Heru Budi Panggil Dinas KPKP Soal Dugaan Pungli Bansos Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menyusul adanya dugaan pungli dalam program subsidi pangan murah di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," kata Pj Heru usai menghadiri agenda Rapat Paripurna (Rapur) di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/9).

Baca Juga:

Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna

Heru mengatakan, pihaknya akan menindak tegas apabila ada pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bermain pungli di program bansos.

"Terus katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," paparnya.

Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di Dapilnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Menurutnya, masukan adanya pungli itu sangat bagus untuk Pemerintahan DKI guna bersih-bersih ada oknum pejabat yang main.

Baca Juga:

Perubahan Ujian Praktik SIM C Diharapkan Mencegah Pungli

"Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja aja, kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi," urainya.

Ia pun mengakui, bahwa masyarakat antre untuk mendapatkan bansos itu sejak pagi dini hari. Hal tersebut diketahuinya dari para masyarakat yang ikut antre.

"Bahan pangan tuh protes katanya masyarakat ngantri jam 4 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 8 datang jam 7," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Bareskrim Periksa Komite Perwasitan PSSI soal Dugaan Pungli Seleksi Wasit

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Banjir Solo Masih Butuh Bantuan
Indonesia
Korban Banjir Solo Masih Butuh Bantuan

“Masih butuh bantuan Pemkot, utamanya alat-alat kebersihan sama alas untuk tidur. Karena bantal masih belum kering,” kata Endah.

Prabowo Ungkap Belum Ada Rencana Tarik Pasukan Perdamaian RI di Lebanon
Indonesia
Prabowo Ungkap Belum Ada Rencana Tarik Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menarik Pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon yang terus bertahan hingga kini selama serangan Israel ke Gaza masih berlangsung.

KPU Sebut Verifikasi Administrasi Partai Prima Penuhi Syarat
Indonesia
KPU Sebut Verifikasi Administrasi Partai Prima Penuhi Syarat

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 telah memenuhi syarat.

Respons Anies setelah Demokrat Gabung ke Koalisi Prabowo
Indonesia
Respons Anies setelah Demokrat Gabung ke Koalisi Prabowo

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, keputusan tersebut merupakan hak partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hercules C-130 TNI Angkatan Udara Bantu Penyaluran Logistik di Turki
Indonesia
Hercules C-130 TNI Angkatan Udara Bantu Penyaluran Logistik di Turki

Pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara diperbantukan kepada pemerintah Turki untuk membantu menanggulangi dampak bencana gempa bumi di negara itu.

TransJakarta Sediakan 4 Rute ke PRJ 2023
Indonesia
TransJakarta Sediakan 4 Rute ke PRJ 2023

TransJakarta menyediakan empat rute yang mengarah ke JIExpo Kemayoran.

KPK Boyong 3 Koper Usai Geledah Gedung DPRD Jatim
Indonesia
KPK Boyong 3 Koper Usai Geledah Gedung DPRD Jatim

Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memboyong tiga koper diduga berisi dokumen barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu pimpinan DPRD Jatim sebagai tersangka usai menggeledah gedung DPRD setempat, Senin (19/12) malam.

Mahasiswa UI Bunuh Adik Tingkat akibat Terlilit Pinjol
Indonesia
Mahasiswa UI Bunuh Adik Tingkat akibat Terlilit Pinjol

Pelaku mengaku berutang kepada korban sebesar Rp200 ribu. Namun, sudah dikembalikan.

Penjelasan Stafsus Presiden soal Pasal Perzinaan di KUHP
Indonesia
Penjelasan Stafsus Presiden soal Pasal Perzinaan di KUHP

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan duduk persoalan terkait aturan Pasal Perzinaan dalam KUHP yang baru tersebut.

3 WNI Dipastikan Aman di Tengah Kudeta Niger
Indonesia
3 WNI Dipastikan Aman di Tengah Kudeta Niger

Niger tengah dilanda krisis politik setelah kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah terpilih negara itu.