[HOAKS atau FAKTA] Masyarakat dengan Komorbid Tidak Bisa Naik KRL Sejumlah penumpang turun dari KRL di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Rabu (28/7/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

MerahPutih.com - Beredar informasi di media sosial Twitter jika orang dengan komorbid tidak diizinkan dokter untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 serta tidak diizinkan naik Kereta Rel Listrik (KRL).

Baca Juga

Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL

NARASI

Kasihan orang yang berpenyakit yang tidak diizinkan dokternya untuk vaksinasi COVID-19, mungkin tidak bisa naik KRL lagi ya

[HOAKS atau FAKTA] Masyarakat Dengan Komorbid Tidak Bisa Naik KRL (ist)

FAKTA

Akun Twitter resmi PT. Kereta Commuter Indonesia @CommuterLine menyampaikan jika warga belum vaksin karena terkendala penyakit penyerta bisa menunjukan surat resmi keterangan dari puskesmas.

"Bagi penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan masyarakat yang menderita Comorbid sehingga belum dapat melakukan vaksinasi maka dapat menggunakan layanan KRL dengan menunjukan surat keterangan resmi dari dokter di Puskesmas/ Rumah Sakit mengenai kondisinya. Tks," tulis akun Twitter @CommuterLine.

Baca Juga

Kantor Mulai Dilonggarkan, Penumpang KRL Mulai Meningkat Lagi

KESIMPULAN

Informasi bahwa orang yang berpenyakit yang tidak diizinkan dokternya untuk vaksinasi COVID-19 maka dilarang naik KRL, adalah tidak benar dan masuk konten yang salah. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas
Indonesia
Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas

Pengamanan stasiun selama Lebaran dilakukan dengan sangat ketat

Masih Terjadi Penularan COVID-19, PSBB DKI Kembali Diperpanjang
Indonesia
Masih Terjadi Penularan COVID-19, PSBB DKI Kembali Diperpanjang

Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari.

Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen
Indonesia
Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen

Wanita berinisial A (23) ditemukan tergeletak di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat.

Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup
Indonesia
Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup

Sejumlah lantai gedung Blok B yang dilockdown selama 3 hari dimulai pada hari ini Senin (30/11) sampai dengan Rabu (2/12) mendatang.

Densus Masih Proses Munarman untuk Selesaikan Kasus Dugaan Terorisme
Indonesia
Densus Masih Proses Munarman untuk Selesaikan Kasus Dugaan Terorisme

Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di Perumahan Modernhills, Pamulang, Tangerang Selatan

Hari Pertama PPDB DKI, Masyarakat Keluhkan Website Sulit Diakses
Indonesia
Hari Pertama PPDB DKI, Masyarakat Keluhkan Website Sulit Diakses

Masyarakat mengeluhkan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) DKI Jakarta tahun pelajaran 2021/2021 dengan mekanisme sistem online.

Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba lintasan baru road bike atau sepeda balap di Sudirman-Thamrin, selama dua pekan.

Dijebak Korban, Pelaku Pencurian 11 Ikan Cupang Seharga Rp4,9 Juta Ditangkap Polisi
Indonesia
Dijebak Korban, Pelaku Pencurian 11 Ikan Cupang Seharga Rp4,9 Juta Ditangkap Polisi

Pelaku pencurian adalah Muhammad Galih Prasetyo (22) warga Kampung Sumber Nayu Rt 04/RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi
Indonesia
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir menilai, kelompok yang melempar isu masa jabatan 3 periode hanya ingin melihat respons Presiden Joko Widodo.