Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 4 Tahun Penjara Tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (kanan) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/12/2020). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Hiendra Soenjoto.

Jaksa Wawan Yunarwanto meyakini, mantan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) itu terbukti bersalah menyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Suap itu bertujuan untuk mengurus perkara PT MIT di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hiendra Soenjoto berupa pidana penjara empat tahun dan denda Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan," kata jaksa Wawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (23/3) malam.

Baca Juga:

MAKI: Hukuman Nurhadi Harusnya Lebih Berat Karena Pernah Buron

Dalam mengajukan tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan tuntutan terhadap Hiendra karena terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas KKN.

Kemudian, jaksa juga berpandangan Hiendra berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Hiendra juga pernah menjadi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan KPK serta sudah pernah dihukum sebelumnya.

"Sedangkan yang meringankan, tidak ada," imbuh jaksa.

Sebelumnya, Hiendra didakwa telah menyuap Nurhadi selaku Sekretaris MA sebesar Rp45,7 miliar untuk mengurus perkara di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi. Uang miliaran rupiah itu diserahkan Hiendra melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso
Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Keduanya juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sejumlah Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Di mana sebelumnya, JPU pada KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Nurhadi. Sedangkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dituntut dengan pidana 11 tahun penjara.

Baca Juga:

KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar). Suap itu berasal dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer. Jumlah suap yang diterima Nurhadi terbukti lebih rendah dari dakwaan jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingat Umur, Pelaku Penghinaan Ahok Tak Sanggup Jika Harus Dipenjara
Indonesia
Ingat Umur, Pelaku Penghinaan Ahok Tak Sanggup Jika Harus Dipenjara

Mereka menghina Ahok lewat akun instagram mereka

WFH ASN Diperpanjang Sampai 4 Juni
Indonesia
WFH ASN Diperpanjang Sampai 4 Juni

Adanya tatanan kehidupan baru ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Mabes Polri Tarik Kasus Kematian Enam Pengawal Rizieq
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim

Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam mengelola lahan sawah seluas 6,2 hektar (ha) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma (Lanud HLP).

Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta
Indonesia
Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta

"Kami keluar tahun 2020, jauh sebelum ada isu Kudeta di partai lain. Kami masuk pada Oktober 2020 dan diberi kewenangan di Jakarta Timur," papar Nurcahyo

Vokalis Deadsquad Daniel Mardhany Ditangkap karena Narkoba
Indonesia
Vokalis Deadsquad Daniel Mardhany Ditangkap karena Narkoba

vokalis band Deadsquad, Daniel Mardhany, diciduk pihak kepolisian lantaran kasus dugaan penyalahgunaan

Alat Deteksi COVID-19 Melalui Hembusan Nafas Terganjal Uji Diagnostik Kemenkes
Indonesia
Alat Deteksi COVID-19 Melalui Hembusan Nafas Terganjal Uji Diagnostik Kemenkes

Padahal, ini menjadi uji terakhir sebelum alat tes sistem tiup ini dapat diproduksi.

Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Dinilai Tepat
Indonesia
Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Dinilai Tepat

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak.

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem

KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan politikus Nasdem Kisman Lakumakulita, terkait tindak pidana korupsi petinggi Nasdem.

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah
Indonesia
Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat