Hilangnya Kata Madrasah Dalam Revisi UU Sisdiknas Tuai Kontroversi Sekolah Tatap Muka. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Draf RUU Sisdiknas mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Dalam draf tersebut tidak mencantumkan kata "madrasah" seperti halnya dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, hilangnya kata madrasah dalam draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), akan memunculkan dikotomi pada bidang pendidikan.

"Tidak adanya madrasah dalam RUU Sisdiknas ini berpotensi menyebabkan terjadinya dikotomi sistem pendidikan nasional yang tentu saja bertentangan dengan UUD 1945 yang menginginkan adanya integrasi pendidikan dalam satu pendidikan nasional," ujar Mu’ti di Jakarta,Senin (28/3).

Baca Juga:

Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo menegaskan sekolah dan madrasah tetap ada dalam RUU Sisdiknas.

"Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional," ujar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/3).

Ia memastikan, sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas.

Namun, penamaan secara spesifik, seperti SD dan MI, SMP dan MTs, atau SMA, SMK, dan MA, kata ia, akan dijelaskan dalam bagian penjelasan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel dan dinamis.

Ia memastikan, penyusunan RUU Sisdiknas dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru. Perkembangan RUU Sisdiknas sekarang masih dalam revisi draf awal.

Hal itu, lanjut ia, berdasarkan masukan dari para ahli dan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus pembahasan dalam panitia antarkementerian.

"Pada dasarnya, RUU Sisdiknas juga masih di tahap perencanaan dan kami akan tetap banyak menampung dan menerima masukan," katanya.

Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Junaidi, meminta pemerintah untuk kembali memasukkan madrasah dalam RUU Sisdiknas.

Hilangnya kata madrasah, lanjut Arifin, merupakan kemunduran setelah sekolah dan madrasah diintegrasikan dan tidak dikotomi dalam UU 20/2003.

"Madrasah harus tetap diatur dalam UU, bukan pada aturan turunan. Tujuannya agar madrasah dapat didukung baik dari sisi kebijakan maupun anggaran," kata Arifin.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, penghapusan istilah madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak sesuai konstitusi.

“Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5," kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Seharusnya menurut dia RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, sudah berkembang, diterima, diakui oleh masyarakat dan Negara.

Santri. (Foto: Antara)
Santri. (Foto: Antara)

"Bukan justru menghapuskan institusi madrasah dan memperbesar diskriminasi antar-satuan pendidikan tersebut,” kata HNW.

HNW menganggap tidak disebutkannya madrasah merupakan langkah mundur ke tahun 1989, atau kembali ke masa orde baru, di mana dalam UU Sisdiknas waktu itu (UU No 2/1989) madrasah bukan bagian dari satuan pendidikan nasional.

Namun, kata dia, di era Reformasi, masalah tersebut sudah dikoreksi dengan hadirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, Madrasah disebutkan sebagai bagian pendidikan formal.

Hidayat berharap, jika ada revisi UU Sisdiknas, maka itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan posisi yang seimbang antara madrasah dan sekolah, bukan justru menghapus madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang diakui oleh negara.

"Memang madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan dinas pendidikan daerah," katanya. (Pon)

Baca Juga:

BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK
Indonesia
Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK

Laporan ini berangkat dari peristiwa pemberian penghargaan kepada Dra. Ardina Safitri sebagai pencipta hymne KPK. Dra. Ardina Safitri adalah istri dari Firli Bahuri.

Kekeringan Makin Parah, Bantuan Air Bersih di Gunung Kidul Naik 50 Persen
Indonesia
Kekeringan Makin Parah, Bantuan Air Bersih di Gunung Kidul Naik 50 Persen

Kekeringan yang melanda Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu.

Kasus Positif Masih 38 Ribu, Pasien Sembuh Capai 2.023.548 Orang
Indonesia
Kasus Positif Masih 38 Ribu, Pasien Sembuh Capai 2.023.548 Orang

Sementara itu, ada kabar baik dari tingkat kesembuhan. Pasien sembuh bertambah 28.975 sehingga total yang sembuh menjadi 2.023.548.

Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut

Ridwan Kamil pun berharap agar reaktivasi jalur kereta ini tidak berhenti sampai di sini

DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta kejadian tersebut segera diinvestigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi.

 Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam
Indonesia
Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam

Disdik telah menggelar pertemuan terkait penggunaan seragam tersebut. Selain itu, pihaknya juga menutup penjualan seragam di koperasi sekolah.

Lampu Penerangan Jalan dan Billboard di Sleman Dimatikan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Lampu Penerangan Jalan dan Billboard di Sleman Dimatikan Selama PPKM Darurat

Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY punya cara unik untuk menertibkan warga yang masih membandel selama PPKM Darurat diterapkan.

Gempa Bali, Tiga Warga Meninggal Dunia
Indonesia
Gempa Bali, Tiga Warga Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat gempa tektonik bermagnitudo 4,8, yang berlokasi di darat pada jarak 8 kilometer barat laut Kabupaten Karangasem pada Sabtu (16/10) pukul 04.18 Wita.

KPK Tetapkan 15 Legislator Muara Enim Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan 15 Legislator Muara Enim Tersangka

KPK menetapkan 15 pihak yang merupakan mantan dan anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.

Operasi Patuh Jaya di Depok, Ratusan Kendaraan Ditilang
Indonesia
Operasi Patuh Jaya di Depok, Ratusan Kendaraan Ditilang

Ratusan kendaraan terjaring dalam Operasi Patuh Jaya 2021 yang digelar Satlantas Polres Metro Depok.