[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto(MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Beredar pesan berantai di aplikasi Whatsapp bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto adalah akan mengeluarkan kebijakan secara bertahap terkait pemulihan perekonomian Indonesia di tengan corona.

Kebijakan itu diterapkan secara bertahap dari fase 1 sampai fase 5 yang dimulai dari 1 Juni hingga akhir Juli atau Agustus 2020.

NARASI:

Ini info dari Menko Perekonomian *Airlangga Hartarto* di acara *PII* hari ini (06/05):

* FASE 1 (1 Juni)- Industri & jasa *dapat beroperasi dg protokol kesehatan Covid-19

- Mall *belum boleh beroperasi*, kecuali toko penjual masker & fasilitas kesehatan

*Fase 2 (8 Juni)- Mall *boleh beroperasi seperti semula* (toko2 boleh buka), namun dg protokol kesehatan C19

- Toko/usaha yg ada kontak fisik (salon, spa, dll) *belum boleh beroperasi*

*Fase 3 (15 Juni)- Mall *tetap seperti fase 2*, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dll. Tetap dg protokol kesehatan C19

- Sekolah *dibuka* namun dg sistem shift

*Fase 4 (6 Juli)Evaluasi pembukaan kegiatan ekonomi:

- resto, cafe, gym, dll- traveling- kegiatan ibadah *diperbolehkan* dg jumlah jamaah dibatasi

*Fase 5 (20 & 27 Juli)Evaluasi pembukaan kegiatan sosial dalam *skala besar*

- Akhir Juli/awal Agustus 2020 diharapkan *seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka*

Pemerintah akan buka kembali aktivitas ekonomi mulai Juni 2020
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: antaraenws)

FAKTA:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, bahwa pesan yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menjelang, selama, dan pasca pandemi COVID-19.

"Kajian awal yang beredar sebagai antisipasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi COVID-19 mereda," terang dia.

Saat ini, lanjut Susiwijono, Kemenko Perekonomian tengah membahas secara intens dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna mematangkan kajian awal tersebut.

"Dalam waktu dekat Kemenko Perekonomian akan melakukan finalisasi atas Kajian tersebut, dan akan disampaikan kepada masyarakat," tutupnya.

KESIMPULAN:

Pesan berantai di WhatsApp Group (WAG) terkait kehidupan pasca-pandemi Covid-19 tersebut benar adanya. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi tentang kajian antisipatif pasca pandemi Covid-19.(Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung
Indonesia
Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung

"Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini," kata ST Burhanuddin di Kejagung.

Pengunjung Pantai Parangtritis Wajib Pakai Masker
Indonesia
Pengunjung Pantai Parangtritis Wajib Pakai Masker

Mereka yang tidak mengikuti aturan akan dilarang untuk menikmati pantai selatan legendaris ini.

UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia
Indonesia
UU Cipta kerja Resmi Ditandatangani, Jubir Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia

Serikat buruh mengancam akan membuat gerakan penolakan masif

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19

Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara
Indonesia
Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara

Calon wali kota Surabaya Machfud Arifin hanya peroleh 20 suara dari tempat pemungutan suara (TPS) 25.

Mengaku Tekanan Batin, Lucinta Luna: Saya Melakukan Kesalahan Fatal
Indonesia
Mengaku Tekanan Batin, Lucinta Luna: Saya Melakukan Kesalahan Fatal

Polisi mengaku sudah menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan
Indonesia
Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik selama tahun 2020.

Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK
Indonesia
Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK

Samuel HT hanya sebagai saksi dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi Jasindo

Kurva COVID-19 di DKI Landai Berkat PSBB Ketat
Indonesia
Kurva COVID-19 di DKI Landai Berkat PSBB Ketat

Indikatornya, angka tingkat penularan COVID-19 atau reproduction number (Rt) DKI Jakarta masih berada di posisi 1,1.

 Politikus PPP Harap 'New Normal' Juga Berlaku di Tempat Ibadah
Indonesia
Politikus PPP Harap 'New Normal' Juga Berlaku di Tempat Ibadah

"Setelah mall dibuka, maka tempat ibadah pun seperti masjid dan musholla seharusnya kembali buka dengan tetap mengikuti standar kebijakan Normal Baru," kata pria yang akrab disapa Awiek