HNW Berharap Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Jangan Hanya Seremonial Presiden Jokowi saat hadir di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD mesti menjadi momentum bagi semua Lembaga Negara, Pejabat dan Rakyat Indonesia untuk menyegarkan komitmen dalam melaksanakan amanat dan kedaulatan Rakyat.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid berharap sidang tahunan kali ini mampu menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya. Serta, memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak mentaati segala peraturan.

"Termasuk dalam hal terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini, dan gotong royong atasi pandemi,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (16/8).

Baca Juga:

2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. "Tetapi juga sebagai wahana bagi masing-masing Lembaga Negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD," katanya.

Sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung, dan pimpinan-pimpinan lembaga negara bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.

Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD adalah Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo. Jokowi diminta merefleksi kembali terkait apa yang telah disampaikannya pada tahun lalu.

Apakah yang dilaporkan, dipidatokan dan direncanakan sudah benar-benar berjalan dan sejauh mana peningkatan dibanding tahun lalu.

"Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan Pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, sosial dan lainnya,” jelas HNW.

Pengamanan di Gedung MPR
Ilustrasi: Pengamanan di depan Gedung MPR, DPD dan DPR. (Foto: Antara)

Selain itu, HNW berharap agar MPR dapat menunjukan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi. Hal ini agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.

“Pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

HNW mengatakan virus-virus ideologi tersebut sangat berbahaya untuk Bangsa, disaat Negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ COVID-19.

HNW mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini.

“Ini seharusnya seimbang. Jadi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama,” tuturnya.

Sekedar informasi, sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD dimulai Senin (16/8) pukul 08.30 WIB. Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan yang hadir secara fisik, 975 undangan secara virtual, dan 90 undangan streaming.

Baca Juga:

Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu

Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir pada Sidang Tahunan MPR.

Dengan begitu, rakyat dapat mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara. Sidang Tahunan MPR juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran televisi nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Sebut Indonesia Belum Saatnya Berubah dari Pandemi ke Endemi
Indonesia
Pakar Sebut Indonesia Belum Saatnya Berubah dari Pandemi ke Endemi

Secara epidemiologis belum semua indikator terpenuhi agar Indonesia yang kini terbelenggu pandemi menjadi endemi.

Anggota DPR Minta Wacana Legalisasi Ganja Perlu Kehati-hatian
Indonesia
Anggota DPR Minta Wacana Legalisasi Ganja Perlu Kehati-hatian

Wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis sempat mencuat dan menuai pro kontra.

DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dan penyelenggara Pemilu akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 30 Mei 2022 mendatang.

Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina
Indonesia
Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina

Hakim Mahkamah Internasional tetap melanjutkan agenda persidangan tanpa perwakilan Rusia.

Mabes Polri Minta Tommy Sumardi yang Mengaku Diancam Irjen Napoleon untuk Bikin Laporan
Indonesia
Mabes Polri Minta Tommy Sumardi yang Mengaku Diancam Irjen Napoleon untuk Bikin Laporan

Mabes Polri meminta kepada terdakwa Tommy Sumardi dan semua pihak yang merasa haknya dilanggar agar membuat laporan polisi.

M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Muhammad Taufik yang kini mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dikabarkan bakal digeser.

 [HOAKS atau FAKTA]: Semua Negara Gunakan Uang Digital di 2023
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Negara Gunakan Uang Digital di 2023

Hingga kini, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa ada pertemuan ekonomi internasional yang membahas mengenai penggunaan mata uang global.

Jelang KTT G20, Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Direvitalisasi
Indonesia
Jelang KTT G20, Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Direvitalisasi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau proyek revitalisasi Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali pada Jumat, (3/6) jelang KTT G20.

Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi
Indonesia
Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi.

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengemukakan bahwa dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 43 nama, Prabowo mendapat dukungan 19,7 persen, sementara Ganjar didukung 19,2 persen.