[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP Ilustrasi E KTP - Pekanbaru.go.id

MerahPutih.com - Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.

Keterangan yang ditambahkan pun sesuai dengan judul artikel tersebut. Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sibuk Makan Warteg Saat Jakarta Tenggelam Banjir

Narasi

Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP.

Cek fakta

Setelah ditelusuri, ternyata tidak semua pemilik E-KTP dapat. Melainkan bantuan sebesar Rp3,5 juta itu ditujukan bagi para pengusaha Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19.

Bantuan tersebut dapat diperoleh dengan mendaftar melalui dtks.kemensos.go.id, setelah itu para pendaftar diseleksi dan bagi yang lolos seleksi masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat atau KPM PKH Graduasi. KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp3,5 juta/KPM.

Mafindo
Foto: Mafindo

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sosial KPM PKH, yaitu merupakan warga miskin atau rentan miskin, anggota KPM PKH yang telah digraduasi, dan memiliki usaha.

Kesimpulan

Klaim mengenai pemilik E-KTP yang mendapatkan bantuan dana Rp3,5 juta termasuk hoaks dengan kategori konten yang salah. (Knu)

Baca Juga

Kemenkes Tegaskan Informasi Puluhan Wartawan Terkapar Usai Divaksin Hoaks

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kementerian Pertahanan Salurkan Paket Makanan Siap Saji untuk Tenaga Medis
Indonesia
Kementerian Pertahanan Salurkan Paket Makanan Siap Saji untuk Tenaga Medis

Kegiatan ini juga merupakan sarana untuk memberdayakan para Kader Bela Negara dalam melaksanakan aksi bela negara di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Trenggono.

Aksi Terduga Teroris di Polsek Daha Selatan Bukti Polri Rawan Jadi Target ISIS
Indonesia
Aksi Terduga Teroris di Polsek Daha Selatan Bukti Polri Rawan Jadi Target ISIS

“Aksi model lone wolf sulit dideteksi, karena bergerak seorang diri sehingga tidak ada komunikasi atau transaksi yang bisa dipantau,” tuturnya.

Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik
Indonesia
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

Pimpinan DPRD Desak Anies Tunda Pembukaan Bioskop di Jakarta
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Tunda Pembukaan Bioskop di Jakarta

Ia pun mendesak Anies untuk menahan dahulu rencana tersebut, sebelum wabah COVID-19 benar-benar aman dan hilang di ibu kota.

Sektor Properti Masih Bertahan di Tengah Pandemi
KPR
Sektor Properti Masih Bertahan di Tengah Pandemi

Indeks harga rumah tapak tercatat sebesar 114,9 pada kuartal kedua 2020, turun sebesar 0,7 persen secara kuartal, namun secara tahunan masih menunjukkan kenaikan sebesar 3 persen.

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?
Indonesia
Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

Ia menambahkan, Pemprov DKI masih mengupayakan berbagai sosialisasi dan kampanye kebijakan melarang mudik kepada masyarakat yang akan diikuti dengan keluarnya surat edaran (SE).

Ruas Tol Sepanjang 3 Kilometer di Bogor Siap Beroperasi
Indonesia
Ruas Tol Sepanjang 3 Kilometer di Bogor Siap Beroperasi

Ruas Tol BORR Seksi IIIA atau Ruas Simpang Yasmin - Kayu Manis menghabiskan dana Rp2,05 triliun

Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi
Indonesia
Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi

Jakarta mengadopsi kebijakan satu sisi bagi sektor yang tumbuh berkembang mengikuti UMP tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015

MAKI Kritik Wali Kota Tanjung Pinang Lantik Tersangka Korupsi Jadi Pejabat Eselon III
Indonesia
MAKI Kritik Wali Kota Tanjung Pinang Lantik Tersangka Korupsi Jadi Pejabat Eselon III

Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat

Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu
Indonesia
Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu

PAN mengajak berempati terhadap kondisi bangsa