[HOAKS atau FAKTA]: Erdogan Menolak Berjabat Tangan dengan Presiden Jokowi Tangkap layar konten hoaks. (Foto: Kominfo)

MerahPutih.com - Beredar video di media sosial YouTube berisi beberapa cuplikan yang digabungkan disertai narasi yang mengklaim Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak berjabat tangan dengan Presiden Jokowi dan memilih berjabat tangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

FAKTA

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui video tersebut adalah hasil penggabungan beberapa rekaman dan foto yang tidak saling berkaitan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rusia Bela Indonesia Rebut Pulau Pasir dari Australia

Adapun dokumentasi foto Anies bersama Presiden Erdogan diambil pada 2018 saat Anies melakukan ke Turki pada April 2018 silam.

Foto itu diunggah Anies di akun Instagramnya pada 20 April 2018, sedangkan narasi dalam video identik dengan artikel berita yang diunggah detik.com berjudul "Kunjungi Turki, Anies Baswedan Bertemu Erdogan" 20 April 2018.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Malaysia Marah ke Indonesia Karena Ditolak Gabung G20

Sementara itu, Presiden Jokowi menerima dan menyambut secara langsung kedatangan pemimpin berbagai negara di KTT G20 salah satu di antaranya adalah Presiden Turki Erdogan di KTT G20 Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 15 November 2022.

KESIMPULAN

Informasi tersebut hoaks. Sebab, foto salaman antara Anies dengan Erdogan berlangsung pada 2018 lalu, bukan ketika KTT G20. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Hanya Berdiri di Luar saat Makan Siang Pemimpin Negara G20

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Heru Budi Enggan Pakai TGUPP
Indonesia
Heru Budi Enggan Pakai TGUPP

"Yang pertama TGUPP semua bagus tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten ada tenaga ahli asisten ahli. Saya kita itu," terang Heru

Survei Charta Politika Rilis Elektabilitas Gerindra dan PDIP di Pulau Jawa
Indonesia
Survei Charta Politika Rilis Elektabilitas Gerindra dan PDIP di Pulau Jawa

"Pada pilihan partai politik, sampai dengan saat periode dilakukan Gerindra, PDIP, PKS, Golkar dan PKB menjadi 5 partai politik tertinggi pilihan publik," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya

Garap Bisnis Minyak, Indonesia dan Sudah Selatan Segera Buka Kedutaan
Dunia
Garap Bisnis Minyak, Indonesia dan Sudah Selatan Segera Buka Kedutaan

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011.

MUI Imbau Saling Hormati Perbedaan Awal Ramadan
Indonesia
MUI Imbau Saling Hormati Perbedaan Awal Ramadan

Sebentar lagi masyarakat muslim menyambut bulan suci Ramadan.

Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya
Indonesia
Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya

"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.

Tolak Kirim Bantuan Senjata, Jokowi Undang Putin dan Zelenskyy ke Bali
Indonesia
Tolak Kirim Bantuan Senjata, Jokowi Undang Putin dan Zelenskyy ke Bali

Perang antara Rusia dengan Ukraina terus berkecamuk. Korban jiwa pun terus berjatuhan.

Ketua DPD Ingatkan Hari Anak Nasional 2022 Jangan Hanya Seremonial
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Hari Anak Nasional 2022 Jangan Hanya Seremonial

Di momen peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengingatkan kembali komitmen perlindungan terhadap anak.

Aksi Brutal KKB Papua Tewaskan 9 Warga Sipil dan 1 Luka-luka
Indonesia
Aksi Brutal KKB Papua Tewaskan 9 Warga Sipil dan 1 Luka-luka

Sebanyak sembilan warga sipil dilaporkan meninggal akibat ditembak dan dianiaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua.

Pengguna Kereta di Akhir 2022 Dua Kali Lipat Lebih Banyak Ketimbang Tahun 2021
Indonesia
Pengguna Kereta di Akhir 2022 Dua Kali Lipat Lebih Banyak Ketimbang Tahun 2021

Pada masa Nataru 2022/2023 Daop 1 Jakarta memprediksi peningkatan penumpang terjadi hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun lalu.

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat
Indonesia
Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan para perajin tahu-tempe.