[HOAKS atau FAKTA]: Aplikasi Pedulilindungi Bikinan Singapura QR Code PeduliLindungi. (Foto: MP/Ismail))

MerahPutih.com - Beredar informasi dari akun Twitter @yunanto_id dengan sebuah tangkapan layar postingan oleh Peter F. Gontha yang berisikan klaim bahwa aplikasi PeduliLindungi dibuat dan semua data direkam oleh Singapura. Postingan ini disukai sebanyak 46 kali dan diretweet 25 kali.

NARASI

Ternyata aplikasi PEDULI LINDUNGI itu aplikasi bikinan SINGAPORE. Gila…. Seluruh data kita direkam Singapore, dan kedaulatan Data Indonesia sudah ada ditangan mereka, meski ini aplikasi Telkom. Mereka tau Alamat kita, tgl Lahir kita, email Kita, kita makan apa, kita kemana aja… semua mereka tau. Kalau info ini salah mohon saya di informasikan apa yang salah.

FAKTA

Berdasarkan penelusuran Mafindi, Dedy Permadi selaku Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi buatan anak bangsa.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Pemerintah dan PT Telkom Indonesia (Persero), data yang dikelola dalam PeduliLindungi juga ditempatkan di pusat data nasional yang dikelola oleh Kemenkominfo.

Melihat dari penjelasan tersebut aplikasi PeduliLindungi dibuat dan semua data direkam oleh Singapura adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Tangkapan layar cuitan pemilik akun twitter @yunanto_id

KESIMPULAN

Informasi yang salah. Aplikasi PeduliLindungi dibuat oleh pemerintah dan PT Telkom Indonesia serta semua data-data disimpan pada pusat data nasional yang dikelola oleh Kemenkominfo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibadah Haji 2021 Batal, Pemerintah Diminta Tetap Layani Calon Jemaah
Indonesia
Ibadah Haji 2021 Batal, Pemerintah Diminta Tetap Layani Calon Jemaah

Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2021 menuai sorotan.

Kini, Bayar Pakai QR Code Bisa Sampai Rp 20 Juta Per Transaksi
Indonesia
Kini, Bayar Pakai QR Code Bisa Sampai Rp 20 Juta Per Transaksi

Transaksi QRIS kini juga bisa dilakukan antarnegara, seperti dengan Thailand, Malaysia, dan beberapa negara lainnya.

Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta
Indonesia
Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta

Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.053 perjalanan KRL dengan jam operasional mulai pukul 04.00 – 24.00 WIB per harinya.

Pemerintah Umumkan Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka
Indonesia
Pemerintah Umumkan Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka

Pemerintah akan kembali membuka ekspor batu bara secara bertahap menyusul pasokan batu bara yang dibutuhkan PT PLN (Persero) yang kian membaik.

Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun
Indonesia
Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun

Kartu Prakerja merupakan salah satu program perlindungan sosial (perlinsos) yang masuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional 2021 dengan alokasi dana perlinsos sebesar Rp150,88 triliun.

PGI Instruksikan Selutuh Fasilitas Gereja Disulap Jadi Ruang Isolasi Mandiri
Indonesia
PGI Instruksikan Selutuh Fasilitas Gereja Disulap Jadi Ruang Isolasi Mandiri

Saatnya kita bertindak bersama dengan tindakan nyata

KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

Jokowi Larang Warga dan Pejabat Negara Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Jokowi Larang Warga dan Pejabat Negara Pergi Ke Luar Negeri

“Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian keluar negeri, paling tidak sampai situasi mereda,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/12).

Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) atau agar diturunkan dari sebesar 20 persen menjadi 0 persen.

Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.