Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan Ilustrasi - Bendera partai peserta Pemilu. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari atau 4 bulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mendorong agar masa kampanye dipersingkat menjadi 90 hari atau 3 bulan. Waktu 4 bulan, dinilai terlalu panjang dan bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat.

"Terkait masa kampanye dari (usulan) KPU 120 hari, kami berpendapat dipersingkat 90 hari supaya masyarakat tidak lama terbelah," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Baca Juga:

Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu

Apalagi, kata Tito, akhir dari pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi. Menurut dia, pengurangan masa kampanye ini dalam rangka mengurangi intensitas pelaksanaan kampanye yang mengundang kerumunan massa sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19.

"Dengan perkembangan teknologi media massa dan sosial media dan jaringan, kami kira ini (90 hari) waktunya cukup," ujar Tito.

Baca Juga:

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Tito mengatakan, dengan pengurangan masa kampanye, perlu disesuaikan tahapan pemilu yang lain seperti waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden; waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta waktu penyelesaian sengketa proses sengketa proses penetapan paslon presiden dan wakil presiden serta penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rapat yang sama, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mengusulkan masa kampanye selama 120 hari atau 4 bulan, dari 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.

Menurut Ilham, durasi masa kampanye ini, berdasarkan hasil simulasi jadwal dan tahapan pemilu yang dilakukan KPU. (Pon)

Baca Juga:

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Kembali Berlanjut
Indonesia
Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Kembali Berlanjut

Persidangan terhadap para terdakwa perkara pembunuhan dan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat akan kembali dilanjutkan pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/11).

Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya

Berbagai cara akan dilakukan Pemerintah DKI untuk mengatasi krisis minyak goreng yang saat ini terjadi. Salah satunya membangun pabrik minyak untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.

Belum Daftar PSE, Google dan Youtube Siap-siap Kena Sanksi Kominfo
Indonesia
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun
Indonesia
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat Merahputih.com pada Selasa (19/4), Sandiaga memiliki harta Rp 10,617 triliun.

Pandemi Belum Selesai, PPKM Luar Jawa-Bali Diberlakukan hingga Agustus
Indonesia
Pandemi Belum Selesai, PPKM Luar Jawa-Bali Diberlakukan hingga Agustus

Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali masih diberlakukan untuk meredam dampak penyebaran.

PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan
Indonesia
PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan

Wacana menduetkan Gubernur Jawa Tangah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pilpres 2024 diyakini bakal berdampak buruk bagi PDI Perjuangan (PDIP).

DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan
Indonesia
DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan COVID-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini.

Kasus COVID-19 Harian Bertambah di Atas 1.200
Indonesia
Kasus COVID-19 Harian Bertambah di Atas 1.200

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan pertambahan kasus positif di Indonesia.

Jokowi Minta Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama
Indonesia
Jokowi Minta Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

"Saya ingatkan tidak ada lagi politik identitas, tidak ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi.

NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras
Indonesia
NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras

PDIP kembali mendesak menteri-menteri dari Partai NasDem salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo segera di-reshuffle.