[HOAKS atau FAKTA]: BI Haruskan Nasabah Bayar Biaya Tanda Tangan Penarikan Dana Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Beredar sebuah surat proposal penarikan dana yang mengatasnamakan Bank Indonesia.

Dalam proposal itu disebutkan bahwa nasabah diminta untuk membayar biaya tanda tangan surat izin penarikan dana dari pihak Bank Indonesia sebagai jaminan, agar dana pinjaman dapat dicairkan ke rekening nasabah. Pada kop surat proposal tersebut juga terdapat logo Bank Indonesia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Perubahan Biaya Tarif Transfer BRI dari Rp 6.500 Jadi Rp 150 Ribu

FAKTA

Faktanya, Bank Indonesia melalui akun Instagramnya @bank_indonesia, mengklarifikasi bahwa surat proposal penarikan dana yang beredar tersebut adalah tidak benar.

Bank Indonesia tidak menerbitkan surat, proposal, atau dokumen terkait penarikan dana kepada nasabah.

Tangkapan layar hoaks.
Caption

Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, tidak melakukan kegiatan komersial, termasuk kegiatan peminjaman dana.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan lembaga pemberi pinjaman sudah memiliki izin dari otoritas terkait.

KESIMPULAN

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, tidak melakukan kegiatan komersial, termasuk kegiatan peminjaman dana. Informasi yang beredar dipastikan hoaks. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Pasang 200 Rudal di Selat Malaka untuk Serang Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Tengah Ancaman Deltacron, Kasus COVID-19 Harian Bertambah 13 Ribu Orang
Indonesia
Di Tengah Ancaman Deltacron, Kasus COVID-19 Harian Bertambah 13 Ribu Orang

Kasus positif virus corona di Indonesia kembali bertambah 13.018 pada Rabu (16/3).

 Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran
Indonesia
Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran

Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik.

83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022
Indonesia
83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 83 kapal ikan ilegal di seluruh perairan Indonesia.

Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan
Indonesia
Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan denganmekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

OTT Bupati Pemalang, Jumlah yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang
Indonesia
OTT Bupati Pemalang, Jumlah yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, bertambah 11 orang.

PKS Sarankan Pemerintah Tambah 'Jurus' Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
PKS Sarankan Pemerintah Tambah 'Jurus' Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Pemerintah didesak meningkatkan pengawasan kepada ekspotir CPO

Andika Prioritaskan Kasus Hukum Anggota TNI Akibatkan Kehilangan Nyawa
Indonesia
Andika Prioritaskan Kasus Hukum Anggota TNI Akibatkan Kehilangan Nyawa

Kasus tindak pidana yang terjadi di lingkungan TNI dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menjadi prioritas untuk dikawal dan diselesaikan

Meski Tengah Diselidiki KPK, Formula E Harus Tetap Digelar di Jakarta
Indonesia
Meski Tengah Diselidiki KPK, Formula E Harus Tetap Digelar di Jakarta

"Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (28/11).

Hakordia 2021 di Mata ICW: Pemberantasan Korupsi Mendekati Titik Nadir
Indonesia
Hakordia 2021 di Mata ICW: Pemberantasan Korupsi Mendekati Titik Nadir

Sedangkan dari sisi negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga anjlok

Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil
Indonesia
Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil

Kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.