[HOAKS atau FAKTA] Belanja Menggunakan Plastik Dikenakan Denda Rp250 Ribu Ilustrasi: Warga menggunakan kantong belanja guna ulang saat berbelanja di salah satu minimarket Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/8/2019). (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)

MerahPutih.com - Beredar melalui pesan berantai Whatsapp perihal informasi yang menyebut bahwa belanja dengan kantong plastik akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu. Denda tersebut akan dikenakan kepada perorangan meskipun membawa plastik dari rumah masing-masing.

Narasi

Belanja pakai kantong plastik kena denda 250 ribu walau kita bawa dari rumah. Depan toko / mal ada kontrol dari pemda. Hati-hati

Cek fakta

Pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, diketahui bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Melansir dari cnbcindonesia.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Andono Warih menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 142 Tahun 2019 menjelaskan bahwa ketentuan Pergub ditujukan untuk para pelaku usaha yang di antaranya adalah toko swalayan, pedagang atau pemilik toko di pusat perbelanjaan, serta pengelola pusat perbelanjaan dan pasar.

Foto: Mafindo

“Tidak benar, hoaks,” tegasnya.

Berikut beberapa sanksi yang diatur para Pergub No 142 Tahun 2019 di antaranya:

1. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayarkan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Pengelola menerima surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif uang paksa.

3. Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 7 (tujuh) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kesimpulan

Informasi tersebut tidak benar. Pemprov DKI Jakarta diketahui tengah menerapkan peraturan penggunaan kantong ramah lingkungan. Meski diatur dengan penerapan sanksi sosial bagi para pelanggar, namun sanksi tersebut tidak ditujukan kepada perorangan melainkan untuk para pelaku usaha. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Pengumpulan Massa Tuntut Pembebasan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Pengumpulan Massa Tuntut Pembebasan Rizieq Shihab

Penyidik Direktorat Reskrim berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan penerapan pasal terkait kasus dugaan pelanggaran pidana dalam kerumunan massa Aksi 1812, di Jakarta.

Panlih Pastikan 2 Cawagub DKI Lolos Persyaratan Administrasi
Indonesia
Panlih Pastikan 2 Cawagub DKI Lolos Persyaratan Administrasi

"Dokumen administrasi dari bapak Riza Patria dari Gerindra, seluruhnya juga sudah memenuhi persyaratan," ungkap dia.

Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing
Indonesia
Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat mengeluarkan inovasi paperless dan e-billing.

Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten
Indonesia
Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten

Wawan dengan tegas menampik tudingan jaksa penuntut umum KPK

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Longgarkan PSBB
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Longgarkan PSBB

Wacana relaksasi muncul dari semangat mencegah terjadinya pelambatan ekonomi masyarakat di tengah PSBB akibat pandemik COVID-19.

Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok
Indonesia
Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok

Keduanya masih dalam pemeriksaan untuk mencari tahu motif di balik dugaan penyelundupan tersebut.

Perundungan Youtuber 'Sampah' Ferdian Paleka Pelanggaran HAM
Indonesia
Perundungan Youtuber 'Sampah' Ferdian Paleka Pelanggaran HAM

Aparat keamanan wajib menegakkan keadilan

Pulihkan Ekonomi, BI Pangkas BI Rate Jadi 4 Persen
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, BI Pangkas BI Rate Jadi 4 Persen

Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur.

Epidemiolog UI: Memangnya Luhut Ngerti Kesehatan?
Indonesia
Epidemiolog UI: Memangnya Luhut Ngerti Kesehatan?

"Seharusnya yang ditugaskan Menkes. Kementerian yang mengerti tupoksinya. Memangnya Pak Luhut ngerti? Ngerti, ngerti merintah," kata Pandu

KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020
Indonesia
KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melayani 40.600 pelanggan pada masa puncak arus balik libur Natal 2020 yaitu keberangkatan 27 Desember 2020.