[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI MUI. (Foto: MUI).

MerahPutih.com- Akun Facebook Rama Sakettie atau @gunawan.wicaksono.52 mengunggah link artikel dari demokrasi.co.id dengan tajuk “Kemenag Tetapkan Lembaga Pemeriksa Halal Milik PT Surveyor Indonesia” yang ditayangkan pada Rabu, 30 Desember 2020.

Pada unggahan tersebut, ditambahkan juga sebagai berikut:

“makin menggila aja ni si yaqut. lebel halal pada produk tidak melalui MUI lagi, tapi diberikan kewenangan ke PT. Surveyor,” tulis akun Facebook Rama Sakettie atau @gunawan.wicaksono.52, Kamis (30/12/2020).

Baca Juga:

Warga Tangsel Diminta Lebih Disiplin jika Ingin Penyebaran Corona Turun

FAKTA

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Rama Sakettie adalah salah atau keliru.

Diketahui, label halal produk masih melalui MUI. Hal ini sebelumnya disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019) saat meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014.“

"Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI,” kata Lukman di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain dari penjelasan Menteri Lukman pada saat itu, di website halalmui.org pun hingga sekarang terdapat bagian “Prosedur Sertifikasi Halal MUI” bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Komestika (LPPOM) MUI.

Hoaks Surveyor
Tangkapan layar soal sertifikasi halal MUI. (Foto: Mafindo).

Diketahui juga dalam Kick-Off Meeting antara PT. Surveyor Indonesia dengan LPPOM MUI terkait “Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal”, Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan bahwa LPPOM MUI sebagai lembaga independen menggandeng Surveyor Indonesia sebagai surveyor independen untuk berkolaborasi dalam rangka saling memperkuat layanan yang dimiliki masing-masing.

“Langkah awal yang akan dilakukan bersama berupa pemeriksaan halal untuk produk obat-obatan termasuk di dalamnya vaksin. Kelebihan Surveyor Indonesia, tidak hanya dari kualitas sumber daya manusia namun juga dari kesiapan infrastruktur laboratorium dan pengalaman teruji yang dimiliki. Dimana laboratorium ini akan membantu mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal ke depannya, ” ujar Lukmanul, Jumat (2/10/2020).

Terakhir, narasi dari akun Facebook Rama Sakettie yang melibatkan nama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada Rabu (23/12/2020) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konten PT. Surveyor Indonesia dan MUI ini yang terjadi jauh sebelumnya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa “Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.” Selain itu, empat orang auditor halal dari PT. Surveyor Indonesia juga telah dinyatakan lulus uji oleh MUI. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin Corona yang Dipesan Indonesia Berkualitas Paling Rendah

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini
Indonesia
Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini

Ajay tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 21 Februari 2020 untuk pelaporan periodik tahun 2019.

Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara
Indonesia
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang ada, telah ditetapkan 15 orang oknum Anggota Kodim 1429/Buton Utara sebagai tersangka.

PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat
Indonesia
PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat

Selain itu, PT KAI memastikan sekalipun Jakarta memperketat, namun operasional kereta api di Jakarta tetap normal dan berubah jadwal.

TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN
Indonesia
TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN

Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI juga menghadapi tantangan baru

 Pemerintah Akui Banyak Masyarakat yang Irasional Sikapi Kasus Corona
Indonesia
Pemerintah Akui Banyak Masyarakat yang Irasional Sikapi Kasus Corona

Ia menegaskan di dalam menghadapi SARS kembali pada saat itu serta tidak kemudian menjadi panik dan seakan-akan bahwa ini akan terjadi seperti gambaran-gambaran yang ada di Wuhan beberapa waktu yang lalu.

Penyebaran Hoaks COVID-19 Kian Meningkat
Indonesia
Penyebaran Hoaks COVID-19 Kian Meningkat

Kasus terbanyak masih terjadi di Jawa Timur dengan rincian kasusnya adalah 11 kasus.

KPK Kembali OTT Kepala Daerah
Indonesia
KPK Kembali OTT Kepala Daerah

Berdasar informasi yang dihimpun merahputih.com, tim KPK menangkap tangan adalah salah satu kepala daerah di Kalimantan.

Update Kasus Corona DKI Selasa (18/8): 30.597 Positif, 20.505 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (18/8): 30.597 Positif, 20.505 Orang Sembuh

Jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 30.597 kasus.

Katulampa Siaga 1, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
Indonesia
Katulampa Siaga 1, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Berdasarkan data kronologi di atas, kenaikan TMA dari level Siaga 4 menjadi Siaga 1 terjadi dalam kurun waktu kurang lebih satu jam saja.

KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi
Indonesia
KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi

KPK tidak akan segan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bila terdeteksi ada pejabat negara yang melakukan korupsi terkait pemulihan dampak COVID-19