[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan Logo BPJS Kesehatan. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Beredar pesan melalui SMS dengan pesan mengenai dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan. Ketika tautan tersebut dibuka, tautan tersebut mengarah pada laman blogspot (https://websiteresmidanabantuanbpjs.blogspot.com/?m=1.

Perlu diperhatikan tautan yang diarahkan dari pesan tersebut bukan laman resmi BPJS. Laman resmi BPJS diakhiri dengan domain go.id, yang mana menjadi domain resmi bagi lembaga pemerintahan.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Air Jeruk Nipis Bersihkan Paru-Paru dari Asap Rokok

Narasi:

“Yth, Peserta BPJSAnda Menerima DANA BANTUAN Kesehatan & Modal UsahaDari Pusat BPJS KesehatanCode PIN: 45ff88U/Info Klik:bit.ly/WebsiteResmiDanaBantuanBPJS”

Cek fakta:

Berdasarkan penelusuran Mafindo, tidak ada informasi yang berkaitan dengan penerimaan atau pembagian dana bantuan dari kantor pusat tersebut. Dengan demikian, pesan yang tersebar melalui SMS tersebut merupakan kabar bohong atau tidak benar. Selain itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf melalui kompas.com menyatakan bahwa hal tersebut adalah hoaks.

Foto: Mafindo

Hal tersebut sudah pernah di konfirmasi oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina, Agustin Arifin, melalui detik.com yang menyatakan “Laman resmi kami diakhiri dengan domain go.id (go dot id) yang artinya web resmi lembaga Pemerintahan. Bila tidak diumumkan melalui laman ini, maka bisa dipastikan informasinya tidak benar,”.

Kesimpulan:

Dengan demikian, klaim dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan merupakan hoaks dengan kategori Konten Palsu. (Knu)

Baca Juga

[Hoaks Atau Fakta]: Ada dua situs pedulilindungi.com dan pedulilindungi.id

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK
Indonesia
Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK

Menurut Syaikhu, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK

DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika

Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Indonesia Butuh  17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035
Indonesia
Indonesia Butuh 17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035

Menteri BUMN terus mendorong generasi muda memiliki perusahaan-perusahaan besar yang menjadi unicorn-unicorn baru.

Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat
Indonesia
Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta, akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali
Indonesia
Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali

Masyarakat berhasil mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya. Wisata berbasis alam seperti Pantai Pandawa, Pantai Gunung Payung, Pantai Timbis, dan Pantai Kongkongan.

Waspada, Ada 73 Titik Baru di Jakarta Dipasang Kamera Tilang
Indonesia
Waspada, Ada 73 Titik Baru di Jakarta Dipasang Kamera Tilang

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menambah 73 titik Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah ruas jalan protokol.

Puncak Musim Hujan di Desember Hingga Januari 2023
Indonesia
Puncak Musim Hujan di Desember Hingga Januari 2023

Dari total 699 ZOM (zona musim) di Indonesia, sebanyak 175 ZOM (25,03 persen) akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2022.

Cangkupan Imunisasi Dasar Menurun
Indonesia
Cangkupan Imunisasi Dasar Menurun

Tercatat, sampai saat ini sudah lebih dari 11 juta anak telah mendapatkan imunisasi campak rubella.

Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta

Pemprov Jakarta akan menekan angka penyebaran Omicron yang diprediksi mengalami kenaikan kasus pada bulan depan.

Kesal Dua CPNS Solo Mundur, Gibran, Kurang Ajar!
Indonesia
Kesal Dua CPNS Solo Mundur, Gibran, Kurang Ajar!

"Kurang ajar," kata Gibran di Balai Kota, Kamis (2/6).