[HOAKS atau FAKTA]: Menag Keluarkan SK Larangan Bahasa Arab Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA/HO-Kementerian Agama

MerahPutih.com - Sebuah postingan yang diunggah oleh akun @baraditapalbatas memuat isu terkait telah dikeluarkannya SK dari Menteri Agama yang melarang Bahasa Arab.

Postingan tersebut telah mendapat 47 komentar sampai dengan saat ini, bahkan beberapa akun di antaranya percaya terkait informasi tersebut.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Takbier, Bir yang Sempat Jadi Kontroversi Diproduksi di Arab Saudi

Narasi:

"SETELAH SKB3MENTERI LARANG JILBAB SEKARANG MUNCUL SK MENAG LARANG BAHASA ARAB, NEGERI SEDANG DIGIRING KEARAH SEKULER DAN KOMONIS"

Cek fakta:

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa tidak ada informasi valid dan resmi mengenai hal itu.

Hasilnya, ditemukan sejumlah berita yang berisi penjelasan bahwa Kemenag hanya mengganti KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah serta KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

/media/3c/22/4a/3c224ab87bd518fe49f2ee833b63138e.jpeg
Foto: Mafindo

Lebih lanjut melansir dari tirto.id, tiga Menteri Jokowi yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani dan menerbitkan regulasi baru.

Aturan tersebut melarang memaksa dan mewajibkan pemakaian seragam agama tertentu yang berlaku untuk siswa hingga guru di sekolah negeri.

Kesimpulan:

Dengan demikian informasi yang beredar di Facebook tersebut terkait SK Menag yang melarang Bahasa Arab tidak benar, sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Keluarkan Larangan Salat Jumat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Bikin Alat Vital Memanjang Sampai 3 Inchi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Bikin Alat Vital Memanjang Sampai 3 Inchi

Salah satu bukti bahwa studi itu telah diedit terlihat dari adanya kesamaan metode

Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs

Pengalihan status tersebut seharusnya tidak perlu melibatkan lembaga lain

Sembuh, Doni Monardo Resmi Jadi Penyintas COVID-19
Indonesia
Sembuh, Doni Monardo Resmi Jadi Penyintas COVID-19

Doni mengumumkan dirinya positif Corona pada Sabtu (23/1)

Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Indonesia
Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.

KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk
Indonesia
KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Tim penyidik telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut.

PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai
Indonesia
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop
Indonesia
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop

Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi
Indonesia
Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi

Bobby dan Gibran yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo dinilai kredibel dan sosok muda yang membawa perubahan ke arah lebih baik.

75 Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Penonaktifan
Indonesia
75 Pegawai Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Penonaktifan

"Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan, bersamaan dengan itu Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan Pimpinan tersebut," ujarnya.