[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Pasuruan Minta Dana dari Pengusaha untuk Pelaksanaan Pilkada Tangkapan layar media sosial terkait surat bantuan pilkada Bupati Pasuruan. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Ramai di media sosial (medsos) terkait surat permohonan dana bantuan Pilkada 2020 oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Dalam surat, Bupati Irsyad mengimbau seluruh perusahaan yang berada di Kabupaten Pasuruan untuk berperan dengan memberikan sejumlah dana pelaksanaan jalannya pilkada.

NARASI:

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan. Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai anggaran yang sudah disepakati. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk berpartisipasi dalam pembantuan dana.Hal tersebut akan diteruskan ke masing-masing pimpinan Direksi Perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Menginformasikan rekening donasi ke seluruh pimpinan perusahaan

Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Nama Rekening: JUWITA

Nomor Rekening: 5018-01-020835-53-8

Bantuan yang sudah terealiasi harap dilaporkan kepada Sekretaris Kabupaten Pasuruan . Jabe serta bukti pengirimnya untuk diakumulasikan dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksana. Paling lambat tanggal 20 Oktober 2020.

Bukti pengiriman dalam bentuk photo (terang dan terbaca) dapat dikirim ke sdr.JuwitaEmail : juwitahumas@gmail.com Hp (+62853-4188-1763)Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja

FAKTA:

Irsyad menegaskan bahwa surat permohonan dana yang mencantumkan nama dirinya tidak benar dan tidak perlu ditindaklanjuti oleh pihak mana pun.

“Ini sudah dua kali kejadian di tahun ini. Beberapa waktu lalu ada juga aksi penipuan untuk kepentingan bantuan pondok pesantren. Nah sekarang malah untuk kepentingan ilkada. Saya tegaskan, itu semua hoaks dan kepada semua pihak yang disurati, untuk tidak ditindaklanjuti,” jelas Irsyad.

Ia pun mengimbau kepada warga Kabupaten Pasuruan agar lebih berhati-hati dan jeli terhadap oknum yang mengatasnamakan dirinya, maupun orang lain hingga sekelas kepala daerah.

“Saya imbau kepada semua masyarakat untuk tak mudah percaya dengan apapun informasi. Cek dan kroscek dulu kebenarannya agar kita tidak tertipu dan rugi,” jelasnya melalui website resmi Kabupaten Pasuruan.

 Tangkapan layar media sosial terkait surat bantuan pilkada Bupati Pasuruan. (Foto: MP/turnbackhoax.id) Tangkapan layar media sosial terkait surat bantuan pilkada Bupati Pasuruan. (Foto: MP/turnbackhoax.id)
Tangkapan layar media sosial terkait surat bantuan pilkada Bupati Pasuruan. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

Untuk menindaklanjuti hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan Anang Syaifullah menegaskan Pemkab Pasuruan telah melaporkan aksi penipuan ke Polres Pasuruan dan berharap segera menangkap si pelaku.

Selain melapor ke Polres Pasuruan, Pemkab Pasuruan juga meminta Bank BRI untuk segera memblokir nomor rekening pelaku dan membuat surat pemberitahuan kepada seluruh pimpinan perusahaan/BUMN/BUMD/Pelayanan/Perindustrian se-Pasuruan.

Baca Juga:

Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target'

KESIMPULA:

Dengan demikian, informasi terkait pencatutan nama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf adalah salah dan termasuk dalam konten palsu. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama
Indonesia
Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama

Kebijakan pembubaran Front Pembela Islam bisa memiliki efek panjang sehingga pemerintah harus mengantisipasinya.

Siswa Titipannya tak Diterima di SMAN 3 Tangsel, Lurah Benda Baru Ngamuk
Indonesia
Siswa Titipannya tak Diterima di SMAN 3 Tangsel, Lurah Benda Baru Ngamuk

Dia datang memaksa kepala sekolah untuk bisa menerima dua siswa masuk sekolah tersebut.

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Anies: 0,38 Persen RT di Jakarta Terendam Banjir
Indonesia
Anies: 0,38 Persen RT di Jakarta Terendam Banjir

Pemprov DKI melaporkan sampai saat ini masih ada 116 RT dari 30.470 RT yang terendam banjir akibat hujan lebat di ibu kota dan sekitarnya.

Pandemi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma
Indonesia
Pandemi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma

Berbagai pemberian stimulus dan bantuan oleh pemerintah selama ini adalah bertujuan agar perekonomian tidak mati dan bukan supaya kembali normal.

Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik
Indonesia
Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik

Rumah tersebut sudah 11 tahun ini tak ditempati oleh pemiliknya

Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab
Indonesia
Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar kegiatan rapat kerja dilaksanakan dengan sistem daring atau online.

Strategi Ampuh Mendongkrak Bisnis di Masa Pandemi
Indonesia
Strategi Ampuh Mendongkrak Bisnis di Masa Pandemi

Mantan jurnalis yang sudah menggeluti di bidang media selama 14 tahun membuatnya mengambil keputusan di mulai 6 bulan yang lalu, untuk memulai bisnis baru di bidang content creative.

Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli
Indonesia
Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli

Sanksi diberlakukan bagi pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, dan pengelola pasar.

DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia
Indonesia
DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia

DPR mendukung langkah-langkah TNI dalam rangka menemukan kapal KRI Nanggala 402, termasuk bekerja sama dengan tentara negara-negara sahabat.