Hindari Warga Tertipu, DPD Dukung RUU Fintech Penggerebegan kantor pinjaman online ilegal. (Foto: Polresta Jakpus)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan Undang-Undang mengenai pengaturan layanan finansial berbasis teknologi atau fintech didukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aturan itu, bisa memberikan perlindungan pada masyarakat, agar tidak tertipu dengan layanan ilegal.

"Rencana ini sangat positif, karena fintech ilegal telah mengacaukan sistem keuangan, menjerat dan merugikan masyarakat karena sarat dengan unsur penipuan," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta.

Baca Juga:

Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kehadiran UU fintech ini sangat penting untuk menumpas dan menindak tegas kejahatan pinjol ilegal yang telah meresahkan masyarakat.

"Hingga saat ini penindakan yang dilakukan kepada pinjol ilegal hanya diblokir situs dan aplikasinya. Namun, sanksi itu tidak efektif, karena mereka masih bisa membuatnya lagi dengan mudah," jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti . (Foto: Antara)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti . (Foto: Antara)

LaNyalla mengharapkan kehadiran regulasi fintech ini dapat mengatur kemudahan bagi pengguna dan layanan peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat. Namun, mengingatkan pentingnya pertimbangan lain terkait kebutuhan masyarakat dalam mencari akses layanan keuangan yang lebih mudah serta rendah bunganya.

Ia menegaskan, layanan keuangan perbankan saat ini dirasakan masih sangat sulit diakses oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Perbankan memberikan syarat yang rumit dalam memberikan pinjaman yang instan yang dibutuhkan masyarakat.

"Inilah yang membuat sebagian masyarakat memilih beralih ke layanan fintech dan akhirnya terjebak dengan pinjaman online," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Pembiayaan Fintech Syariah Alami Pertumbuhan Positif di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presidensi G20 Indonesia Inginkan Keberlanjutan Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Presidensi G20 Indonesia Inginkan Keberlanjutan Kehidupan di Masa Depan

Presidensi G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global.

Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun
Indonesia
Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun

Biaya diumpamakan Rp1.000 per klik. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK
Indonesia
Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK

Doli berharap Komisi II DPR bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif

Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua rencananya dimulai pada Kamis (25/2) di masing-masing kantor instansi yang terlibat.

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Indonesia
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

KPK Periksa Angin Prayitno Aji Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Periksa Angin Prayitno Aji Terkait Kasus Suap Pajak

KPK memeriksa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Angin Prayitno Aji.

Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021
Indonesia
Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan

Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT
Indonesia
Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT

Tim Satgas Kesehatan Korps Marinir TNI AL memberikan pemulihan trauma atau trauma healing, serta edukasi kepada anak-anak yang terkena bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru
Indonesia
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku.

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.