Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai tidak etis ketika di tengah-tengah musibah banjir, justru pemerintah malah berdebat tentang normalisasi atau naturalisasi sungai.
Menurut Ace, pemerintah fokus bagaimana menangani dampak banjir itu. Apalagi banyak korban banjir yang saat ini membutuhkan bantuan.
"Rakyat membutuhkan bantuan makanan, minuman, pakaian, tempat pengungsian dan pelayanan medis. Itu yang penting,” kata Ace dalam akun Twitternya yang dikutip di Jakarta, Minggu (5/1).
Baca Juga:
Politikus Partai Golkar itu meminta agar perdebatan tersebut dilakukan usai penanganan banjir dan bencana tersebut tuntas teratasi.
“Debat normalisasi atau naturalisasi kita selesaikan setelah banjir reda dan langsung eksekusi mana yang terbaik terkait teknologi rekayasa air yang dapat menanggulangi banjir yang selalu menghampiri Jabodetabek,” ujarnya.
Ace mengatakan bahwa antisipasi terhadap bencana banjir harus tetap dilakukan. Apalagi berdasarkan hasil laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa curah hujan masih akan diprediksi tinggi hingga bulan Februari nanti. “Ini artinya kemungkinan bencana banjir tetap harus diwaspadai,” tuturnya.
Debat normalisasi atau naturalisasi kita selesaikan setelah banjir reda & langsung eksekusi mana yg terbaik terkait teknologi rekayasa air yg dapat menanggulangi banjir yg selalu menghampiri Jabodetabek. Tak usah lagi berteori dg kata2. Ada banyak ahli yg menguasai di bidang itu
— Ace Hasan Syadzily (@acehasan76) January 4, 2020
Ace berharap, persiapan posko-posko penanganan bencana banjir harus terus disiagakan oleh pemerintah.
“Tentu kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan posko-posko banjir yang ditujukan sebagai tempat mengungsi warga yang merupakan daerah aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara warga,” tutupnya
Sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono terkait penyebab banjir yang hubungannya dengan normalisasi sungai Ciliwung.
Anies menyebut normalisasi Sungai Ciliwung pada era Gubernur sebelumnya (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) tetap tak bisa menghalau banjir di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Baca Juga:
Menteri PUPR Tinjau Banjir di Ruas Tol Dalam Kota Menuju Bandara
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut penyebab banjir karena pekerjaan normalisasi Ciliwung belum selesai. Basuki menegaskan mau naturalisasi atau normalisasi, pelebaran sungai tetap mesti dilakukan.
"Mau namanya naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan," kata Basuki kepada awak media beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pelebaran dilakukan demi menambah kapasitas sungai untuk menampung air. Terlebih dalam menghadapi luapan air yang besar saat musim hujan. "Di video pak Anies juga sama sungai dilebarkan. Semua dibikin supaya penampung air lebih banyak," ungkap Basuki. (Knu)
