[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin Tangkapan layar Facebook soal hoaks syarat bikin KTP pakai surat vaksin. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) di kantor kelurahan, harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi.

Unggahan akun bernama Bima Aryana ini kemudian telah mendapat banyak tanggapan dari masyarakat sejak diunggah pada 17 Juli 2021.

archive.vn/Ohadjhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2226990317431588&id=100003619232553

“Tadi Saya Ke Puskesmas Mau VAKSIN Dan Persyaratan Harus Punya KTP…Karna Tak Punya KTP Terpaksa Saya Ke Kantor Lurah Mau Buat KTP, & Persyaratan Harus Punya Surat VAKSIN Seketika Saya jadi GILA”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Akhirnya, Dunia Menyetujui Vaksin Nusantara Buatan Terawan

FAKTA:

Namun setelah dilakukan penelusuran Mafindo, narasi yang beredar tersebut ternyata hoaks.

Melansir dari Kompas.com, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah, secara tegas membantah hal tersebut.

Zudan mengatakan, hingga saat ini, tidak ada persyaratan tambahan dalam pembuatan KTP elektronik di pelayanan dukcapil. Informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks.

“Yang minta syarat tersebut siapa? Kami tidak mensyaratkan itu (kartu vaksin) dulu,” ujar Zudan.

Tangkapan layar Facebook soal hoaks syarat bikin KTP pakai surat vaksin. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar Facebook soal hoaks syarat bikin KTP pakai surat vaksin. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Zudan juga menambahkan bahwa ketentuan dan alur untuk membuat KTP tetap sama seperti yang sudah ditetapkan. Syarat yang diperlukan pun cuma satu, yakni kartu keluarga (KK).

Masyarakat kemudian membawa KK tersebut ke kantor dukcapil, kemudian mengisi formulir, melakukan perekaman foto lalu mengambil KTP elektronik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa membuat KTP harus memberikan surat keterangan vaksin adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Lumpuh Total

KESIMPULAN:

Faktanya hal tersebut telah dibantah oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negri. Ketentuan untuk membuat KTP masih sama hanya dengan membawa kartu keluarga (KK). (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Lemon dan Soda Kue Dapat Matikan Virus Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Pidato Jokowi Harus Jadi Program Terealisasi
Indonesia
Pidato Jokowi Harus Jadi Program Terealisasi

Masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19 membutuhkan pendekatan yang lebih konkret.

UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih
Indonesia
UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih

Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambal Ban Sekarang Harus Online, Dilarang Konvensional

Video yang berdurasi 7 detik itu memperlihatkan petugas satpol PP melakukan sosialisasi PPKM darurat di pinggir jalan raya.

PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana

Permohonan pertama praperadilan Rizieq Shihab telah ditolak.

Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Jalan Glodok hingga Kota Tua Dilakukan Rekayasa Lalin
Indonesia
Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Jalan Glodok hingga Kota Tua Dilakukan Rekayasa Lalin

Rekayasa lalu lintas karena ada pekerjaan Mass Rapid Transit (MRT) fase 2 segmen CP 203 Stasiun MRT Gilodok-Stasiun MRT Kota.

Saksi JPU Sebut Ponpes Agrokultural Markaz Milik Rizieq Shihab Ilegal
Indonesia
Saksi JPU Sebut Ponpes Agrokultural Markaz Milik Rizieq Shihab Ilegal

Syarat lainnya yakni harus mempunyai rekomendasi Kemenag hingga harus mempunyai surat pernyataan cinta NKRI

Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat
Indonesia
Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat

Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras?

Dirjen Pajak Jateng II Sita Aset Tujuh Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 560 Juta
Indonesia
Dirjen Pajak Jateng II Sita Aset Tujuh Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 560 Juta

"Kami mendapati ada WP (wajib pajak) bermasalah menunggak pajak Total aset yang disita berupa tujuh unit mobil dengan nilai lebih dari Rp 560 juta," kata Sutantyo

Hari Ini, TransJakarta Kembali Buka 4 Rute Termasuk ke BSD
Indonesia
Hari Ini, TransJakarta Kembali Buka 4 Rute Termasuk ke BSD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat keterisian atau okupansi tempat tidur isolasi pasien COVID-19 hanya 203 pasien atau empat persen dari total kapasitas yakni 4.577 tempat tidur.