[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos Hoaks Blokir Medsos. (Foto: Mafindo)

MerahPutih.com - Akun Twitter bernama ‘#99’ (@PartaiSocmed) mengunggah thread pada tanggal 08/10/2020 yang menyebut media sosial akan diblokir oleh Kominfo sebagai imbas dari aksi penolakan Omnibus Law.

“PENGUMUMAN RENCANA PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL OLEH KEMKOMINFO!

Malam ini sudah ada instruksi untuk para pegawai Security Operation Center (SOC-AIS) Kemkominfo agar standby di lantai 8 untuk melakukan kembali aksi pemblokiran media sosial terkait gejolak politik yg terjadi akibat protes UU Omnibus Law.

Beberapa media sosial yg akan jadi target adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dll. Salah satu gejala yg akan terjadi jika pemblokiran dijalankan adalah sulit untuk upload gambar dan video lewat media sosial”

FAKTA

Dari hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) diketahui informasi tersebut adalah hoaks.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan tidak ada perintah untuk memblokir sosial media dan menyebut info tersebut hoaks.

Johnny mengatakan pihaknya hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS).

“Tidak ada perintah-perintah blokir-blokir, itu hoax,” kata Johnny saat dihubungi detikcom, Kamis (08/10/2020).

Dilansir dari Kompas.com diketahui, beredar informasi di media sosial bahwa pada Kamis (08/10/2020), Tim Kominfo memblokir sejumlah media sosial, antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok.

Johnny menjelaskan hanya dilakukan patroli siber sebagai bagian dari amanat UU ITE untuk menjaga ruang digital, termasuk medsos agar digunakan dengan baik.

Patroli siber dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan, hingga disinformasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelusuran di atas, thread tersebut masuk kategori Konten yang Menyesatkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kasus Penyelundupan Motor Harley oleh Ari Askhara Penuhi Unsur Pidana
Indonesia
Kasus Penyelundupan Motor Harley oleh Ari Askhara Penuhi Unsur Pidana

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, penyelindupan itu ternyata masuk ranah pidana.

Ketua DPD Minta Jangan 'Goreng' Kasus Penangkapan Djoko Tjandra dengan Suksesi Kapolri
Indonesia
Ketua DPD Minta Jangan 'Goreng' Kasus Penangkapan Djoko Tjandra dengan Suksesi Kapolri

“Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karena memang regulasinya begitu,” ujarnya

Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS
Indonesia
Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS

Pemerintah Rusia telah memulangkan lebih dari 200 anak-anak mantan kelompok militan ISIS, pada tahun lalu.

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Maria Pauline Lumowa
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Tahanan Maria Pauline Lumowa

"Terhitung mulai 29 Juli hingga 7 September 2020," kata Ahmad

RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan
Indonesia
RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan

RUU PPRT harus memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga

Masker Kumis Buatan Wali Kota Solo Viral, Begini Kisah Mulanya
Indonesia
Masker Kumis Buatan Wali Kota Solo Viral, Begini Kisah Mulanya

FX Rudyatmo selalu memakai masker bergambar kumis tebal dengan mulut tersenyum.

Tak Mampu Tutupi Rasa Kangen, Jokowi Video Call Kedua Cucunya dari Istana Negara
Indonesia
Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki

Menurutnya, saran tersebut membuat Komjak terkesan melakukan politisasi hukum.

HPMI Jaya Tunda Musyawarah Daerah Akibat Wabah Corona
Indonesia
HPMI Jaya Tunda Musyawarah Daerah Akibat Wabah Corona

Musyawarah Daerah (MUSDA) XVII HIPMI Jaya digelar untuk memilih Ketua Umum HIPMI Jaya Masa Bakti 2020-2023.

Viral Video Ikut Dukung RUU Ciptaker, Benny Harman: Itu Editan
Indonesia
Viral Video Ikut Dukung RUU Ciptaker, Benny Harman: Itu Editan

Benny mewakili Fraksi Demokrat dalam kesempatan itu menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan