[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang Tangkapan layar soal hoaks bansos dihentikan meski PPKM terus diperpanjang. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang. Postingan tersebut diunggah pada 22 September 2021 pukul 20.15.

Facebook:

https://web.facebook.com/groups/161588837588343/posts/1246572849089931(arsip)

https://sg.docworkspace.com/d/sIJKohNNm8MSvigY

NARASI:

“PPKM diperpanjang terus ‘ BANSOS dihentikan ‘ gimna hidup ini ya Allah”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] KPK Temukan Uang Triliuan Rupiah di Rumah Anies

FAKTA:

Setelah ditelusuri Mafindo, melansir dari Mensos Tri RIsmaharini menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 tidak dihentikan oleh pemerintah.

“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial (Kemensos) menghentikan program bansos,” tegas Risma di Jakarta, Rabu (22/9).

Kemensos sudah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau sama dengan Rp 74,08 triliun untuk belanja bansos. Program yang masih terus berjalan adalah bansos reguler dan bansos khusus.

Program bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul,” jelas Risma, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/9/2021).

Tangkapan layar soal hoaks bansos dihentikan meski PPKM terus diperpanjang. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal hoaks bansos dihentikan meski PPKM terus diperpanjang. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Lebih lanjut, Kemensos menganggarkan Rp 28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021 yang tagetnya 10 juta keluarga KPM kemudian PKH tersebut akan disalurkan empat tahap dengan waktu tiga bulan sekali yaitu Januari, April, Juli, Oktober 2021 melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan, untuk BPNT 2021 Kemensos menganggarkan Rp 54,12 triliun yang targetnya 18,8 juta KPM dan disalurkan setiap bulan mulai dari Januari sampai Desember 2021 melalui Himbara dan agen yang ditunjuk. Indeks BPNT yang ditetapkan adalah Rp 200.000 per bulan per KPM.

Bansos khusus yang masih akan dilanjutkn adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BSTl diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” jelas Risma.

Menurut Risma, pemerintah perlu memberikan bantuan dana bantuan ke masyarakat terdampak PPKM, karena aktivitas ekonomi yang terbatas menyebakan pendapatan berkurang.

“Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” kata Risma.

BST sendiri diluncurkan pada 2020 untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, pada 2021 program BST yang disalurkan di bulan Januari samapai April 2021. Karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnmya menurun, pemerintah melanjutkan BST di bulan Mei dan Juni 2021 sebesar Rp 300.000 per bulan per KPM yang menyasar 10 juta KPM melalui PT Pos Indonesia.

Beberapa bantuan lain seperti Kartu Prakerja, bantuan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), subsidi listrik, dan lainnya masih terus berlanjut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warteg di Matraman Merugi Usai Dikunjungi Anies

KESIMPULAN:

Dengan demikian klaim bahwa bansos dihentikan tidak benar. Tri Risma mengungkapkan program bansos reguler dan bansos khusus masih berjalan sehingga masuk dalam kategori konten yang salah. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sinovac Tidak Manjur, Tiongkok Pindah ke Pfizer dan Moderna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Nilai Tak Ada yang Aneh Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab
Indonesia
Wagub DKI Nilai Tak Ada yang Aneh Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab

Silahkam teman-teman cek transparansi, keterbukaannya, apakah di sana benar-benar studi, atau hura-hura

Polda Jateng Klaim Kericuhan di Desa Wadas Dipicu Provokasi Orang Tak Dikenal
Indonesia
Polda Jateng Klaim Kericuhan di Desa Wadas Dipicu Provokasi Orang Tak Dikenal

Sayangnya, lanjut Iqbal, upaya tersebut diprovokasi oleh oknum tak dikenal, sehingga warga yang kontra emosi dan menghalang-halangi tim BPN yang akan mengukur tanah.

Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH
Indonesia
Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengimbau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta mau menjalankan kebijakan WFH minimal satu pekan setelah cuti Idul Fitri 2022 selesai pada Senin (9/5)

Menkeu Paparkan Hitungan Subsidi BBM Per Liternya
Indonesia
Menkeu Paparkan Hitungan Subsidi BBM Per Liternya

Harga jual eceran (HJE) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk
Indonesia
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas

Indef Ungkap Kontribusi Formula E bagi Ekonomi Jakarta
Indonesia
Indef Ungkap Kontribusi Formula E bagi Ekonomi Jakarta

kontribusi ajang balap mobil listrik Formula E terhadap ekonomi Jakarta mencapai Rp 2,63 triliun atau mendongkrak 0,08 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DKI dalam satu tahun.

PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat
Indonesia
PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat

Tudingan penggelembungan dana reses, menurut Viani Limardi adalah bentuk fitnah yang tidak bisa dibiarkan.

Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen
Indonesia
Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB

Kelompok Krìminal Bersenjata (KKB) menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua, Sabtu (16/7).

Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan
Indonesia
Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penempatan Tenaga Kesehatan Profesional dalam rangka pengendalian COVID-19 adalah Dinas Kesehatan dan jejaringnya di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.