[Hoaks atau Fakta]: Malaysia Marah ke Indonesia Karena Ditolak Gabung G20 Tangkapan layar hoaks.

MerahPutih.com- Beredar video di Tiktok yang telah ditonton 2,2 juta pengguna Tiktok. Video tersebut memberikan narasi bahwa Malaysia tidak dapat bergabung menjadi anggota G20 karena ditolak Presiden Jokowi.

NARASI

“Malaysia ngotot ingin masuk G20 tapi berkali-kali ditolak, karna gak memenuhi syarat sampai rakyat Malaysia irih sama Indonesia. Malaysia di tolak presiden RI Joko Widodo saat Indonesia menjadi presiden G20”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Hanya Berdiri di Luar saat Makan Siang Pemimpin Negara G20

Sumber : Tiktokhttps://archive.cob.web.id/archive/1668522238.207989/output.pdf

FAKTA

Dari penelusuran, pernyataan tersebut salah. Malaysia tidak menjadi anggota G20 karena belum memenuhi kriteria dari sisi perekonomian negara itu. Sementara G20 beranggotakan negara-negara dengan ekonomi kuat.

Negara yang tergabung dalam forum G20 dianggap mampu memberi kontribusi pada perekonomian sekaligus menjaga stabilitas keuangan dunia.

Hal ini dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan nilai moneter atas barang jadi dan jasa yang dibuat suatu negara dalam periode tertentu.

Semakin besar nilai PDB suatu negara, menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar pula. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB.

KESIMPULAN

Faktanya Malaysia tidak menjadi anggota G20 karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota bukan karena ditolak Jokowi. Konten ini masuk kategori hoaks. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Mandi Air Hujan Bikin Cepat Punya Anak

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belum Ada Peningkatan Penumpang di Stasiun Kalideres Jelang Nataru
Indonesia
Belum Ada Peningkatan Penumpang di Stasiun Kalideres Jelang Nataru

Momen Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) diprediksi akan meningkatkan mobilitas warga.

PKS Minta Jokowi Segera Serahkan RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
PKS Minta Jokowi Segera Serahkan RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja

Pencabutan harus dilakukan karena Perppu tidak mendapatkan pengesahan parlemen dalam masa sidang III DPR yang berakhir 16 Februari 2023.

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional
Indonesia
KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

KPK menduga Ade Yasin menyuap pejabat BPK dengan alasan dana operasional. Hal itu didalami penyidik lewat 9 saksi kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (17/5).

Bandar Sabu Malaysia-Indonesia Terbongkar hingga Penyergapan Kampung Boncos
Indonesia
Bandar Sabu Malaysia-Indonesia Terbongkar hingga Penyergapan Kampung Boncos

Jajaran polisi di bawah Polda Metro Jaya dalam kurun waktu Mei-awal Juli 2022 menangkap sejumlah pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat

ke-7 anggota KIP 2021-2025 disetujui setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR pada 28-29 Maret 2022.

Longsor di Natuna: 15 Orang Tewas, 35 Warga Masih Hilang
Indonesia
Longsor di Natuna: 15 Orang Tewas, 35 Warga Masih Hilang

"Korban meninggal dunia dalam bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan ada sebanyak 15 orang," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari

Longsor di Natuna, 27 Rumah Tertimbun, 42 Orang Hilang
Indonesia
Longsor di Natuna, 27 Rumah Tertimbun, 42 Orang Hilang

"Pencarian terhadap korban yang tertimbun tanah masih terus dilakukan aparat gabungan," ujarnya, Selasa (7/3).

Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penodongan Pistol di Keraton Surakarta
Indonesia
Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penodongan Pistol di Keraton Surakarta

Konflik internal yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk jajaran kepolisian.

Identitas 7 Korban Tewas Kecelakaan Truk di RSUD Kota Bekasi
Indonesia
Identitas 7 Korban Tewas Kecelakaan Truk di RSUD Kota Bekasi

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Kusnanto mengatakan, dari 11 korban kecelakaan yang ditangani, sebanyak tujuh orang meninggal dunia.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Harus Bayar Rp 100 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Harus Bayar Rp 100 Ribu

ebuah akun Twitter dengan nama @adhigunarifky membuat cuitan yang mengklaim vaksin booster kedua harus berbayar 100 ribu.