[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah Tes COVID-19 di Suramadu, Surabaya, Jatim. (Foto: Budi Lentera)

MerahPutih.com - Beredar pesan berantai lewat Whatsapp tentang informasi adanya razia masker serentak di Indonesia yang akan melibatkan dari semua lintas sektor baik dari Kejaksaan, Polisi, POM, dan lain-lain.

Dalam razia tersebut jika tidak memakai masker akan ditindak bayar ditempat sebesar Rp 250 ribu.

Baca Juga:

Ma'ruf Amin: COVID-19 Sudah Mulai Naik Lagi

"PENGUMUMAN"

DARI DITLANTAS POLDA METRO BESOK ADA RAZIA MASKER SERENTAK DI SELURUH WILAYAH INDONESIA, BAIK YANG DI KANTOR, TOKO, BENGKEL MOBIL/MOTOR/LAS DAN WARUNG-WARUNG WARTEG SEMUA.AKAN MELIBATKAN LANGSUNG TURUN LAPANGAN DARI SEMUA LINTAS SEKTOR DARI KEJAKSAAN, POLISI, POM, DLL.DAN KALAU ADA YANG TIDAK PAKAI MASKER LANGSUNG DI TINDAK BAYAR DITEMPAT RP. 250.000.- TOLONG DI INFOKAN KE KELUARGA, TETANGGA, DAN TEMAN SEMUA, JANGAN SAMPAI KENA DENDA.DEMIKIAN ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.”

FAKTA

Setelah ditelusuri Tim Mafindo, Polda Metro Jaya menginfomasikan bahwa pesan tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

“Informasi tersebut tidak benar. Hoaks,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Pihak yang berwenang melaksanakan razia kepada masyarakat yang melanggar prokes tidak menggunakan masker adalah Satpol PP. TNI dan Polri hanya mendampingi tambah Yusri.

Tangkapan layar hoaks razia masker. (Foto: Mafindo)
Tangkapan layar hoaks razia masker. (Foto: Mafindo)

Informasi tentang razia masker di seluruh Indonesia yang melibatkan semua lintas sektor dan bagi pelanggar akan dikenakai denda sebesar Rp 250.000 merupakan hoaks lama yang kembali beredar. Pada bulan Januari 2021 ditemukan informasi hoaks yang sama.

KESIMPULAN

Informasi yang beredar di Whatsapp tentang razia masker serentak di Indonesia yang dilakukan lintas sektor dari Kejaksaan, Polisi dan lain-lain adalah hoaks sehingga masuk dalam kategori konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

34 Warga Terpapar COVID-19, Wilayah Sumur Batu Kemayoran Mikro Lockdown

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan di Depan Kader PDIP Boyolali: Jangan Ikut Ambil Keputusan Sendiri, Itu Sesat
Indonesia
Puan di Depan Kader PDIP Boyolali: Jangan Ikut Ambil Keputusan Sendiri, Itu Sesat

“Kita tunggu perintah ketua umum mau dibawa kemana 2024. Jangan ikut-ikutan ambil keputusan sendiri sendiri. Itu bikin sesat, bikin terpecah belah. Semua orang ingin kita terpecah belah dan kalah,” ungkapnya.

Jateng Tertinggi Kasus Aktif COVID-19
Indonesia
Jateng Tertinggi Kasus Aktif COVID-19

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus aktif dari seluruh provinsi di Indonesia.

Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika
Indonesia
Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika

BMKG memperkirakan kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika mengalami hujan sedang hingga berat pada 18-20 Maret 2022.

RUU TPKS Minimalkan Dampak Negatif Pada Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
RUU TPKS Minimalkan Dampak Negatif Pada Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan jumlah permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Bima Arya: Bupati Eka Supria Telah Berjuang Total Atasi Pandemi COVID-19
Indonesia
Bima Arya: Bupati Eka Supria Telah Berjuang Total Atasi Pandemi COVID-19

Bima Arya menyatakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja telah berjuang total mengatasi pandemi COVID-19 di daerahnya.

Indonesia Siap Gelar 150 Kegiatan Pertemuan G20
Indonesia
Indonesia Siap Gelar 150 Kegiatan Pertemuan G20

Segala keinginan Indonesia dapat terwujud khususnya di bidang ekonomi melalui penyelenggaraan presidensi G20.

Ketua DPD Wanti-wanti Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Makin Bebani Rakyat
Indonesia
Ketua DPD Wanti-wanti Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Makin Bebani Rakyat

Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jangan sampai menambah beban rakyat,

Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global
Indonesia
Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global

CoSP membahas sejumlah isu kunci di antaranya mengenai tinjauan pelaksanaan konvensi, pemulihan aset, kerja sama internasional, pencegahan, serta bantuan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal
Indonesia
Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal

"Bisa berbeda dengan apa yang pernah terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu. Pertemuan ini paling tidak menyiratkan empat hal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara
Indonesia
Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara

Tuntasnya jalan tol ini bisa naikkan pertumbuhan ekonominya.Tercatat, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 4,17.