[Hoaks atau Fakta]: Belum Bayar Pajak, Polisi Tidak Bisa Tilang Pengendara Polisi Lalu Lintas. (Foto: TMC Polda Metro)

MerahPutih.com - Kembali beredar melalui media sosial Facebook informasi yang mengklaim “POLISI TIDAK BERHAK MENILANG PAJAK MOTOR/ MOBIL YANG MATI !”. Adalah akun Tony Manurung yang mengunggah informasi tersebut pada 29 April 2021, disertai dengan keterangan “Sekedar informasi”.

POLISI TIDAK BERHAK MENILANG PAJAK MOTOR/ MOBIL YANG MATI !Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya,“Masalah pajak bukan urusan polisi, tapi Dispenda. Kalau masalah pajak polisi enggak berhak menilang,”

Bahkan, seandainya pembayar pajak yang telat ini pas kena razia di jalanan umum, polisi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau semua surat lengkap dan gak ada masalah, ya, enggak bisa ditilang,” ucapnya.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Kesulitan Hidup, Warga Afghanistan Serahkan Bayi ke Tentara

Jika si polisi tetap mengambil tindakan menilang, Djoko menyarankan agar si pengendara mengajukan komplain secara resmi. Pengendara bisa mencatat nama polisi yang tertera di seragam dan melaporkan kepada yang berwenang.

kalo tetep ngotot minta pd polisi tsb peraturannya? pasal berapa? suruh menunjukkan… kal­au nggak bisa jangan mau..!!

Soalnya telat bayar pajak itu sudah ada sanksi tersendiri yaitu denda…dan itu urusan dinas pendapatan daerah (dispenda)Mohon Bantuan Sharenya,,Semoga info ini bermanfaat…

KESIMPULAN

Setelah ditelusuri Mafindo lebih lanjut, unggahan tersebut diketahui merupakan hoaks berulang. Hoaks serupa pernah diklarifikasi oleh Turnbackhoax.id pada 4 September 2019, dengan artikel berjudul “[SALAH] Pajak Motor/Mobil anda Mati? Polisi Tidak Berhak Menilang”.

Sementara melansir dari viva.co.id, pada artikel berjudul “Polisi Tak Bisa Tilang Kendaraan Pajak Mati, Fakta atau Hoax” yang tayang 30 Maret 2017, Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budiyanto mengatakan bahwa polisi berhak melakukan penindakan hukum berupa tilang terhadap kendaraan yang belum membayar pajak alias pajaknya mati.

Tangkapan layar hoaks.
Tangkapan layar hoaks.

Adapun acuannya adalah Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

“Dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang namun penekanan argumentasinya bukan pada pajak mati, tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan,” jelas Budiyanto.

KESIMPULAN

Berdasar pada seluruh referensi dan fakta yang dipaparkan, unggahan oleh akun Tony Manurung dengan klaim “POLISI TIDAK BERHAK MENILANG PAJAK MOTOR/ MOBIL YANG MATI !” adalah hoaks dengan kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 117 T saat Geledah Rumah SBY

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata
Indonesia
Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata

"Tentu saja, kita semua berharap kali ini ucapan tersebut dapat dibuktikan dalam dunia nyata, bukan hanya sekedar ‘lip service’," kata Fahmi di Jakarta, Senin (16/8).

Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana
Indonesia
Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana

Pembahasan soal RUU minuman beralkohol ini sudah pasti akan memakan waktu

Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Saat berobat nanti, lanjut Eri, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik itu Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun Fasyankes lainnya.

Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun
Indonesia
Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Prabowo Cenderung Menurun

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto merajai berbagai survei elektabilitas calon presiden (capres).

Jabat Menparekraf, Sandi Sebut Ada Jutaan Lapangan Kerja Mesti Diselamatkan
Indonesia
Jabat Menparekraf, Sandi Sebut Ada Jutaan Lapangan Kerja Mesti Diselamatkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggantikan Wishnutama.

Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19

Pemkot Solo tidak memberlakukan lockdown meskipun kasus corona terus naik. Hal ini sekaligus menepis kabar hoaks Solo lockdown Desember-Januari.

Gandeng Baznas, Pemkab Jombang Hadirkan ATM Beras untuk Fakir Miskin
Indonesia
Gandeng Baznas, Pemkab Jombang Hadirkan ATM Beras untuk Fakir Miskin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghadirkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beras untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen
Indonesia
Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen

revisi target pertumbuhan ekonomi penting dilakukan agar postur APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya agar tetap bisa kredible.

DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel
Indonesia
DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel

Dia juga meminta BNPB dan Kemensos segera bertindak cepat dalam mengatasi banjir yang terjadi, serta dapat segera mengirimkan bantuan yang diperlukan masyarakat.

Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19
Indonesia
Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.