HIPMI dan IKAPI Adakan Sosialisasi Instrumen Kepailitan dan PKPU Ketua Bidang IX BPP HIPMI Sari Pramono (Ist)

Merahputih.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara online, Selasa (7/7) pukul 13.30 WIB.

Saat ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU direncanakan diamandemen, setelah sebelumnya mengikuti aturan Belanda faillissements-verordening, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 hingga hari ini berlaku melalui Undang-Undang Nomor 37tahun 2004.

Baca Juga:

Survei Komnas HAM Ungkap Belum Semua Orang Beribadah di Rumah Saat Corona

Ketua Bidang IX BPP HIPMI Sari Pramono menegaskan bidangnya berfokus pada solusi ketenagakerjaan, vokasi dan kesehatan di Indonesia.

"Sehingga melalui acara ini diharapkan Pengusaha yang tergabung di HIPMI memahami aturan kepailitan di Indonesia," ujar Sari dalam keterangannya, Senin (6/7).

Pengusaha kuliner nasional ini juga berharap pemahaman terhadap aturan yang berlaku saat ini dapat dimanfaatkan bagi pengusaha untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional.

"Oleh karena itu kami juga mengharapkan Menko Bidang Perekonomian dapat menerangkan secara langsung kepada kami," jelas dia.

Ketua Umum IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), Oscar Sagita menerangkan menambahkan, kepailitan dan PKPU selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi banyak pengusaha di Indonesia.

"Banyak yang beranggapan bahwa Kepailitan dan PKPU adalah hukuman mati, baik bagi usaha maupun bagi reputasi si pengusaha. Kenyataannya tidak demikian," ungkapnya.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara online, Selasa (7/7) pukul 13.30 WIB (Ist)

Kepailitan dan PKPU adalah perangkat yang diberikan hukum sebagai sarana penagihan kewajiban, tapi sebenarnya ini bisa juga dianggap sebagai sarana pembayaran utang. Artinya, kepailitan dan PKPU tidak hanya berguna untuk kepentingan Kreditur saja, tatapi juga berguna bagi debitor.

Oscar Sagita menambahkan sarana ini kepailitan dan PKPU harus bisa dilihat sebagai fresh start, kesempatan kedua, atau apapun itu yang tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi debitur untuk membayar atau menegosiasikan kewajibannya.

"Dengan cara-cara yang diatur rapi, bukan dengan pemaksaan atau bahkan kekerasan," beber dia.

Jandi Mukianto sebagai Ketua Panitia memprediksi lonjakan perkara PKPU akan terjadi pada kuartal 3 dan 4 tahun 2020.

“hal tersebut dapat kita lihat dari lonjakan semester I 2020 sebesar hampir 60% daripada semester I 2019. Oleh karena itu pelaku usaha yang memahami mekanisme kepailitan dan PKPU akan sangat diuntungkan, baik sebagai debitur maupun kreditur, untuk dapat bertahan dari krisis yang disebabkan COVID-19,” terang Jandi Mukianto yang juga dosen fakultas hukum dan kurator.

Baca Juga:

Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada

HIPMI di bawah kepemimpinan Mardani Maming, aktif memberikan motivasi kepada pengusaha muda untuk aktif dalam membangun perekonomian nasional. Maming meyakini bonus demografi pada 5 hingga 10 tahun ke depan akan menjadi ajangnya anak muda untuk berkiprah, termasuk HIPMI.

Maming, yang pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, meminta agar kader HIPMI meneruskan perjuangan para senior dan menghargai para pemimpinnya, di mana organisasi HIPMI bisa menjadi hebat menghasilkan kader pengusaha yang mampu berjuang dalam segala situasi termasuk era New Normal saat ini. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terlibatnya Oknum Internal Jadi Tamparan Telak Penegak Hukum Dalam Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Terlibatnya Oknum Internal Jadi Tamparan Telak Penegak Hukum Dalam Perkara Djoko Tjandra

Ia juga menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah

Mulai Hari Ini Solo Zoo Tutup, Nasib Pakan Ratusan Hewan Diklaim Masih Cukup
Indonesia
Mulai Hari Ini Solo Zoo Tutup, Nasib Pakan Ratusan Hewan Diklaim Masih Cukup

Selama ini pengunjung Solo Zoo sekitar 40 persen merupakan anak di bawah 15 tahun

Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari
Indonesia
Kelima Kalinya, Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi Selama 14 Hari

Perpanjangan PSBB Transisi ini berlaku selama 14 hari

Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain
Indonesia
Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, negara lain juga melibatkan aparat keamanan dalam penanganan COVID-19.

Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia
Dunia
Mulai 7 September, Warga Indonesia Dilarang Injakkan Kaki di Malaysia

kebijakan itu diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Jiran tersebut.

Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU
Indonesia
Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU

Vonis itu diberikan lantaran majelis hakim meyakini jika Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012

Penyiram Novel Bakal Langsung Bebas, Ini Penjelasannya
Indonesia
Penyiram Novel Bakal Langsung Bebas, Ini Penjelasannya

Suparji hanya berharap, hakim jangan tersandra dengan tuntutan jaksa

Update COVID-19 Selasa (14/7): 78.572 Positif, 37.636 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (14/7): 78.572 Positif, 37.636 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.581 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Romo Benny Minta Masyarakat Taat Kaidah Moral New Normal
Indonesia
Romo Benny Minta Masyarakat Taat Kaidah Moral New Normal

Kenormalan baru memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas

Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP
Indonesia
Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP

Landasan pacu Bandara Internasional Lombok diperpanjang dari 2.750 meter menjadi 3.300 meter dengan dana mencapai Rp500 miliar.