Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan Ilustrasi - Bendera partai peserta Pemilu. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari atau 4 bulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mendorong agar masa kampanye dipersingkat menjadi 90 hari atau 3 bulan. Waktu 4 bulan, dinilai terlalu panjang dan bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat.

"Terkait masa kampanye dari (usulan) KPU 120 hari, kami berpendapat dipersingkat 90 hari supaya masyarakat tidak lama terbelah," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Baca Juga:

Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu

Apalagi, kata Tito, akhir dari pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi. Menurut dia, pengurangan masa kampanye ini dalam rangka mengurangi intensitas pelaksanaan kampanye yang mengundang kerumunan massa sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19.

"Dengan perkembangan teknologi media massa dan sosial media dan jaringan, kami kira ini (90 hari) waktunya cukup," ujar Tito.

Baca Juga:

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Tito mengatakan, dengan pengurangan masa kampanye, perlu disesuaikan tahapan pemilu yang lain seperti waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden; waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta waktu penyelesaian sengketa proses sengketa proses penetapan paslon presiden dan wakil presiden serta penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rapat yang sama, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mengusulkan masa kampanye selama 120 hari atau 4 bulan, dari 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.

Menurut Ilham, durasi masa kampanye ini, berdasarkan hasil simulasi jadwal dan tahapan pemilu yang dilakukan KPU. (Pon)

Baca Juga:

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isi Lengkap Aturan Resmi Perjalanan Domestik Tanpa Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Isi Lengkap Aturan Resmi Perjalanan Domestik Tanpa Tes PCR atau Antigen

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing.

2.858 Mahasiswa Terima Dana Beasiswa Pendidikan Melalui Bank DKI
Indonesia
2.858 Mahasiswa Terima Dana Beasiswa Pendidikan Melalui Bank DKI

Dana hibah tersebut terdiri dari pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada 2.858 orang mahasiswa Rp 4,06 juta per orang per tahun, terdiri dari penerima lanjutan 1.001 orang mahasiswa dan penerima baru 1.857 orang mahasiswa rata-rata memiliki IPK diatas 3 dengan dana keseluruhan sebesar Rp 11,60 miliar.

Pesawat Rimbun Air Ditemukan 3,4 Km dari Bandara Nabire, Begini Kondisinya
Indonesia
Pesawat Rimbun Air Ditemukan 3,4 Km dari Bandara Nabire, Begini Kondisinya

Pesawat itu take off dari Nabire untuk menuju Sugapa

ASN Diminta Ikut Komcad, Dapat Uang Saku hingga Jaminan Kematian
Indonesia
ASN Diminta Ikut Komcad, Dapat Uang Saku hingga Jaminan Kematian

Dalam kurun waktu tersebut, ASN mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah
Indonesia
60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah

Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Buru Penipu Jual-Beli Donor Plasma Konvalesen, Polda Jatim Patroli Siber
Indonesia
Buru Penipu Jual-Beli Donor Plasma Konvalesen, Polda Jatim Patroli Siber

Ada dugaan jika para penipu dan calo plasma konvalesen, memanfaatkan media sosial

Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'
Olahraga
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'

Peserta wajib mendownload aplikasi lari DEOS di GooglePlay (Android) dan Appstore (iOS).

Lewat Surat Terbuka, Irjen Napoleon Akui Aniaya Muhammad Kece
Indonesia
Lewat Surat Terbuka, Irjen Napoleon Akui Aniaya Muhammad Kece

Tim penerima laporan di Bareskrim, menerima surat pengaduan resmi dari Muhamad Kosman, nama asli M Kace.

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota
Indonesia
Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

Ketua Pansus RUU IKN Nusantara Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya tetap ingin menyandangkan predikat khusus ke Jakarta, setelah statusnya sebagai ibu kota dicabut dan dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Rais 'Aam Ajak Warga NU Respons Revolusi Industri
Indonesia
Rais 'Aam Ajak Warga NU Respons Revolusi Industri

Jangan sampai nantinya warga tercerai berai hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat