Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal Partai Demokrat di Sumut Hinca Panjaitan. Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra

MerahPutih.com - Rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dirancang sejumlah mantan kader bukan isapan jempol.

Pasalnya, di media sosial tersebar foto ruang pertemuan di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang digunakan untuk menggelar KLB.

Baca Juga

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan agenda yang diduga ilegal karena tidak ada izinnya.

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/3).

Hinca mengatakan sudah mengecek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri, baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

Ruangan untuk KLB Partai Demokrat di Sumut. Foto: Twitter/Andi Arief

Soal adanya alasan jIka KLB itu tak bisa dibubarkan lantaran urusan internal Partai Demokrat, Hinca menegaskan bahwa alasan tersebut tidak benar.

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

Karenanya, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa KLB ilegal itu harus dibubarkan.

Jika tidak dibubarkan, lanjut Hinca, maka negara dianggap membiarkan pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi secara permanen.

"Jika tidak dibubarkan, aparat telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tegasnya.

Tak hanya itu, Hinca juga menyebut jika saat ini semua pihak fokus mengatasi pandemi COVID-19 karena mengutamakan keselamatan serta kesehatan manusia.

Sehingga penyelenggaraan KLB yang ilegal itu harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

"Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai
Indonesia
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Seorang Artis Ikut Terjerat Kasus Dugaan Prostitusi Setelah Hotelnya Digerebek
Indonesia
Seorang Artis Ikut Terjerat Kasus Dugaan Prostitusi Setelah Hotelnya Digerebek

Polda Metro Jaya menggerebek Hotel Alona terkait kasus dugaan prostitusi, di wilayah Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut
Indonesia
Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut

Corruption Perception Indeks (CPI) yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih merah dalam indeks persepsi korupsi.

DIY Bakal Lakukan Uji Coba Sekolah Tatap Muka Siswa SMA dan SMK
Indonesia
DIY Bakal Lakukan Uji Coba Sekolah Tatap Muka Siswa SMA dan SMK

10 SMA/SMK yang ditunjuk sebagai percontohan telah menyiapkan berbagai perlengkapan sesuai standar protokol kesehatan.

Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen
Indonesia
Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen

"Permintaan plasma konvalesen tidak hanya datang dari Solo saja, tetapi luar Kota Solo. Kami belum bisa memenuhi permintaan itu karena stok kosong," ucap dia.

[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi

Beredar unggahan di Facebook yang menarasikan bahwa WHO menyatakan pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi.

[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang

Di dalam tangkapan layar tersebut juga tampak seorang wanita berkebangsaan asing.

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Indonesia
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah
Indonesia
DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah

Azis yang juga politisi Partai Golkar ini berharap, SKB 3 Menteri segera dijalankan di seluruh sekolah yang berada di Indonesia.

Kemenhub Janji tidak Mendadak Langsung Tutup Bandara Halim
Indonesia
Kemenhub Janji tidak Mendadak Langsung Tutup Bandara Halim

Kemenhub pasti akan memberi waktu bagi sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan diri