Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Hingga Selasa (10/12) siang, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan pengajuan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Berdasarkan laman/website MK, tercatat 206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK itu dengan rincian, 166 permohonan sengketa pemilihan bupati, 39 sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur.
Satu-satunya permohonan pemilihan gubernur (Pilgub) yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan.
Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin (9/12) malam ini, sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini.
Baca juga:
MK Bikin 2 Panel Hakim Sengketa Pilkada, Janji Tidak Ada Konflik Kepentingan
Untuk hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang dilansir Antara, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.
Adapun, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut. (*)
