[HOAKS atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Mundur, Jokowi: Prabowo Gantikan Posisi! Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Tangerang, Banten, Selasa (15/6). ANTARA/Asdep KIP Setwapres

MerahPutih.com - Beredar sebuah video berdurasi 02.00 menit yang diunggah di Youtube pada tanggal 8/7/21 oleh akun TRIBUN PNS. Video tersebut memuat judul “BERITA TERKINI ~ Ma’ruf Amin Mundur, Jokowi: Prabowo Gantikan Posisi!”.

Di halaman sampul video terdapat kutipan sebagai berikut “MENGEJUTKAN! MA’RUF AMIN MUNDUR JOKOWI : PRABOWO GANTIKAN POSISI !”.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Jember Imbau Warga Lepas Masker

Narasi:

“BERITA TERKINI ~ Ma’ruf Amin Mundur, Jokowi: Prabowo Gantikan Posisi!”

“MENGEJUTKAN! MA’RUF AMIN MUNDUR JOKOWI : PRABOWO GANTIKAN POSISI !”

Cek fakta:

Setelah ditelusuri, klaim bahwa posisi Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden RI diganti oleh Prabowo adalah salah. Faktanya, hingga saat ini tidak ada informasi resmi dan valid terkait klaim tersebut. Selain itu, narasi dalam video tidak mengandung informasi atau pun fakta-fakta terkait klaim yang beredar.

Dilansir dari Kompas.com, pada tanggal 12/7, empat hari setelah beredar klaim Ma’ruf Amin mundur dari pemerintahan pada tanggal 8/7, diketahui Ma’ruf Amin masih memberikan tanggapannya terkait kebijakan PPKM Darurat dengan status sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Foto: Mafindo

Tanggapan tersebut dimuat dalam artikel berita Kompas dengan judul “Wapres: Aturan Baru PPKM Tak Ada Kata Menutup Masjid, tetapi Dilarang Berkerumun”.

Selain Kompas, beberapa media ternama lain juga turut menulis artikel serupa.

Kesimpulan:

Dengan demikian, klaim bahwa Ma’ruf Amin mundur dari posisi wakil presiden RI digantikan oleh Prabowo adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lakukan Gelar Perkara Kedua Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Akan Ada Tersangka Baru
Indonesia
Lakukan Gelar Perkara Kedua Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Akan Ada Tersangka Baru

Gelar perkara kedua yang fokus pada dua pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari gelar perkara pertama

Komplain Sesama Penghuni Rumah Jabatan, Alasan Sekjen DPR Sediakan Hotel Isoma
Indonesia
Komplain Sesama Penghuni Rumah Jabatan, Alasan Sekjen DPR Sediakan Hotel Isoma

"Beberapa pekan lalu ada anggota DPR yang positif COVID-19 melakukan isolasi di RJA Kalibata, namun saya mendapatkan komplain dari anggota DPR lain kalau itu berisiko menularkan bagi lingkungan sekitar, sehingga menjadi masalah," ujar Indra.

Kapolri Tekankan Jajarannya Pelarangan Mudik Sesuai Asas Salus Populi Suprema Lex Esto
Indonesia
Kapolri Tekankan Jajarannya Pelarangan Mudik Sesuai Asas Salus Populi Suprema Lex Esto

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Kepala Daerah Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

"Kita harapkan adanya ketegasan dari para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," jelas dia.

Syukur Polisi Daerah Bisa Amankan PON XX Papua
Indonesia
Syukur Polisi Daerah Bisa Amankan PON XX Papua

Paling berat yaitu menjaga keamanan selama pelaksanaan PON yang mana ada beberapa ancaman dari kelompok yang ingin membuat situasi PON tidak kondusif dan juga memberikan tekanan hingga kita semakin waspada dan hati-hati dalam melaksanakan pengamanan PON XX 2021.

Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI
Indonesia
Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI

Sebanyak sembilan juta lebih masyarakat telah menerima vaksin di Jakarta.

Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Indonesia
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang
Indonesia
Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang

Atas kondisi tersebut, seluruh penumpang diturunkan

Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M
Indonesia
Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mengklaim telah memulangkan uang lebih dari pembelian alat pemadam kebakaran (damkar).

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.