Heru Budi Ungkap Harga Beras Masih Tinggi di Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Oktober 2023
Heru Budi Ungkap Harga Beras Masih Tinggi di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat (13/10). Selama tinjauan, Heru mengecek beberapa komoditi, seperti beras, ayam, telur, cabai, dan minyak.

Dari hasil peninjauan tersebut, Heru mengungkapkan, ada beberapa harga barang yang mengalami kenaikan, penurunan, dan stabil.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Minta Bulog Siapkan 5 Ton Beras Medium Per Kecamatan

"Pertama, harga beras naik Rp 1.000/kilogram, ayam naik Rp 1.000-1.500/ekor, cabai juga naik Rp 10.000/kilogram. Sedangkan, harga telur turun Rp 2.000/kilogram dan harga minyak stabil," kata Pj Heru di lokasi.

Menanggapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok, salah satunya beras, Heru menginstruksikan Perumda Pasar Jaya untuk berkoordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meningkatkan suplai beras.

"Beras harus suplainya banyak, nanti Pak Dirut Perumda Pasar Jaya segera berkomunikasi dengan Food Station. Untuk harga lainnya juga akan dikoordinasikan dengan sejumlah stakeholder, sehingga dapat terkendali," tuturnya.

Tidak hanya itu, Heru turut mengecek stan penyaluran sembako bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membenahi data bagi para penerima KJP Plus. Heru menekankan, para pemegang kartu harus sesuai dengan realita di lapangan dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Harga Beras Naik Secara Global

"KJP kalau dipakai untuk anak yang memang membutuhkan ya tidak apa-apa. Tadi juga ada yang ambil untuk makanan tambahan anak," urainya.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpes) ini menambahkan, saat ini pun Dinas Sosial sedang membenahi data sesuai dengan realita di lapangan, baik itu P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) maupun DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

"Itu datanya kita rapikan, sehingga penyaluran bantuannya tepat sasaran," tandasnya.(asp)

Baca Juga:

Rawan Terjadi Penyelewengan, Polri Awasi Distribusi Beras

#Heru Budi Hartono #Beras #Harga Beras #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
Pemprov DKI akan Kirim Bantuan Bertahap untuk Korban Longsor dan Banjir di Sumatra
Gubernur Pramono telah menginstruksikan anak buahnya serta BUMD untuk segera menyiapkan bantuan tambahan agar bisa dikirim kepada para korban.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Pemprov DKI akan Kirim Bantuan Bertahap untuk Korban Longsor dan Banjir di Sumatra
Indonesia
Pemprov DKI Siagakan Personel dan 1.200 Pompa Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem
BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Pemprov DKI Siagakan Personel dan 1.200 Pompa Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Dishub DKI Siapkan 17 Lokasi Parkir untuk Peserta Reuni 212 di Monas
Layanan bus Transjakarta beroperasi normal dengan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Dishub DKI Siapkan 17 Lokasi Parkir untuk Peserta Reuni 212 di Monas
Indonesia
Stafsus Pramono Bilang Pengendalian Emisi Kendaraan Tak Bisa Hanya Jakarta Harus Wilayah Tetangga
Nirwono menjelaskan Kajian Nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam menekan emisi karbon.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Stafsus Pramono Bilang Pengendalian Emisi Kendaraan Tak Bisa Hanya Jakarta Harus Wilayah Tetangga
Indonesia
DKI Susun Koefisien PKB untuk Disinsentif Kendaraan tak Lulus Uji Emisi
Proses penyusunannya melibatkan peneliti, akademisi, lintas OPD, industri, asosiasi, dan NGO.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DKI Susun Koefisien PKB untuk Disinsentif Kendaraan tak Lulus Uji Emisi
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
PSI Tagih Janji Gubernur Pramono Segera Perbaiki Tanggul Jebol di Pantai Mutiara
Tanggul yang direnovasi jangan sekadar memerhatikan aspek ketinggiannya, tapi juga bahan konstruksi supaya tidak mudah bocor dan dapat bertahan lama.
Dwi Astarini - Rabu, 26 November 2025
PSI Tagih Janji Gubernur Pramono Segera Perbaiki Tanggul Jebol di Pantai Mutiara
Indonesia
Renovasi Kota Tua Ditarget Rampung sebelum MRT Beroperasi 2029
Pemprov DKI berharap Kota Tua tampil lebih tertata, nyaman, dan mampu menyambut era baru transportasi Jakarta dengan wajah yang lebih siap dan membanggakan.
Dwi Astarini - Rabu, 26 November 2025
Renovasi Kota Tua Ditarget Rampung sebelum MRT Beroperasi 2029
Bagikan