[Hoaks atau Fakta]: Mantan Kuasa Hukum Prabowo Siap Dampingi Gugatan Donald Trump Sutingan Tim Hukum Prabowo. (Foto: Mafindo).

MerahPutih.com - Akun Facebook Muhammad Delly Yuzar, tanggal 9 November 2020, mengunggah sebuah foto yang menampilkan Denny Indrayana, di tengah suasana di suatu persidangan.

Dalam foto tersebut juga menyertakan narasi yang menyebut jika mereka siap membantu Trump jika dibutuhkan tim kuasa hukum untuk menggugat pilpres Amerika.

“JIKA PAK TRUMP BUTUH TIM KUASA HUKUM UNTUK GUGATAN PILPRES DI AMERIKA, KAMI SIAP BANTU KARENA KAMI SANGAT BERPENGALAMAN”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Ngamuk Tak Mau Diminta Tinggalkan Gedung Putih

FAKTA

Berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menggunakan mesin mencari Yandex dengan fitur telusuri foto, ditemukan artikel yang cocok untuk foto tersebut yang dimuat Liputan6.com pada tanggal 14 Juni 2019 dengan judul “Tim Hukum Prabowo Sebut Jokowi Kuasai Pers Nasional”.

Dalam artikel tersebut tidak ada pembahasan mengenai Denny Indrayana yang siap membantu menggugat Pilpres Amerika, melainkan membahas tentang sidang sengketa hasil pilpres Indonesia 2019.

Dengan demikian, foto yang mengklaim Denny Indrayana siap membantu Trump jika butuh tim kuasa hukum untuk menggugat pilpres Amerika adalah salah dan masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Tim Hukum Prabowo saat sengketa di MK. (Foto: Mafindo).
Tim Hukum Prabowo saat sengketa di MK. (Foto: Mafindo).

KESIMPULAN

Faktanya, tangkapan layar tersebut dimanipulasi. Tidak ditemukan pemberitaan di Liputan6.com yang menginformasikan hal tersebut. Foto yang sama dengan hasil suntingan tersebut ditemukan di artikel Liputan6.com dengan judul “Tim Hukum Prabowo Sebut Jokowi Kuasai Pers Nasional” yang dimuat pada tanggal 14 Juni 2019.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Komentari Kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin
Indonesia
Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin

ICJR sejak Januari 2021 telah menyerukan bahwa WBP harus divaksin

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat
Indonesia
Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Minimal hanya 30 menit per orang

Respons Baik APPBI DKI Terkait Pembukaan Mal Kembali
Indonesia
Respons Baik APPBI DKI Terkait Pembukaan Mal Kembali

Aturan baru PPKM Level 4 tentang pembukaan pusat perbelanjaan atau mal mendapat respons baik dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI.

Pemerintah Hapus Bertahap Premium, Ahok: Masyarakat Kecil Masih Membutuhkan
Indonesia
Pemerintah Hapus Bertahap Premium, Ahok: Masyarakat Kecil Masih Membutuhkan

Ahok mengemukakan pemerintah akan menghapuskan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dari pasar.

Kinerja PPKM Mikro Jabar Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Kinerja PPKM Mikro Jabar Tertinggi di Indonesia

Jabar menjadi provinsi paling produktif dalam menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Indonesia.

Uji Coba Jalan Layang Kampung Melayu-Tanah Abang untuk Road Bike Makan Korban
Indonesia
Uji Coba Jalan Layang Kampung Melayu-Tanah Abang untuk Road Bike Makan Korban

Kegiatan road bike pertama di Jalang Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu- Tanah Abang langsung memakan korban.

Update Korban Banjir Bandang Flores Timur: 69 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Korban Banjir Bandang Flores Timur: 69 Orang Meninggal Dunia

Hingga saat ini, korban tewas banjir bandang di NTT capai 69 orang

GoTo Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia Catatkan Transaksi 1,8 Miliar
Indonesia
GoTo Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia Catatkan Transaksi 1,8 Miliar

Penggabungan dua perusahaan teknologi Indonesia ini, mengklaim mengantongi Gross Transaction Value (GTV) lebih dari USD22 miliar.

PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus
Indonesia
PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya

KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra

KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu