HNW Harap Hakim MK Maksimalkan Sifat Kenegarawanan Sikapi Gugatan IKN Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Merahputih.com - Gugatan dan adanya penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terus berlangsung. Bahkan, muncul petisi menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, pihak-pihak yang mempergunakan hak konstitusionalnya mengajukan permohonan uji materi UU Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) perlu ditampung.

“Salah satu syarat untuk menjadi hakim MK adalah negarawan. Dan saya berharap sembilan hakim MK yang ada sekarang akan memaksimalkan sifat kenegarawanan tersebut," kata Hidayat dalam keterangan persnya, Jumat (11/2).

Baca Juga

Senator DKI Minta Pemerintah Tidak Jual Aset di Jakarta Ketika IKN Pindah

HNW sapaan akrabnya mengatakan antusiasme menandatangani Petisi, dan gugatan ke MK menggambarkan sikap konstitusional banyak yang tidak menyetujui pemindahan Ibukota dan UU IKN.

"Dan bahwa mereka mengajukan uji materi UU IKN ke MK juga sangat tepat dan wajar, karena memang begitulah koridor konstitusional yang ada," imbuh HNW.

Ia menyebut, harusnya Pemerintah memberlakukan asas prioritas, dan fokus untuk keselamatan warga dan negara dari pandemi COVID-19. Bukan justru malah membuat project baru yang tidak urgent.

"Proyek IKN itu akan membebani APBN juga, padahal lebih bagus kalau anggaran tersebut bila ada, digunakan untuk selamatkan rakyat dan negara untuk recovery dari COVID-19 termasuk dampak-dampaknya,” imbuh HNW.

Ia meyakini, selain permasalahan formil dan materiil, faktanya persetujuan UU IKN di parlemen juga tidak didapat dengan suara bulat.

Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara tegas menolak UU IKN tersebut karena masalah-masalah formil dan materiil. Sebab, RUU yang dipersiapkan dan dibahas secara terburu-buru, tidak memenuhi aturan formil pembuatan UU.

"Termasuk kesiapan soal anggaran pembangunannya, yang bila ada dalam APBN pun sebaiknya digunakan untuk membantu warga dan program pemulihan ekonomi nasional lainnya,” ujar HNW.

HNW berharap agar sembilan hakim MK dapat melihat secara objektif berbagai permasalahan terkait pembuatan UU IKN. Apalagi, selain berkaitan dengan uji materi, HNW memperkirakan warga juga akan mempersoalkan secara formil.

“Karena proses pembuatan UU IKN ini bahkan lebih cepat dari UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK,” ujarnya.

Sekedar informasi, Petisi menolak pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara Nusantara telah ditandatangani lebih dari 21 ribu orang. Jumlah ini tercapai dalam kurun waktu 4 hari pasca petisi dirilis.

CEO dan Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyampaikan petisi ini mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pemindahan dan pembangunan IKN.

Baca Juga

UU IKN Digugat, Setneg: Show Must Go On

Petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" itu diinisiasi oleh 45 tokoh menggalang dan diorganisasikan oleh Narasi Institute dan digalang melalui situs change.org.

Petisi tersebut ditujukan ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.

Achmad mengatakan ada pesan yang mengartikan antusiasme publik terhadap petisi tersebut, pertama adalah publik menilai telah terjadi sumbatan aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN.

"Kedua, Tingginya antusiasme publik terhadap petisi berarti melonjaknya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga parlemen dan pemerintah terkait pembangunan IKN yang dirasakan tidak tepat waktunya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2).

"Ketiga, antusiasme publik terkait petisi juga berarti publik melihat terjadi persekongkolan gelap yang perlu dilakukan perlawanan bersama yang masif melalui kanal lain karena kanal demokrasi yang ada, sudah tidak dapat dipercaya." tambahnya.

Baca Juga

Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN

Keempat, ia menilai publik merasakan penderitaan yang luar biasa dari pandemi dan kesulitan ekonomi.

Namun pilihan pemerintah malah menghamburkan uang dan bukan menangani kesehatan publik malah justru memprioritaskan proyek yang syarat kepentingan elit oligarki.

Pakar kebijakan publik ini menilai Presiden seharusnya mendengar petisi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi publik tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Baja
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Baja

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Selasa (21/6), memeriksa sembilan saksi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya periode 2016-2021.

Pemprov DKI Perkirakan THR Lebaran ASN Bisa Cair Lebih Cepat
Indonesia
Pemprov DKI Perkirakan THR Lebaran ASN Bisa Cair Lebih Cepat

Ada kemungkinan Pemerintah DKI Jakarta akan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih cepat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021, THR Lebaran untuk PNS dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum waktu Lebaran.

Pemkot Bandung Gandeng Korsel Perkuat Keamanan Siber
Indonesia
Pemkot Bandung Gandeng Korsel Perkuat Keamanan Siber

Kerja sama berlangsung selama 2 tahun dengan nilai manfaat sebesar Rp 1,8 miliar.

Masyarakat Jangan Sesuka Hati Lepas Masker meski Sudah Vaksin Booster Kedua
Indonesia
Masyarakat Jangan Sesuka Hati Lepas Masker meski Sudah Vaksin Booster Kedua

Vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis empat kini sudah menyasar masyarakat umum.

Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Jadi DPO KPK

KPK telah menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) tergadap Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak.

Ada 18 Juta Warga Jakarta Diprediksi Bakal Mudik Lebaran
Indonesia
Ada 18 Juta Warga Jakarta Diprediksi Bakal Mudik Lebaran

arga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman diprediksi bakal membludak. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memprediksi akan ada 18 juta warga dari DKI Jakarta yang akan melakukan mudik Lebaran 2022 nanti.

[HOAKS atau FAKTA]: Titik Suntikan Vaksin Sebabkan Tumor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Titik Suntikan Vaksin Sebabkan Tumor

Beredar informasi di media sosial Facebook bahwa terjadi peningkatan kasus tumor/ kanker/sarkoma pada titik penyuntikan pasca vaksinasi COVID-19.

Pengelola Bandara Lakukan Langkah Antisipasi Cuaca Ekstrem Selama Nataru
Indonesia
Pengelola Bandara Lakukan Langkah Antisipasi Cuaca Ekstrem Selama Nataru

AP II juga telah memiliki prosedur Emergency Response Plan (ERP) untuk menghadapi situasi darurat.

Eks Rektor Unila akan Segera Disidangkan
Indonesia
Eks Rektor Unila akan Segera Disidangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti beserta tersangka Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) dan dua tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 ke penuntutan untuk segera disidangkan.

Stok Pangan Jelang Ramadan hingga Lebaran Aman
Indonesia
Stok Pangan Jelang Ramadan hingga Lebaran Aman

"Dapat disampaikan bahwa untuk stok pangan sampai dengan nanti hari raya Lebaran stok mencukupi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Rabu (9/3).