[HOAKS atau FAKTA] : AHY Rela ‘Pasang Badan’ Bekingi Gibran Dari Ancaman Pemakzulan yang Dilontarkan Purnawirawan Jenderal

MERAHPUTIH.COM - ISU rencana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka masih viral di media sosial. Rencana pemakzulan Gibran dilontarkan sejumlah purnawirawan Jenderal beberapa waktu lalu.

Salah satunya, beredar isu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ‘pasang badan’ membekingi Gibran dari ancaman pamkzulan. Informasi ini diunggah akun media sosial X Dina Natalia Lee (@gustavssondhela) yang berisi narasi:

'1. Partai Demokrat tidak mendukung Pemakzulan Gibran. AHY ikut membela dan meminta para jendral untuk tidak meminta mengganti Gibran'.

Disertakan pula narasi tambahan:

'Ketum Partai Demokrat Pasang Badan Bela Wakil Presiden Gibran. Abaikan saja Pak Ketum, yang mau memakzulkan wapres hanya gerombolan jenderal bau tanah. Sutiyoso CS, aki-aki 7 mulut seperti mereka memang lagi lucu-lucunya'.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Teken Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Punya Maksud Tersembunyi Membangun Jalan Trans Papua

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut terbukti hoaks. Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tool) InVID WeVerify yang memfragmentasi video ke dalam bentuk gambar/foto untuk mencari bingkai utama (keyframe), yang kemudian digunakan untuk melakukan pencarian gambar (image search) menggunakan Google Lens.

Hasil pencarian mengarahkan ke beberapa sumber, salah satunya ke unggahan berjudul [FULL] Kata AHY soal Putusan MK Terkait Pilpres 2024, Demokrat Siap Sukseskan Program Prabowo-Gibran di YouTube oleh akun KompasTV Pontianak (@KompasTVPontianak).

Selain itu, pencarian menggunakan kata kunci 'AHY selamat Prabowo Gibran' di Google Videos dan Google News menghasilkan sumber-sumber yang mengoroborasi mendukung sumber tersebut.

Tak ada satu pun pernyataan dari AHY bahwa ia akan melindungi Gibran dari ancaman pemakzulan.

KESIMPULAN

Video yang disebarkan merupakan rekaman kegiatan aksi mengawal putusan MK menolak revisi RUU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.

Unggahan yang membagikan video tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan.(knu)

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kasus Ijazah Jokowi, DPR minta Kapolri Segera Dinonaktifkan