[HOAKS atau FAKTA]: Mahasiswa Bisa Minta Bantuan ke Kodam jika Ingin Demo Tangkapan layar unggahan Facebook terkait TNI bisa mendamingi mahasiswa ketika berdemo. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook Salahudin Al Ayyubi (fb.com/uncu.bau) mengunggah sebuah gambar dengan tulisan bahwa mahasiswa bisa meminta bantuan kepada TNI ketika berdemo.

Diceritakan juga bahwa saat ini kewenangan tidak lagi ada di tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Tulisan tersebut mengatasnamakan Kapuspen Mabes TNI Mayjen Sisriadi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Agar Sembuh, Penderita Prostat Disarankan Buang Urine Sambil Lompat

Berikut narasi dalam unggahan Facebook tersebut:

“MAKLUMAT TNI Untuk Rakyat Indonesia

*KAPUSPEN MABES TNI MAYJEN SISRIADI*

SALAM KOMANDO !!!!

MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA.

Dia menyebut KEWENANGAN itu sudah bukan

lagi milik PANGLIMA TNI Marsekal Hadi tjahjanto.

Kami dilatih untuk BERPERANG

Kami dilatih untuk melumpuhkan LAWAN

Bahkan kami dilatih untuk membunuh LAWAN

TAPI KAMI PUNYA HATI NURANI

Tapi kami tak dilatih untuk membunuh RAKYAT

Kami tak dilatih untuk membunuh MAHASISWA

KAMI ada karena KAMI MENJAGA RAKYAT DAN NEGARA INDONESIA

TNI ADALAH ANAK KANDUNG RAKYAT

RAKYAT ADALAH IBU KANDUNG TNI

BRAVO TNI

Jazaakumulloohu khoiron khatsiiron…”

Juga terdapat foto Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi di gambar tersebut.

FAKTA:

Berdasarkan hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), klaim bahwa Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyatakan mahasiswa bisa minta bantuan ke kodam jika ingin di dampingi saat gelar unjuk rasa karena kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah klaim yang menyesatkan.

Klaim ini merupakan pelintiran yang didaur ulang.

Pernyataan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI memang pernah dimuat di situs CNN Indonesia pada 26 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul “Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam”.

Namun, cara penyampaian atau kesimpulan dalam gambar di atas keliru sehingga mengarah ke tafsir yang salah. Sisriadi menyatakan, berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri. TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup.

“Kewenangan panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya” kata Sisriadi.

Tangkapan layar unggahan Facebook terkait TNI bisa mendamingi mahasiswa ketika berdemo. (Foto: MP/turnbackhoax.id)
Tangkapan layar unggahan Facebook terkait TNI bisa mendamingi mahasiswa ketika berdemo. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

Dia lalu menjelaskan bahwa TNI bisa ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, itu akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan. Sisriadi juga menyatakan bukan berarti TNI ingin ikut dalam kegiatan yang bersifat politik.

“TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi. Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan,” kata Sisriadi.

Pernyataan Sisriadi itu diucapkan dalam konteks adanya permintaan pendampingan dari demonstran yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung dan Jakarta yang berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 25 September 2019.

Sisriadi merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level kodam dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan, Ditunda hingga 2029

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka berharap bisa beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sisradi pun angkat bicara. TNI tak akan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut.

Sementara terkait foto Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi yang dimuat di gambar tersebut, foto yang sama pernah dimuat di artikel berjudul “Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Sisriadi: Masalah Kelebihan Perwira Dulu Dianggap Tabu” yang dimuat di situs koran.tempo.co pada 7 Februari 2019.

KESIMPULAN:

Pelintiran yang didaur ulang. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyatakan berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri. TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Pesepeda Meninggal Kekurangan Oksigen karena Pakai Masker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan
Indonesia
Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan

Sejumlah hotel sudah menerapkan standar protokol new normal dalam kegiatan sehari-hari perusahaan.

Penyuap Bupati Kutai Timur Digeladang ke Jakarta
Indonesia
Penyuap Bupati Kutai Timur Digeladang ke Jakarta

Ismunandar dan istrinya melalui Musyaffa, Aswandini dan Suriansyah diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Arianto.

Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada
Indonesia
Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada

Untuk ukuran normal ketinggian muka air di Pos Pantau Cipinang Hulu mencapai di bawah 145 cm

Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bagikan Masker ke Pedagang Pasar Kemayoran
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bagikan Masker ke Pedagang Pasar Kemayoran

"Sasaran kami adalah pasar dan tempat yang berpotensi rawan penyebaran COVID-19," kata Hengki

Basarnas Nyatakan Cuaca Hari Ini Tak Mendukung Penyelaman
Indonesia
Basarnas Nyatakan Cuaca Hari Ini Tak Mendukung Penyelaman

Mengingat kondisi dan keamanan bagi faktor keselamatan para penyelam

E-Commerce Milik Telkom Blanja.com Tutup
Indonesia
E-Commerce Milik Telkom Blanja.com Tutup

BUMN ini bakal fokus dalam beberapa inisiatif untuk memanfaatkan peluang e-commerce di pasar enterprise.

Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya

Sebanyak 12 massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digiring ke Polda Metro Jaya setelah diamankan saat menggelar aksi solidaritas Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Tim DVI Polri Sudah Berhasil Identifikasi Empat Jenazah Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim DVI Polri Sudah Berhasil Identifikasi Empat Jenazah Korban Sriwijaya Air

DVI juga telah menerima sampel DNA sebanyak 112 sampel

Hampir Satu Minggu, 21 Ribu Orang Terdampak Banjir di Tanah Laut Kalsel
Indonesia
Hampir Satu Minggu, 21 Ribu Orang Terdampak Banjir di Tanah Laut Kalsel

Saat ini tinggi muka air terpantau sekitar 150 cm sampai 200 sentimeter yang merendam 6.346 unit rumah.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).