[HOAKS atau FAKTA]: Bendera PDIP Dilarang Beredar di Sumatera Barat Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

MerahPutih.com - Akun Facebook dengan nama pengguna “Debu Hati” mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa di Sumatera Barat, bendera dan atribut PDIP dilarang beredar karena telah ditetapkan sebagai partai terlarang.

Narasi:

“PARTAI TERL4R4NGTamat sdh riwayat PDIP di Tanah Minang, smua bendera & atribut PDIP dilarang beredar di provinsi Sumbar.Bagi masyarakat Minang yg Pancasilais, PDIP merupakan “Partai Terlarang” yg ingin mengubah Pancasila mjd Trisila.Provinsi mana yg akan menyusul..!? https://t[dot]co/27CZCbqKVRMANTAFF kali minang bahh…padang mmng TOP smoga bs diikuti oleh daerah lain yg mmng bener² cinta NKRI”

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Bill Gates Siapkan Miliaran Vaksin untuk Penyakit Cacar Monyet

Cek fakta:

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, foto tersebut bukan merupakan foto bendera dan atribut PDI-P yang dilarang beredar di Sumatera Barat karena telah menjadi partai terlarang.

Foto yang sama pertama kali diunggah oleh situs AntaraNews dalam artikel yang berjudul “Satpol PP Cempaka Putih turunkan atribut PDIP karena aduan masyarakat” pada 17 Januari 2020.

Foto: Mafindo

Penurunan bendera PDI-P di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta pada tahun 2020 lalu dilakukan karena warga setempat menyampaikan aduan bahwa atribut yang telah terpasang selama seminggu tersebut mengganggu keindahan lingkungan sekitar.

Narasi serupa juga pernah beredar pada tahun 2020 lalu. Artikel dengan topik tersebut telah dimuat dalam situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] Pencopotan Bendera PDIP di Sumatera Barat” yang diunggah pada 9 September 2020.

Kesimpulan:

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama pengguna “Debu Hati” dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Anies Pesta Pora Habiskan Uang Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya
Indonesia
Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, harga tiket untuk menonton langsung Formula E memiliki rentan harga yang cukup beragam. Dari laporan panitia paling murah dibandrol mulai Rp 350.000.

Saking Marahnya, Gibran Sampai Tinggal Mobil Dinas di SDN Nusukan Barat
Indonesia
Saking Marahnya, Gibran Sampai Tinggal Mobil Dinas di SDN Nusukan Barat

Mobil dinas Wali Kota Solo plat merah AD 1 A ditinggalkan begitu saja di halaman sekolah setelah mengetahui adanya pelanggaran PTM.

Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan
Dunia
Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan

Australia telah melacak kapal mata-mata Tiongkok di lepas pantai barat.

Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia
Indonesia
Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia

Anak Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Nicholas Sean Purnama melaporkan balik seleb Ayu Thalia atas tudingan pencemaran nama baik.

[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan

Beredar pesan melalui SMS dengan pesan mengenai dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan.

PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK
Indonesia
PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK

"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Syaiku di Surabaya, Rabu (30/3) malam.

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

"Yang jelas enggak ada anggaran soal Formula E," ujar M. Taufik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Kamis (4/11)

Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit
Indonesia
Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit

Petani sawit tak sepenuhnya menikmati naiknya harga minyak goreng (migor) yang disebabkan keputusan pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kemasan.

Telisik KPK Cari Kedekatan Azis dan Robin Lewat Wakasat Reskrim Agus
Indonesia
Telisik KPK Cari Kedekatan Azis dan Robin Lewat Wakasat Reskrim Agus

Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali. Uang yang diberikan yakni USD 100 ribu, SGD 17.600, dan SGD 140.500.

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.