Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal Partai Demokrat di Sumut Hinca Panjaitan. Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra

MerahPutih.com - Rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dirancang sejumlah mantan kader bukan isapan jempol.

Pasalnya, di media sosial tersebar foto ruang pertemuan di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang digunakan untuk menggelar KLB.

Baca Juga

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan agenda yang diduga ilegal karena tidak ada izinnya.

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/3).

Hinca mengatakan sudah mengecek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri, baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

Ruangan untuk KLB Partai Demokrat di Sumut. Foto: Twitter/Andi Arief

Soal adanya alasan jIka KLB itu tak bisa dibubarkan lantaran urusan internal Partai Demokrat, Hinca menegaskan bahwa alasan tersebut tidak benar.

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

Karenanya, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa KLB ilegal itu harus dibubarkan.

Jika tidak dibubarkan, lanjut Hinca, maka negara dianggap membiarkan pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi secara permanen.

"Jika tidak dibubarkan, aparat telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tegasnya.

Tak hanya itu, Hinca juga menyebut jika saat ini semua pihak fokus mengatasi pandemi COVID-19 karena mengutamakan keselamatan serta kesehatan manusia.

Sehingga penyelenggaraan KLB yang ilegal itu harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

"Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari
Indonesia
Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas sebagai Mesos menggantikan Juliari P Batubara.

Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih
Indonesia
Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih

Desakan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda akan menurunkan partisipasi pemilih.

Pendemo yang Hendak Masuk Istana Diwajibkan Tes COVID-19
Indonesia
Pendemo yang Hendak Masuk Istana Diwajibkan Tes COVID-19

Massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) tersebut cukup kooperatif mengikuti rapid test COVID-19

Foto: Kampung yang Terkubur
Foto
Foto: Kampung yang Terkubur

bencana banjir bandang terparah sepanjang sejarah desa. Lebih dari 500 rumah kondisinya rusak parah tertimbun material dari pengunungan.

Lewat Surat Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya 'Bersihkan' Premanisme dan Pungli di Pelabuhan
Indonesia
Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK
Indonesia
Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Wagub DKI Harap Ormas Islam yang Demo Hari Ini Tak Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Harap Ormas Islam yang Demo Hari Ini Tak Jadi Klaster COVID-19

Tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan

PPKM Darurat, Menparekraf Sandiaga Uno Janji Percepat Dana Hibah
Indonesia
PPKM Darurat, Menparekraf Sandiaga Uno Janji Percepat Dana Hibah

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19

Distribusi vaksin COVID-19 diharapkan terkoordinasi dengan baik. Sehingga daerah bisa menyiapkan gudang-gudang penyimpanan vaksin corona.

Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E
Indonesia
Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa fee untuk penyelenggaraan Formula E yang sudah dicairkan Pemprov DKI Jakarta masih aman.