Himpunan Kerukunan Tani Bakal Polisikan ICW, Ada Apa? Ivermectin. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko punya kepentingan dengan produksi obat Ivermectin, berbuntut panjang.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI Apriansyah mengatakan, pihaknya menyiapkan proses hukum terkait tudingan ICW.

"Kami bakal bikin laporan karena ini menciderai HKTI secara keseluruhan. Mungkin satu dua hari ini kami buat laporan," kata Apriansyah dalam keteranganya, Jumat (23/7).

Baca Juga:

Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Tudingan ICW sangat tak berdasar karena menuduh Moeldoko memperkaya diri sendiri ditengah pandemi. Bahkan, obat ivermectin disebut punya hubungan dengan HKTI. "Padahal enggak ada sama sekali. Ini fitnah keji," sesal Apriansyah.

Sementara itu, Sekjen LBH HKTI Bambang Budiyono menambahkan, ICW harusnya cerdas dan tak membuat berita yang memecah belah. "ICW seolah membuat berita yang tak ada bukti dan sangat merugikan nama baik ketum HKTI," sesalnya.

Padahal, kini lembaganya tengah fokus mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan petani. Salah satunya dengan rutin membagikan masker.

"Kami berikan puluhan ribu masker kepada masyarakat termasuk meminta warga tak berkerumun dan tetap patuh prokes," jelas Bambang.

Ivermectin 12 mg. ANTARA/HO-Kementerian BUMN/pri
Ivermectin 12 mg. ANTARA/HO-Kementerian BUMN/pri

Sebelumnya, Moeldoko membantah tuduhan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait relasi dengan produsen obat Ivermectin, PT Harsen Laboratories. Moeldoko menegaskan tidak punya kedekatan dengan produsen Ivermectin

Ia menyebut seluruh pernyataan ICW soal kedekatannya dengan PT Harsen Laboratories tidak benar. "Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan," kata Moeldoko.

Moeldoko juga membantah tudingan keterlibatan anak perempuannya, Joanina Rachma, dengan persoalan obat Ivermectin. Ia pun membantah merekrut Joanina sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Mantan Panglima TNI itu menegaskan Joanina hanya magang di KSP selama tiga bulan pada 2020. Moeldoko mengaku hanya ingin anaknya belajar dari para tenaga ahli di lingkaran Istana. "Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab," ujarnya.

Moeldoko juga menepis upaya ICW menggunakan Joanina untuk nepotisme. Ia membantah keterlibatan Joanina dalam impor beras bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). "Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI," kata Moeldoko.

Sekedar infotmasi, ICW menyebut ada keterlibatan sejumlah politisi dan pejabat dengan produsen obat Ivermectin PT Harsen Laboratories. Salah satu nama pejabat yang disebut ICW adalah Moeldoko.

Baca Juga:

Gerindra Bantah Prabowo Konsumsi Obat Ivermectin untuk Cegah COVID-19

ICW menyebut Moeldoko punya relasi dengan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories Sofia Kswara. Sofia disebut juga menjabat direktur dan pemegang saham di PT Noorpay Perkasa.

"PT Noorpay Perkasa punya keterkaitan dengan KSP Moeldoko. Salah satu pemilik saham PT Noorpay selain Sofia adalah Joanina Rachma, anak Moeldoko. Joanina menjadi pemegang saham mayoritas. Dia juga diketahui sebagai tenaga khusus/ahli di KSP," klaim Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi daring bertajuk Berburu Rente di Tengah Krisis, Kamis (22/7).

Obat Ivermectin ramai dibicarakan publik beberapa waktu terakhir karena disebut ampuh melawan COVID-19. Moeldoko jadi salah satu pesohor yang getol mempromosikan obat tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Jadi Komisaris Independen PTPN V
Indonesia
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Jadi Komisaris Independen PTPN V

Budiman dinilai punya kemampuan mengorganisir masyarakat desa

Pemerintah Diminta Kaji Secara Mendalam TNI/Polri Aktif Jadi Plt Kepala Daerah
Indonesia
Polisi Ingatkan Warga Tertib Protokol Kesehatan di Kampung Tangguh
Indonesia
Polisi Ingatkan Warga Tertib Protokol Kesehatan di Kampung Tangguh

Negara hadir agar masyarakat dapat pelayanan maksimal

Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama
Indonesia
Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama

Kebijakan pembubaran Front Pembela Islam bisa memiliki efek panjang sehingga pemerintah harus mengantisipasinya.

Mabes Polri Siapkan Pasukan Jaga Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak
Indonesia
Mabes Polri Siapkan Pasukan Jaga Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak

Kepolisian siap menerjunkan personelnya untuk mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) hasil putusan sengketa Pilkada 2020.

Jabat Menparekraf, Sandi Sebut Ada Jutaan Lapangan Kerja Mesti Diselamatkan
Indonesia
Jabat Menparekraf, Sandi Sebut Ada Jutaan Lapangan Kerja Mesti Diselamatkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggantikan Wishnutama.

Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek
Indonesia
Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

Polisi akan memburu pelaku pembuat pesan hoaks terkait Jakarta lockdown pada 12-15 Februari saat perayaan Hari Imlek 2021.

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo
Indonesia
LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Jurnalis Tempo, Nurhadi, selaku korban penganiyaan di Surabaya dipastikan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?
Indonesia
FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?

Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi ikut menanggapi perihal pelarangan kegiatan ormas Front Pembela Islam oleh pemerintah.

Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut
Indonesia
Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut

Corruption Perception Indeks (CPI) yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih merah dalam indeks persepsi korupsi.