Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Wujudkan Dana Abadi Pesantren

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Wujudkan Dana Abadi Pesantren

Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Wujudkan Dana Abadi Pesantren

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren di Kementerian Agama. Kehadiran Dirjen Pesantren menjadi langkah positif pemerintah dalam memperkuat eksistensi pesantren di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.
?
Hal itu disampaikan Hidayat dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasarudin Umar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
?
“Terkait dengan Dirjen Pesantren, semua kawan sangat menyambut baik. Apalagi banyak kado yang diberikan pemerintah, ada Dirjen Pesantren. Termasuk kemarin pada Hari Pahlawan juga beberapa ulama besar masuk sebagai pahlawan nasional, ada Gus Dur dan Syaikhona Moh Cholil Bangkalan,” kata Hidayat.
?
Ia berharap Dirjen Pesantren mampu memperkuat seluruh jenis pesantren di Indonesia, baik tradisional, modern, maupun integratif. Menurutnya, seluruh jenis pesantren tersebut harus mendapat perhatian secara adil dan proporsional dari pemerintah.

Baca juga:

Kemenag Harap Perpres Ditjen Pesantren Terbit Sebelum 2026, Siap-Siap Pendidikan Santri Naik Kelas


?
“Kita berharap Dirjen Pesantren betul-betul menguatkan pesantren dengan tiga jenisnya, apakah yang tradisional, modern, atau integratif. Ini semuanya mendapatkan perhatian maksimal secara adil dan proporsional,” ujarnya.
?
Lebih lanjut, Hidayat menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya terkait dengan pengelolaan dana abadi pesantren. Ia menilai dana abadi pesantren perlu dipisahkan dari dana abadi pendidikan agar memiliki porsi dan pengelolaan yang lebih jelas.
?
“Salah satu yang harus dilakukan yakni sebagaimana dana abadi pendidikan tinggi sudah dikeluarkan dari dana abadi pendidikan, dan dana abadi kebudayaan juga sudah dikeluarkan, mestinya dana abadi pesantren juga dikeluarkan dari dana abadi pendidikan. Dengan demikian, porsinya sangat jelas dan adil,” tegasnya.
?
Wakil Ketua MPR ini menambahkan, pemisahan dana abadi pesantren tersebut akan memastikan keberadaan Dirjen Pesantren dapat berfungsi maksimal dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam tersebut.
?
“Saya setuju dengan kawan-kawan bahwa Dirjen Pesantren memerlukan anggaran yang spesifik, kelasnya bukan kelas direktorat, tapi Direktorat Jenderal Pesantren,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Semangat Resolusi Jihad Kembali Dipompa Presiden Prabowo Melalui Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren


?

#Kementerian Agama #Hidayat Nur Wahid #Pesantren
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah Desa Parangjoro, Desa Grogol, September lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Indonesia
MPDI Luncurkan FOSDI, Perkuat Kolaborasi Organisasi Santri Dai Indonesia
MPDI meluncurkan FOSDI di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, untuk memperkuat sinergi organisasi santri dai dan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Oktober 2026
MPDI Luncurkan FOSDI, Perkuat Kolaborasi Organisasi Santri Dai Indonesia
Indonesia
Skandal Kekerasan Seksual Pesantren Bekasi Terbongkar! Sedikitnya 10 Anak Jadi Korban Sejak 2023
Kasus dugaan kekerasan seksual meledak di pesantren Bekasi. Lebih dari 10 anak menjadi korban berulang sejak 2023.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Oktober 2026
Skandal Kekerasan Seksual Pesantren Bekasi Terbongkar! Sedikitnya 10 Anak Jadi Korban Sejak 2023
Indonesia
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Penyidik Polresta Lombok Tengah harus membongkar secara utuh seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari modus operandi, kronologi, hingga kepastian jumlah korban.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, DPR: jangan Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Indonesia
Kemenag Sebut Menteri Agama Mundur dari Jabatannya Hoaks
Isu mundurnya Menag pertama kali dipublikasikan salah satu media online.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Kemenag Sebut Menteri Agama Mundur dari Jabatannya Hoaks
Indonesia
Sahroni Yakin Ahmad Al Misry Bisa Dipulangkan dari Mesir lewat Diplomasi
Sahroni meminta pemerintah mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Mesir agar Ahmad Al Misry dapat segera kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum. 

Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Sahroni Yakin Ahmad Al Misry Bisa Dipulangkan dari Mesir lewat Diplomasi
Indonesia
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8).
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Sehingga anak-anak memiliki pemahaman dan dapat memberikan respons yang tepat agar tidak terjebak dalam gerakan-gerakan penyebaran budaya LGBTQ
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Indonesia
Kemenag Verifikasi Arah Kiblat di 725.669 Lokasi Lewat Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026
Sebanyak 725.669 lokasi mengikuti Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026. Kemenag memanfaatkan fenomena Rashdul Qiblat untuk memverifikasi arah kiblat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Kemenag Verifikasi Arah Kiblat di 725.669 Lokasi Lewat Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026
Bagikan