[HOAKS atau FAKTA] MK Legalkan Zina dan LGBT Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Akun Twitter @ORakyat4 mengunggah sebuah berita yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan zina dan LGBT di Indonesia.

Narasi:

“Presidennya ngaku muslimWapres ulamaPenasehatnya habibTapi kok zina dan LGBT dilegalkan ya?”

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Kekebalan Alami Tubuh Lebih Ampuh dari Vaksin COVID-19

Cek fakta:

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, informasi yang diunggah oleh akun Twitter dengan nama @ORakyat4 merupakan informasi keliru. Penolakan MK terhadap permohonan pemohon tidak berarti bahwa MK melegalkan zina dan LGBT.

Permohonan yang diajukan kepada MK terkait permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.

Foto: Mafindo

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menegaskan, dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah tidak melegalkan perbuatan seksual sejenis.

“Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), apalagi dikatakan melegalkannya,” ujar Fajar melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/12/2017).

Lima hakim MK berpendapat bahwa pemohon secara tidak langsung telah meminta untuk merumuskan norma baru yang sejatinya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (legislatif).

Pada dasarnya, sebagai lembaga yudikatif, MK hanya berwenangan memperluas atau mempersempit norma dalam undang-undang, bukan membuat rumusan norma baru. Terkait permohonan ini, Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut.

Kesimpulan:

Dengan demikian, informasi yang menyatakan MK melegalkan zina dan LGBT termasuk kategori menyesatkan. (*)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Informasi Bantuan Sosial Pemprov DKI Dikirim lewat WA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi
Indonesia
Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

Politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

Alasan Pemerintah Dorong Masyarakat Terkonfirmasi COVID-19 Jalani Isolasi di Lokasi Terpusat
Indonesia
Alasan Pemerintah Dorong Masyarakat Terkonfirmasi COVID-19 Jalani Isolasi di Lokasi Terpusat

Memudahkan perkembangan kondisi kesehatan terkonfirmasi positif terpantau

DPR Desak Pemerintah Jelaskan soal FIR dengan Singapura
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan soal FIR dengan Singapura

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mendesak pemerintah untuk bersikap transparan menjelaskan detail isi kesepakatan yang telah ditandatangani.

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha
Indonesia
Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Tapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat COVID-19 kemudian mengubah konstitusinya

Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Irjen Argo Yuwono-Kombes Yusri Yunus Ditarik dari Humas
Indonesia
Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Irjen Argo Yuwono-Kombes Yusri Yunus Ditarik dari Humas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjadi Aslog Kapolri

Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP
Indonesia
Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP

Sedangkan yang masih menjadi sorotan ialah terkait persoalan cukai

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

Menindaklanjuti kebijakan itu, Satpol PP Solo akan memberlakukan jam malam sebagaimana pernah diterapkan pada saat PPKM Darurat.

Jokowi Minta Warga yang Sudah Vaksin Lengkap Segera Cari Booster
Indonesia
Jokowi Minta Warga yang Sudah Vaksin Lengkap Segera Cari Booster

Ada beberapa syarat jika hendak menerima vaksin booster

113 Juta Warga Sudah Divaksin, Penambahan Kasus Positif COVID-19 460
Indonesia
113 Juta Warga Sudah Divaksin, Penambahan Kasus Positif COVID-19 460

Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea
Indonesia
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris