Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR pada Senin (11/4) memutuskan tidak ada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Badan Pengkajian MPR menyebut pembentukan PPHN cukup melalui undang-undang saja.

Baca Juga:

Perpustakaan MPR RI Tak Pasang Foto Jokowi, Kenapa?

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan apresiasi terhadap kesepakatan Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR (BP MPR) untuk tidak mengamendemen UUD 1945 demi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Pilihan untuk tidak mengamendemen konstitusi itu sangat tepat. Keputusan tersebut juga untuk menutup kotak pandora amendemen UUD NRI 1945, agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut HNW, sikap Badan Pengkajian MPR ini sudah sangat tepat, apalagi di tengah kondisi politik yang tidak kondusif yang menghadirkan kegaduhan publik, seperti isu amendemen konstitusi terkait dengan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan segelintir kelompok belakangan ini.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sikap hati-hati ini memang perlu dilakukan. Terlebih, salah satu fraksi di MPR, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sudah menyampaikan bahwa PPHN cukup diakomodasi ke dalam undang-undang, tidak perlu dimasukkan ke UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan amendemen.

Selanjutnya, hasil kesepakatan rapat pleno Badan Pengajian MPR ini akan diserahkan ke Pimpinan MPR. Kemudian, MPR akan melakukan rapat gabungan untuk pengambilan keputusan terhadap hasil rapat tersebut.

Baca Juga:

Hanya Dua Anggota Dewan ini yang Sering Datang ke Perpustakaan MPR RI

HNW yakin, koleganya sesama Pimpinan MPR akan sejalan dengan hasil rapat Badan Pengkajian MPR ini. Apalagi, sebelumnya, mayoritas Pimpinan MPR juga sudah menegaskan bahwa MPR tidak ada agenda mengamendemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan.

“Komitmen ini perlu kami jaga bersama. Selain untuk menjawab tuntutan publik dan mahasiswa, itu juga untuk menutup peluang ditungganginya isu amendemen untuk perpanjangan masa presiden tiga periode,” katanya pula.

Oleh karenanya, kata HNW, dengan adanya kesepakatan Badan Pengkajian MPR dari semua fraksi dan DPD, maka sudah semestinya kegaduhan terkait amendemen UUD NRI 1945 untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden harus segera diakhiri.

HNW juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) betul-betul tegak lurus melaksanakan konstitusi dengan menertibkan para pembantunya di kabinet dan relawannya, agar tidak lagi mengeluarkan wacana yang melanggar UUD NRI 1945. Seperti penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Jika Presiden Jokowi benar-benar konsisten, seharusnya para menteri dan relawannya itu segera ditegur. Apalagi, peluang itu sudah ditutup dengan kesepakatan seluruh fraksi dan DPD di Badan Pengkajian MPR untuk tidak melakukan amandemen konstitusi,” ujarnya lagi.

HNW melanjutkan, Presiden Jokowi sudah berulangkali mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 ini adalah upaya untuk mencari muka dan menampar wajahnya. (*)

Baca Juga:

Ratusan Koleksi Buku Unik Dipajang di Perpustakaan MPR RI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Ketabahan-Ketegaran Ridwan Kamil dan Atalia Jadi Teladan Bagi Kita Semua
Indonesia
Jokowi: Ketabahan-Ketegaran Ridwan Kamil dan Atalia Jadi Teladan Bagi Kita Semua

"Namun saya melihat bagaimana ketabahan dan ketegaran Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya sampaikan turut belasungkawa," katanya.

HUT Korpri, Jokowi: Tetaplah Menjadi Abdi Negara Yang Tangguh
Indonesia
HUT Korpri, Jokowi: Tetaplah Menjadi Abdi Negara Yang Tangguh

Korpri didirikan tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971, sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia.

 Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari
Indonesia
Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari

perubahan jadwal PTM harus juga melihat kondisi kasus COVID-19. Bila Jakarta turun level 2 dan dianggap aman wabah corona diyakini belajar di sekolah tiap hari akan digelar.

Usut Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan TNI
Indonesia
Usut Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan TNI

"Ketiga saksi diperiksa terkait proses penyelamatan Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT), khusus kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Air Bus, pengadaan ground segment dengan Navayo maupun Jasa Konsultasi dengan Hogen Lovells, Détente, dan Telesat," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Senin

KY Syaratkan Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi Kesehatan Rohani
Indonesia
KY Syaratkan Calon Hakim Tipikor Lolos Seleksi Kesehatan Rohani

Calon hakim yang lolos betul-betul sehat secara jasmani maupun rohani.

Korban Meninggal Erupsi Gunung Semeru Capai 22 Orang
Indonesia
Korban Meninggal Erupsi Gunung Semeru Capai 22 Orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru terus bertambah.

Belum Ditangkap, Para Pelaku Bentrokan Berdarah di Sorong Sudah Diidentifikasi
Indonesia
Belum Ditangkap, Para Pelaku Bentrokan Berdarah di Sorong Sudah Diidentifikasi

Polisi sudah mengidentifikasi para pelaku kerusuhan mematikan yang terjadi di Kota Sorong, Senin (24/1) malam waktu setempat.

Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis
Indonesia
Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis

Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Idul Fitri 2022 Jatuh pada Esok Hari 2 Mei
Indonesia
Idul Fitri 2022 Jatuh pada Esok Hari 2 Mei

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menetapkan 1 Syawal 1443 Hijriah atau Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2022 jatuh pada Senin (2/5) besok.

Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia
Indonesia
Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembentukan tim jubir ditujukan untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.