[HOAKS atau FAKTA]: Kulit Terpapar Cacar Monyet Bisa Diobati Dengan Kunyit dan Madu Cacar Monyet. (Foto: Antara/ Reuters)

MerahPutih.com - Beredar informasi melalui media sosial Facebook yang memuat sebuah video tentang campuran kunyit dan madu dapat mengobati penyakit cacar monyet.

Dalam video tersebut, campuran herbal disarankan untuk dioleskan ke kulit yang terdampak virus cacar monyet. Kabar tersebut tersebar sejak 9 Juli 2022 dan sudah ditayangkan oleh ratusan orang.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pandemi COVID-19 Sudah Berakhir

FAKTA

Kabar tersebut sudah dibantah oleh ahli bahwa campuran madu dan kunyit belum terbukti bisa mengobati cacar monyet dan hanya berlaku sebagai suplemen saja.

Beberapa ahli yang membantah informasi tersebut di antaranya Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zullies Ikawati; serta Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Dewi Inong Irana.

KESIMPULAN

Kabar bahwa campuran herbal kunyit dan madu bermanfaat untuk mengobati virus cacar monyet tidaklah benar. Informasi ini masuk dalam kategori informasi sesat. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dikabarkan Mantan Pimpinan KPK Ditangkap

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ungkap Alasan Sekretaris DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan
Indonesia
KPK Ungkap Alasan Sekretaris DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, Aco tak memenuhi panggilan penyidik lantaran sedang menjalani hukuman pidana. Lembaga antirasuah bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Gugat Hasil TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Agar KPK tak Semakin Rusak
Indonesia
Gugat Hasil TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Agar KPK tak Semakin Rusak

Novel menyebut gugatan dilayangkan karena kecintaan para mantan pegawai terhadap KPK. Dia tak mau lembaga pemberantasan korupsi semakin rusak dan tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat.

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Pekan Depan
Indonesia
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Pekan Depan

Tim Jaksa KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Azis

Respons Wakil Ketua Komisi II DPR soal Kabinda Sulteng jadi Pj Bupati Seram
Indonesia
Respons Wakil Ketua Komisi II DPR soal Kabinda Sulteng jadi Pj Bupati Seram

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang punya pendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada larangan yang mengatur bahwa perwira TNI/Polri aktif tidak boleh menjadi Pj kepala daerah.

KPK Periksa Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Terkait Kasus Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Periksa Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Terkait Kasus Azis Syamsuddin

Untuk mengusut kasus tersebut, tim penyidik memeriksa Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Agus Supriyadi, Selasa (16/11)

Di Hadapan Komnas HAM, Ferdy Sambo Akui Kesalahan dan Siap Bertanggungjawab
Indonesia
Di Hadapan Komnas HAM, Ferdy Sambo Akui Kesalahan dan Siap Bertanggungjawab

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menuturkan Irjen Ferdy Sambo mengaku bersalah dalam kasus pembunuhan Birgadir J. Hal itu disampaikan Sambo saat pemeriksaan.

Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka
Indonesia
Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka

KBO Sat Reskrim Polres Klaten, Iptu Eko Pujianto mengatakan, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial EP (52) dan SK (55) seorang wanita yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keduanya merupakan warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Kementerian Agama Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang
Indonesia
Kementerian Agama Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, tersandung kasus dugaan pelecehan santri

Cerita Pekerja Ingin Cairkan BSU BBM, Beda Syarat dan Layanan di Bank
Indonesia
Cerita Pekerja Ingin Cairkan BSU BBM, Beda Syarat dan Layanan di Bank

Ada perbedaan layanan saat ingin cairkan BSU BBM, terutama bagi yang kehilangan kartu ATM atau rekening tidak aktif.

Polemik Pengadaan Baju Dinas Rp 1,7 M, Sekretaris DPRD DKI Sebut Sesuai Aturan
Indonesia
Polemik Pengadaan Baju Dinas Rp 1,7 M, Sekretaris DPRD DKI Sebut Sesuai Aturan

Pengadaan anggaran pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.746.645.560 atau Rp 1,7 miliar menjadi polemik di masyarakat.