[Hoaks atau Fakta]: Kemenaker Kumpulkan Data Buat Berikan Subsidi Upah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar pesan singkat via Whatsapp tentang bantuan subsidi upah (BSU) dari Kemnaker. Dalam pesan tersebut meminta calon penerima BSU agar mengirimkan data berupa NIK, nomor telepon, tempat tanggal lahir, email aktif hingga nama ibu kandung.

“Sehubungan dengan program kemenaker tentang bantuan subsidi upah (BSU) agar menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan sebagai berikut:

Baca Juga:

Omzet PKL Anjlok 70 Persen Dihantam PPKM, Kemenaker Gelontorkan Bantuan

a.NIK

b.NAMA LENGKAP

c.Tempat tgl lahir

d.nama ibu kandung

d.no TLP

e. Email yang aktif

Data yang sudah dilengkapi akan kami kirimkan kepada pihak KEMENAKER sebagai CALON PENERIMA, keputusan penerima BSU ada di pihak Kemenaker selalu pemilik program dan anggaran BSU"

FAKTA

Kemnaker menegaskan melalui akun Twitter resminya bahwa pihaknya tidak pernah meminta data apapun kepada calon penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Tangkapan layar hoaks. (Foto: Mafindo)
Tangkapan layar hoaks. (Foto: Mafindo)

“HOAKS Informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui website http://Kemnaker.go.id dan Media Sosial Kemnaker.”, tulis pihak Kemnaker pada Sabtu (4/8/2021).

Informasi resmi terkait BSU hanya melalui website resmi kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker seperti Instagram (@Kemnaker), Twitter (@Kemnaker RI), Facebook dan Youtube (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

KESIMPULAN

Jadi berdasarkan penelusuran dapat disimpulkan bahwa narasi bantuan subsisi upah dari Kemnaker meminta data calon penerima BSU adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jakpus Sebut Kunjungan Warga ke RPTRA Turun 70 Persen
Indonesia
Pemkot Jakpus Sebut Kunjungan Warga ke RPTRA Turun 70 Persen

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menyebut jika antusias warga ibu kota mengalami penurunan berolahraga di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) saat masa pandemi COVID-19.

Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan
Indonesia
Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan

Sigit mengatakan niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo

Pemerintah Tak Larang Mudik Tahun Ini, Vaksinasi Jangan Dijadikan Dalih
Indonesia
Jenderal Andika Diprediksi Tak Akan Jadi Panglima TNI, tapi Berpeluang Isi Posisi Ini
Indonesia
Jenderal Andika Diprediksi Tak Akan Jadi Panglima TNI, tapi Berpeluang Isi Posisi Ini

Sejumlah pihak pun memandang bahwa kehadiran KSAD melepas Presiden Jokowi sebagai sinyal terkait pergantian posisi Panglima TNI.

Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB
Indonesia
Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB

Pemerintah Provinsi Papua angkat suara soal kebijakan pemerintah pusat yang telah resmi menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

Demi Konten Youtube, Remaja ini Nekat Hadang Truk Hingga Tewas Terlindas
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Pelarangan Takbir Keliling hingga Pembatasan Salat Id Tak Kurangi Nilai Ibadah
Indonesia
Pelarangan Takbir Keliling hingga Pembatasan Salat Id Tak Kurangi Nilai Ibadah

Kegiatan masyarakat selama Lebaran dipastikan bakal dibatasi. Bukan hanya larangan mudik, namun juga soal peribadatan.

KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan
Indonesia
KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk menghentikan pelemahan KPK.

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M