HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengeluarkan Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2022 terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Namun aturan tersebut harus diimbangi dengan pasokan dan distribusi yang merata di seluruh daerah.

"HET minyak goreng dalam Permendag 6/2022 wajib dipatuhi sampai dengan pedagang eceran. Aturan itu pada dasarnya tidak merugikan produsen atau pabrikan atau pengusaha minyak goreng karena masih ada profit margin dengan HET tersebut," kata Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi di Jakarta, Kamis (3/2).

Baca Juga:

Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng, Pedagang: Itu Mah Hoaks

Ia mengatakan, produsen minyak goreng dapat mengajukan klaim dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Intan menekankan, agar Permendag 6/2022 terealisasi dengan baik maka diperlukan sinergi dan langkah tepat yang terukur dari aspek pengadaan, distribusi, stok, serta pengawasan implementasi tata niaga minyak goreng.

"Semoga ketersediaan minyak goreng dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, serta terdistribusi secara merata di seluruh daerah," ujarnya.

Intan menilai, kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang mewajibkan produsen CPO memenuhi 20 persen untuk kebutuhan dalam negeri seharusnya bukan masalah.

Hal itu, tegas ia, karena selama ini kapasitas produksi CPO Nasional sebesar 47 juta ton/tahun sedangkan kebutuhan CPO untuk minyak nabati hanya 8 juta ton/ tahun.

"Kebijakan DPO (Domestic Price Obligation) baik, tetapi jangan karena harga di produsen CPO dipatok, kemudian dampaknya menekan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke petani dan merugikan perkebunan rakyat," katanya.

Minyak Goreng curah. (Foto: Dicke Prasetia)
Minyak Goreng curah. (Foto: Dicke Prasetia)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan pemerintah tengah mengupayakan agar harga minyak goreng dalam negeri tidak lagi bergantung pada harga Crude Palm Oil (CPO) internasional.

"Jadi penyebab utama yang harus diperbaiki adalah harga minyak goreng domestik melepaskan diri dari ketergantungan harga CPO internasional. Silahkan (harga CPO) naik berapapun, itu berkah bagi eksportir kita," katanya.

Oke memaparkan, pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan.

Dengan demikian pada situasi tertentu yakni ketika datangnya pandemi COVID-19, baru disadari bahwa kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan.

"Pemerintah yang selama ini adem ayem, ternyata harga minyak goreng domestik tidak boleh ketergantungan dengan harga CPO internasional. Dan posisinya saat ini tidak bisa menunggu lama, harus segera ditindak lanjuti," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Mendag Akui Harga Minyak Goreng Masih Mahal dan Melebihi HET

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menparekraf Klaim Peningkatan Wisman ke Bali Tak Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia
Menparekraf Klaim Peningkatan Wisman ke Bali Tak Diikuti Kenaikan Kasus COVID-19

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisma) ke Pulau Bali melonjak drastis setelah pemerintah menghapus aturan karantina.

Barang Bukti dan Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Diserahkan Terpisah
Indonesia
Barang Bukti dan Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Diserahkan Terpisah

Polri melimpahkan barang bukti kasus tewasnya Brigadir J dan obstruction of justice ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Selasa (4/10).

ETLE Resmi Berlaku di Kota Tangerang Mulai Pekan Depan
Indonesia
ETLE Resmi Berlaku di Kota Tangerang Mulai Pekan Depan

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penerapan sistem ETLE ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Jual Pulau demi Lunasi Utang ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Jual Pulau demi Lunasi Utang ke Indonesia

Beredar sebuah video pada media sosial Facebook disertai dengan narasi Malaysia akan menjual pulau demi melunasi utang ke Indonesia.

Kasus Cacar Monyet Muncul di Jakarta, Masyarakat Diminta tidak Panik
Indonesia
Kasus Cacar Monyet Muncul di Jakarta, Masyarakat Diminta tidak Panik

Meskipun demikian, Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada masyarakat untuk tidak panik dan lebih berhati-hati dan waspada.

MPR Ingatkan Kemenlu Jangan Ada WNI Tertinggal di Ukraina
Indonesia
MPR Ingatkan Kemenlu Jangan Ada WNI Tertinggal di Ukraina

WNI yang sudah atau sedang dievakuasi ke Indonesia untuk tidak buru-buru kembali ke Ukraina sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Tak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Per 31 Oktober
Indonesia
Tak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Per 31 Oktober

Penanganan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Jakarta menunjukkan perkembangan yang baik.

Cak Imin Sebut Koalisi Pilpres Rawan Bubar, Kecuali PKB-Gerindra
Indonesia
Cak Imin Sebut Koalisi Pilpres Rawan Bubar, Kecuali PKB-Gerindra

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga kini tak kunjung mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP
Indonesia
Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP

Ojol menuntut pejabat DKI untuk membatalkan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres
Indonesia
Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres

"Harapan kami tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden," ujar Harsya