[HOAKS atau FAKTA]: Banyak Rumah Sakit Terima Vaksin Palsu CaptionTangkapan layar soal hoaks banyak rumah sakit terima vaksin palsu. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook dengan nama pengguna Doni S Sos (https://www.facebook.com/doni.ssos.33) dalam forum Media Cetak dan Online Ampera News (https://www.facebook.com/groups/256007485656252) mengunggah sebuah potongan video dengan logo Kompas TV yang memberitakan tentang peredaran vaksin palsu di beberapa rumah sakit.

Unggahan tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini.

https://archive.ph/ZYla8

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Yahudi Rilis Jadwal Munculnya Varian Baru COVID-19

FAKTA:

Dari penelusuran Mafindo, pihak Kompas TV melalui situs resminya, kompas.tv, menegaskan bahwa video tersebut merupakan potongan berita Kompas TV yang meliput peredaran vaksin palsu untuk balita pada tahun 2016 lalu.

Video lengkap sudah pernah diunggah ke kanal Youtube Kompas TV pada 15 Juli 2016 yang lalu.

Tangkapan layar soal hoaks banyak rumah sakit terima vaksin palsu. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal hoaks banyak rumah sakit terima vaksin palsu. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Lebih lanjut, pihak Kompas TV juga menjelaskan bahwa logo yang tercantum pada potongan video merupakan logo lama. Kompas TV telah mengganti logonya sejak 19 Oktober 2017, bertepatan dengan peluncuran Rumah Pilkada.

Proses peluncuran logo baru Kompas TV dapat dilihat dalam video yang diunggah di kanal Kompas TV berjudul “ROSI Spesial Peluncuran Rumah Pilkada” pada cap waktu 2:25:05.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Bupati Ponorogo Minta Sumbangan untuk Anak Yatim Piatu

KESIMPULAN:

Bukan video yang meliput berita tentang vaksin COVID-19 palsu baru-baru ini, melainkan berita tentang peredaran vaksin palsu untuk balita pada tahun 2016 lalu. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Manusia Tertua Berusia 200 Tahun Ada di Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Jaksa Anggap Pembelaan Munarman Soal Perkara Terorisme Tak Berdasar
Indonesia
Jaksa Anggap Pembelaan Munarman Soal Perkara Terorisme Tak Berdasar

Mantan Sekretaris Umun FPI Munarman kembali menjalani persidangan lanjutan dalam perkara kasus terorisme.

Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman
Indonesia
Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman

Jika virus tidak menemukan host baru, maka replikasi tidak terjadi dan mutasi pun tidak terjadi

Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik
Indonesia
Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik

Ketentuan cukai HPTL masih diatur dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid tersebut mengatur cukai seluruh produk hasil tembakau.

Polisi ke Puluhan Peserta Reuni 212: Kembali ke Rumah, Oke Foto-Foto Dulu
Indonesia
Polisi ke Puluhan Peserta Reuni 212: Kembali ke Rumah, Oke Foto-Foto Dulu

Massa pun sempat berdebat dengan anggota kepolisian yang membantu memecah kerumunan itu.

Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan
Indonesia
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan

Polisi Amankan Ratusan Simpatisan Rizieq Shihab, Ada yang Bawa Sajam
Indonesia
Polisi Amankan Ratusan Simpatisan Rizieq Shihab, Ada yang Bawa Sajam

Satria menyebut dari ratusan simpatisan yang diamankan, pihaknya menemukan adanya senjata tajam (sajam) jenis pisau dari para pendukung mantan pentolan FPI it

KPK Koordinasi dengan POM TNI AU Terkait Kasus Pengadaan Helikopter AW-101
Indonesia
KPK Koordinasi dengan POM TNI AU Terkait Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Karyoto enggan berspekulasi terkait penanganan kasus yang dilakukan pihaknyaqqq

Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes
Indonesia
Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes

Terawan Agus Putranto tadinya dicalonkan menjadi Dubes RI yang berkedudukan di Madrid.

PSI Desak Anies Tebus Ijazah Warga Miskin yang Tertahan di Sekolah
Indonesia