Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila Sekolah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. PP yang diberi nomor 57 tahun 2021 dan diteken pada 30 Maret 2021 ini mengatur beberapa hal terkait pendidikan, termasuk kurikulum.

Namun, Pancasila tidak tercantum sebagai kurikulum pelajaran ataupun mata kuliah pada jenjang sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Adapun perihal kurikulum diatur mulai pasal 35 sampai pasal 40 dalam PP itu. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah misalnya, diwajibkan memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal.

Sementara untuk kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Baca Juga:

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Sementara kurikulum pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 UU Pendidikan Tinggi menyebutkan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Hendarman mengatakan, PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan mandat dan turunan dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas," ujar Hendarman.

Terkait kurikulum pendidikan tinggi dalam UU Sisdiknas tercantum dalam pasal 37 ayat 2. Disebutkan dalam UU tersebut kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah diatur dalam pasal 1.

Tidak tercantumnya Pancasila sebagai kurikulum dalam PP 57/2021 menuai kritik dari akademisi hingga pengamat pendidikan. Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, angkat suara mengenai polemik Pancasila dalam beleid tersebut.

PSP UGM meminta Pemerintah untuk membatalkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut atau setidaknya merevisi Pasal 40 muatan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan.

"Pusat Studi Pancasila UGM merekomendasikan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," kata Kepala PSP UGM Agus Wahyudi dalam keterangannya, Senin (19/4).

Agus mengatakan, PSP UGM mengajak segenap elemen bangsa, para relawan advokat/lawyer, hingga para ahli untuk bersama dengan guru, dosen, pendidik, dan pegiat Pancasila di tanah air guna bergabung mewujudkan uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. PP 57/2021 telah menimbulkan pertanyaan khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang pendidikan.

"Penghapusan pendidikan Pancasila sejak diberlakukan UU Sisdiknas 2003 mengakibatkan generasi muda Indonesia paska reformasi kehilangan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara yang baik dan tepat," kata Agus.

Dikatakan, berdasarkan temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Desember 2020 lalu, 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme fan terorisme. PP tersebut, dikhawatirkan Agus, dapat memberikan dampak ikutan dari kebijakan kurikulum pendidikan yang tertuang dalam beleid itu.

Agus menjelaskan, Pancasila menempati posisi penting karena mengandung konten yang kaya dan secara historis bermakna dalam memberi sumbangan pembentukan imajinasi negara bangsa modern. Sebab Pancasila adalah nilai moral dan basis pendidikan kewarganegaraan.

"Nilai moral mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dianggap penting oleh warga negara dalam hidup mereka dan dalam kehidupan bersama orang-orang yang berbeda," ucap Agus.

Agus menambahkan, menghapus pendidikan Pancasila dalam standar kurikulum sebagai pelajaran dan mata kuliah wajib jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan.

Selain itu, tidak disebutnya Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dalam standar kurikulum pendidikan di PP 57/2021, telah memberikan petunjuk tidak adanya penghargaan atas pengertian penting sejarah Pancasila bagi pembentukan identitas, dan cara hidup bersama yang terbaik sebagai warga negara.

"Kebijakan dalam PP 57/2021 terkait Pancasila karena itu merefleksikan pengambilan keputusan tanpa informasi lengkap dan tanpa pertimbangan yang mendalam (neither well-informed nor thoughtful) dan mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila," jelas Agus.

Senada, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan, PP Standar Nasional Pendidikan masih kurang optimal dalam membangun karakter bangsa. Pasalnya, PP itu secara subtansial tidak secara khusus menyebut Pendidikan Moral Pancasila dalam mata pelajaran dan mata kuliah wajib.

"Pelajaran ini harus menjadi materi tersendiri bukan digabung digabung dengan kewarganegaraan karena substansi berbeda. Pancasila harus pelajaran wajib karena sangat penting bagi bangsa ini menjaga roh kemajemukan dan nilai nilai keutamaan dalam menjaga keutuhan bangsa," ujarnya, Kamis (15/4)

Benny menyatakan, perlu segera didorong revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib yang diajarkan kembali dari PAUD sampai perguruan tinggi.

"Sehingga kembali kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi," ujar Hendarman.

Adapun Kemendikbud telah menegaskan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas maupun PP Standar Nasional Pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.

“Tidak ada maksud sama sekali untuk mengubah muatan wajib sama sekali maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib muatan kurikulum wajib, persis sama seperti undang-undang tersebut,” ujar dia dalam keterangan video yang dikutip, Jumat (16/4).

Ia mengakui, permasalahan ini timbul dikarenakan isi PP tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasalnya, dalam UU tersebut terdapat mata kuliah wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, dan selanjutnya.

“Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila yang Bahasa Indonesia itu dikeluarkan dan bukan lagi menjadi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal itu terlihat tujuan program Merdeka Belajar yaitu profil pelajar Pancasila sebagai transformasi pendidikan.

"Jadi, malah pengenalan Pancasila pemahaman dan aplikasi daripada Pancasila menjadi pilar utama daripada transformasi pendidikan kita,” imbuhnya.

Dirinya pun mengapresiasi segala masukan dan teguran terkait PP tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan memohon restu agar proses harmonisasi beserta kementerian lain terkait revisi PP Nomor 57 ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Seiring dengan polemik mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia, Nadiem juga telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan memohon kepada Presiden Jokowi agar merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Presiden memberikan ijin untuk penyiapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan," demikian bunyi surat yang diteken Nadiem Makarim.

PP 57/2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021. Isi aturan turunan tersebut tidak persis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 35 undang-undang menyebut bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia.

Dalam suratnya tertanggal 16 April 2021 itu, Nadiem menyampaikan dua poin pertimbangan mengapa revisi PP 57/2021 harus dilakukan. Pertama, dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

Adapun yang kedua, ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi.

Pokok perubahan yang diajukan Menteri Nadiem Makarim mencakup penambahan norma mengenai Pancasila menjadi salah satu muatan wajib dalam kurikulum. pendidikan tinggi.

Mendikbud Nadiem Makarim. (Foto: Antara)
Mendikbud Nadiem Makarim. (Foto: Antara)

Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25059/MpK.A/HK.01.01/2021 perihal Ijin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikantadi ditembuskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Mendikbud Nadiem Makarim menyebut PP 57/2021 tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya karena merujuk Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Meski begitu, PP 57/2021 sebagai aturan turunan tidak mencantumkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi.

"Sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," tutup Nadiem. (Pon)

Baca Juga:

Menyimpang dari Pancasila, ASN Sulit Disanksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha
Indonesia
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan.

Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik
Indonesia
Warga Pilih Nabung, Modal Bank Naik

Dengan likuiditas melimpah dengan modal yang cuku, realisasi penyaluran kredit menurun 1,53 persen dari Rp5.549 triliun pada Juni 2020 menjadi Rp5.536 triliun pada Juli 2020.

Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo
Indonesia
Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo

Setelah rekontruksi ini akan semakin jelas bagaimana mereka menjalankan klinik tersebut

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut
Indonesia
Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut

Seorang terdakwa kasus dugaan keterangan palsu bernama Norman alias Ameng dikabarkan menghilang saat akan dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke
Indonesia
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik

Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji
Indonesia
Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji

Salah satu faktor dominan kemenangan Er-Ji, Faktor keunggulan Eri Cahyadi-Armuji, lanjut Imam, disebabkan kuatnya Risma Effect

Polisi Selidiki Segerombolan Orang Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD
Indonesia
Polisi Selidiki Segerombolan Orang Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD

Rumah ibu dari Menko Polhukam Mahfud MD yang berada di Pamekasan, Madura, Jawa Timur didatangi sejumlah orang.

KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang