[HOAKS atau FAKTA] Jemaah Asal Aceh Tetap Bisa Naik Haji Jemaah haji asal Indonesia. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Beredar sebuah video pada kanal youtube Aceh Sumatra Official yang berjudul “Alhamudulillah Akhirnya Aceh Bisa Berangkat Haji Tanpa Melalui Indonesia”.

Dalam video tersebut dijelaskan poin-poin prosedur yang memungkinkan Aceh bisa memiliki kuota Haji tersendiri di luar Indonesia.

'Alhamudulillah Akhirnya Aceh Bisa Berangkat Haji Tanpa Melalui Indonesia'

Cek fakta

Berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyatakan rencana pemberangkatan jemaah haji secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Aceh di luar kuota yang diatur oleh pihaknya tak memungkinkan.

Alasannya, perjanjian yang berkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji hanya bisa dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Tak hanya itu, Zainut menegaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri,” kata dia.

Foto: Mafindo

Selain itu, Zainut menyatakan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh hanya mengatur kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Ide Ide dan wacana itu dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Fadhil Rahmi.

Fadhlil mengatakan Pemerintah Provinsi Aceh bisa mengajukan itu karena ada aturannya, yaitu dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasa disebut UUPA.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi mengatakan Aturan itu menurut Samhudi sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA.

Pasal 16 UUPA ayat (1) huruf e itu bunyinya adalah:“Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Samhudi, bunyi Pasal 16 UUPA ayat (1) huruf e itu masih bersifat umum, belum mengatur teknis dan detail pelaksanaannya. Terlebih, ada frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di akhirannya.

Sehingga, kata dia, ada undang-undang lain yang mengatur tentang haji. Dalam hal ini yang mengatur secara nasional soal haji adalah UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Memungkinkan belum tentu bisa. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Artinya peluangnya ada karena UUPA mengaturnya, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu mengaturnya seperti apa,” ujar Samhudi.

Kesimpulan

Berdasarkan fakt-fakta di atas, maka informasi bahwa warga Aceh bisa naik haji tanpa izin pemerintah Indonesia adalah kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tangani Corona, Presiden Jokowi Ungkap Tak Ingin Timbulkan Kegaduhan
Indonesia
Tangani Corona, Presiden Jokowi Ungkap Tak Ingin Timbulkan Kegaduhan

"Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi

Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan

Netty meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang konkret di lapangan. Misalnya, dengan memberikan kepastian soal ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat
Indonesia
Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat

"Dari empat poin itu, kalau kita baca penjabarannya, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi," kata Fadli

Para Tenaga Ahlinya Terjangkit COVID-19, DPR Batasi Jumlah Hadirin Saat RDP Hingga Raker
Indonesia
Para Tenaga Ahlinya Terjangkit COVID-19, DPR Batasi Jumlah Hadirin Saat RDP Hingga Raker

Adapun mereka yang hadir di gedung Dewan akan diminta menerapkan protokol kesehatan

665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi

Total sudah 121.226 kasus terkonfirmasi semenjak virus corona mewabah di Indonesia.

Cara Jokowi Mitigasi UMKM Terdampak COVID-19
Indonesia
Cara Jokowi Mitigasi UMKM Terdampak COVID-19

Mekanisme baik subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok ini penting

Mahfud Bolehkan Da'i dalam Berceramah Selipkan Humor, Tapi Jangan Jorok
Indonesia
Mahfud Bolehkan Da'i dalam Berceramah Selipkan Humor, Tapi Jangan Jorok

Dai juga diharapkan dapat memberikan kesejukan

Ini Dia 10 PNS Pemprov DKI yang Lolos Tahap Wawancara Calon Sekda DKI
Indonesia
Ini Dia 10 PNS Pemprov DKI yang Lolos Tahap Wawancara Calon Sekda DKI

Saat ini, jabatan Sekda sementara diisi Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Sri Haryati

Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik

Ariza juga mengatakan Pemprov DKI telah melakukan penanganan terhadap sekitar 400-500 warga yang mengungsi. Dan dapat dilaporkan hingga siang ini tersisa 271 orang pengungsi.

Begini Kata Ketua DPRD Soal Ahok Lebih Sukses Ketimbang Anies Atasi Banjir
Indonesia
Begini Kata Ketua DPRD Soal Ahok Lebih Sukses Ketimbang Anies Atasi Banjir

Joko Widodo serta Ahok lebih unggul dalam menangani banjir saat menjadi gubernur ketimbang Anies Baswedan.