[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Injakkan Kaki di Papua Tangkapan layar soal hoaks Jokowi Presiden pertama yang menginjakkan kaki di Papua. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook bernama Dukung Jokowi Untuk 3 Periode memposting sebuah video yang berdurasi 6 menit.

Dalam video tersebut nampak Jokowi yang sedang bercerita tentang kunjungan kerjanya di Papua. Pada video dan caption postingan terdapat klaim yang sama yaitu Jokowi merupakan presiden pertama yang menginjakkan kaki di Papua.

SUMBER:

Facebook

https://archive.ph/4Gvyt

NARASI:

“Jokowi Adalah Presiden Pertama yang Menginjakan Kaki di Tanah Papua”

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Es Bikin Perut Penuh Lemak

FAKTA:

Setelah ditelusuri Mafindo, pada mesin pencari google ditemukan informasi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi presiden pernah melakukan kunjungan ke Papua.

SBY saat menjadi presiden pernah datang ke Papua dalam rangka meresmikan situs pekabaran Injil berupa patung Yesus Kristus dan sejumlah proyek di Pulau Mansinam, Papua Barat, Minggu (24/8).

Tangkapan layar soal hoaks Jokowi Presiden pertama yang menginjakkan kaki di Papua. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal hoaks Jokowi Presiden pertama yang menginjakkan kaki di Papua. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Informasi tersebut didapat dari artikel yang berjudul “Berpamitan, SBY Minta Maaf kepada Masyarakat Papua”.

Dengan demikian, klaim bahwa Jokowi adalah Presiden pertama yang berkunjung ke Papua tidak benar.

Selain Jokowi ternyata mantan Presiden SBY pada tahun 2014 pernah melakukan kunjungan ke Papua sehingga masuk dalam kategori konten yang salah.

Baca Juga:

Kebijakan Baru YouTube Turunkan Jumlah Video Hoaks

KESIMPULAN:

Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, selain Jokowi ternyata mantan Presiden SBY pada tahun 2014 pernah melalukan kunjungan ke Papua. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'
Olahraga
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'

Peserta wajib mendownload aplikasi lari DEOS di GooglePlay (Android) dan Appstore (iOS).

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T

Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris.

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah
Indonesia
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah

Pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena masih terdapat sisa dana sebanyak Rp 1,7 triliun.

Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera
Indonesia
Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera

Partai Buruh menyatakan visi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera (welfare state).

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP
Indonesia
Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum

Polisi Bakal Lakukan Tes Antigen di Rest Area Selama Operasi Lilin
Indonesia
Polisi Bakal Lakukan Tes Antigen di Rest Area Selama Operasi Lilin

Operasi Yustisi protokol kesehatan akan dilakukan Polri bersama TNI dalam skala besar selama Operasi Lilin 2020.

Wagub Sanjung Anies Soal Banjir dan Kemacetan
Indonesia
Wagub Sanjung Anies Soal Banjir dan Kemacetan

Gubernur Anies Baswedan dianggap mempunyai program-program yang baik dalam penanganan bencana banjir di ibu kota.

10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK
Indonesia
10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK

Jokowi harus konsisten denngan pernyataannya

DPR Usul Standar Positive Rate Jadi Acuan Evaluasi Penanganan COVID-19
Indonesia
DPR Usul Standar Positive Rate Jadi Acuan Evaluasi Penanganan COVID-19

"Per 19 Juli, positive rate masih sangat tinggi yakni 26,88 persen. Jauh di atas ambang nilai WHO sebesar 5 persen," kata Mufida