[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika diwawancarai awak media di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (2/5). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Beredar sebuah video yang berjudul, “BREAKING NEWS!! PENGGELEDAHAN PAKSA KPK, KELAKUAN BUSVK ANIES TERBONGKAR”. Melalui akun Youtube TV Rakyat yang disebarkan kembali oleh akun Facebook bernama Ning Anny

Video ini mengklaim bahwa dengan penggeledahan oleh KPK ini semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan Formula E. Video ini telah ditonton sebanyak 15 ribu kali setelah diunggah pada 01 Mei 2022.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Berikan Dana Hibah Rp 5 Triliun Ke Indonesia

Narasi:

“BREAKING NEWS!! PENGGELEDAHAN PAKSA KPK, KELAKUAN BUSVK ANIES TERBONGKAR” Semakin Jelas! Anies Gelapkan Uang Formula e

Cek fakta:

Berdasarkan penelusuran Mafindo, ditemukan fakta bahwa sampai saat ini, KPK belum melakukan penggeledahan kepada seorangpun yang diduga turut ikut dalam penggelapan dana Formula E.

Melansir dari artikel Kompas.com yang diterbitkan pada 27 April 2022, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwara, menyatakan bahwa KPK kini tengah melakukan perbandingan bagaimana penyelenggaraan balap mobil listrik di Jakarta itu, dengan penyelenggaraan serupa di negara-negara lain. Selain itu, Komisi Antirasuah ini juga terus meminta keterangan sejumlah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proyek ini.

Foto: Mafindo

Sementara jika mendengarkan isi video yang diunggah ini, tidak ditemukan sama sekali ungkapan bahwa Anies Baswedan telah digeledah oleh KPK terkait dengan proyek penyelenggaraan Formula E. Video ini ternyata berisi keterangan KPK yang menyatakan bahwa penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E masih pada tahapan mencari informasi dan data-data.

Kesimpulan:

Jadi dapat disimpulkan bahwa judul video yang mengklaim bahwa Anies Baswedan telah digeledah oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E merupakan hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. (*)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: BCA Prioritas Tawarkan Promo Menarik Periode April - Mei

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Pemerintah Diminta Konsisten
Indonesia
Terapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Pemerintah Diminta Konsisten

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, kebijakan soal pembatasan harus tetap berdasarkan kajian ilmiah dan konsisten.

NasDem: Pertarungan 2024 Semakin Keras
Indonesia
NasDem: Pertarungan 2024 Semakin Keras

Pertarungan politik pada 2024, kata Surya, akan semakin keras dan sulit mengingat tidak hanya Partai NasDem yang memiliki obsesi untuk menang.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Panas Dapat Merawat Ginjal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Panas Dapat Merawat Ginjal

Beredar informasi melalui Facebook bahwa meminum air panas dapat menyehatkan ginjal dan meningkatkan energi tubuh.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Adi Wibowo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi
Indonesia
Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi

Menanggapi hal itu, Staf Khsusus Menteri Sekertaris Negara Faldo Maldini meminta agar isu tersebut tidak dikaitkan dengan maunya Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi tetap teguh dan menjalankan konstitusi.

Dukung Target Pemerintah 2 Juta Dosis Perhari, Dewa United dan Dinkes DKI Gelar Vaksinasi Massal
Foto
Dukung Target Pemerintah 2 Juta Dosis Perhari, Dewa United dan Dinkes DKI Gelar Vaksinasi Massal

Sejumlah peserta menunjukan kartu vaksin usai melakukan vaksinasi massal Dewa United bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Highgrounds Game Center, Pantai Indah Kapuk, Jakarta

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Indonesia
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp 1,5 triliun. Salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair. Atas dasar itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan adanya revisi dua undang-undang yakni UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta UU Haji dan Umrah.

Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah
Indonesia
Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah

“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (14/9).

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP
Indonesia
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP

Bank DKI memimpin kredit investasi secara sindikasi senilai Rp 2 triliun ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP). Kredit sindikasi ini melibatkan 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya.

Pencarian Eril Terus Berlangsung, Libatkan Sejumlah Komunitas Sungai Aare
Indonesia
Pencarian Eril Terus Berlangsung, Libatkan Sejumlah Komunitas Sungai Aare

Kepolisian Bern, Swiss, menyatakan sejumlah komunitas di Sungai Aare, dilibatkan dalam proses proses pencarian Emmeril Kahn Mumtadz