Soffi Amira
MerahPutih.com - Sikap politik luar negeri Indonesia tengah menjadi sorotan usai bergabung ke aliansi perdamaian yang digagas Presiden AS, Donald Trump.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyoroti keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memutuskan ikut berpartisipasi dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu.
Pihaknya meminta Indonesia tetap pada konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni UUD NRI 1945, agar tetap konsisten mendukung terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Baca juga:
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
Menurutnya, terdapat dua poin utama yang harus benar-benar menjadi rujukan pemerintah Indonesia, yakni alinea pertama untuk mendukung kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan di muka Bumi, serta alinea keempat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Ini adalah hal yang sangat substansial dan semestinya selalu menjadi rujukan kebijakan politik luar negeri Indonesia," kata HNW dalam keterangan pers di Jakarta, dikutip Rabu (28/1).
Menurut HNW, apabila ada indikasi dari Dewan Perdamaian yang bertentangan dengan amanat konstitusi, maka Indonesia seharusnya dapat menolak dan mengoreksinya. Hal itu termasuk mempertimbangkan ulang keikutsertaan di Dewan Perdamaian.
Baca juga:
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Terlebih, Dewan Perdamaian dibentuk dalam rangka mengupayakan gencatan senjata, penghentian genosida, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang sejalan dengan resolusi PBB.
Jadi, hal itu perlu terus dikawal agar arah Dewan Perdamaian ini sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menghadirkan perdamaian, menghentikan perang, memasukkan bantuan kemanusiaan, membangun kembali Gaza.
"Termasuk memberi keadilan dan demokrasi bagi rakyat Palestina untuk menegakkan kedaulatannya sendiri dan menghadirkan negara Palestina merdeka,” tutup HNW yang juga politikus PKS ini. (knu)
