[HOAKS atau FAKTA]: Hakim Kasus Ferdy Sambo Dipecat Presiden Jokowi Tangkapan layar soal hoaks hakim kasus Ferdy Sambo dipecat Presiden Jokowi. (Foto: Kominfo.go.id)

MerahPutih.com - Informasi soal sidang kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J bertebaran di media sosial.

Salah satunya, di media sosial Facebook beredar sebuah unggahan video dengan narasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat hakim Wahyu Iman Santoso.

Di konten itu dituliskan hakim Wahyu dicopot karena dianggap tidak becus mengurus kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Lukas Enembe Terancam Dibunuh dengan Cara Diracun

FAKTA:

Ternyata, narasi yang mengklaim hakim Wahyu Iman Santoso dipecat oleh Presiden Jokowi adalah hoaks.

Dalam video yang beredar, tidak ditemukan informasi tersebut.

Adapun isi dari video justru lebih banyak menampilkan persidangan Arif Rachman yang merupakan salah satu terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J.

Selain itu, hakim Wahyu hingga kini masih bertugas seperti biasa dan memimpin sidang kematian Brigadir J.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan tak ikut campur masalah yang sudah masuk ke dalam ranah hukum.

Baca Juga:

Pesantren dan Santri Tidak Terlindungi dari Bahaya Hoaks

KESIMPULAN:

Informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks. Sebab, hakim Wahyu masih bertugas seperti biasa dan tak ada pernyataan Jokowi yang mencopot bersangkutan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PBB Beri Jokowi Misi Hentikan Perang Rusia-Ukraina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Jarak Jauh untuk Liburan Setelah Lebaran
Indonesia
Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Jarak Jauh untuk Liburan Setelah Lebaran

Daop 1 Jakarta memberikan tarif rendah untuk seluruh keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) ke berbagai tujuan.

KPK akan Cek Harta Kekayaan Sekda Riau Buntut Istri dan Anaknya Pamer Harta
Indonesia
KPK akan Cek Harta Kekayaan Sekda Riau Buntut Istri dan Anaknya Pamer Harta

Pemeriksaan ini buntut pamer kekayaan yang dilakukan istri dan putri SF Hariyanto di media sosial (medsos).

Sri Mulyani Jawab Instruksi Jokowi agar Kementerian Tertibkan Aparatur di Bawah
Indonesia
Sri Mulyani Jawab Instruksi Jokowi agar Kementerian Tertibkan Aparatur di Bawah

Presiden meminta kementerian dan lembaga mendisiplinkan aparatur di bawahnya.

Polri Segera Kirim TIM DVI dan K-9 ke Turki
Dunia
Polri Segera Kirim TIM DVI dan K-9 ke Turki

Bantuan berupa bahan makanan sebanyak satu kontainer itu tiba di Kota Gaziantep setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul.

PMI Solo Kirim Tim Medis Bantu Korban Gempa Bumi Cianjur, untuk Bertugas 14 Hari
Indonesia
PMI Solo Kirim Tim Medis Bantu Korban Gempa Bumi Cianjur, untuk Bertugas 14 Hari

PMI Kota Solo memberangkatkan tim kesehatan ke lokasi bencana Gempa Bumi di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11). Keberadaan tim medis ini untuk membantu para korban bencana gempa bumi.

Andre Rosiade Minta Penny Lukito Dipecat dari Kepala BPOM
Indonesia
Andre Rosiade Minta Penny Lukito Dipecat dari Kepala BPOM

Andre Rosiade meminta agar Penny Lukito dipecat dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Harapan Jokowi di Hari Ulang Tahunnya yang Ke-62
Indonesia
Harapan Jokowi di Hari Ulang Tahunnya yang Ke-62

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan ulang tahun pada hari ini, 21 Juni 2023.

Gerindra Anggap Sosok Desmond J Mahesa Pejuang Keras
Indonesia
Gerindra Anggap Sosok Desmond J Mahesa Pejuang Keras

Partai Gerindra berduka atas meninggalnya anggota DPR RI Desmond J Mahesa.

Musra Pendukung Jokowi Serahkan 3 Nama Capres
Indonesia
Musra Pendukung Jokowi Serahkan 3 Nama Capres

Agenda utama dari puncak musra ini adalah pemberian arahan oleh Joko Widodo (Jokowi) mengenai ke mana kapal besar relawan Jokowi

Komisi II DPR Kritik Ketua KPU soal Wacana Pemilu 2024 Hanya Coblos Partai
Indonesia
Komisi II DPR Kritik Ketua KPU soal Wacana Pemilu 2024 Hanya Coblos Partai

"Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu. KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang, sementara bila ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan Undang-Undang," kata Doli