Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim Ilustrasi guru. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Partai Gerindra mengkritik keputusan pemerintah terkait penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni menolak keputusan tersebut dan meminta pemerintah segera mencabutnya.

"Bagaimana bisa guru tidak dimasukan dalam formasi CPNS, itu namanya Zalim. Jelas kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN," tegas Ali dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Baca Juga:

2021 Pemerintah Rekrut 1 Juta CPNS

Ali mengatakan, guru tak hanya dituntut dari kemampuan mengajar tetapi juga menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Menurutnya, standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik.

"Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik," ujarnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui PPPK tak cocok untuk para guru. Skema ini, menurut Ali, setiap tahun harus dievaluasi dan bukan bentuk 100 persen solusi untuk para guru honorer saat ini.

"Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara," ujarnya.

Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).
Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

Ali menegaskan bahwa output guru bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Menurut dia, output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik.

"Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan," kata dia.

Baca Juga:

Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak

Pemerintah ke depan tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, tapi hanya menjadi PPPK. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Kebijakan tersebut akan dimulai pada lowongan CPNS 2021. Meski begitu, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tes Keperawanan Calon Kowad Resmi Dihapus
Indonesia
Tes Keperawanan Calon Kowad Resmi Dihapus

Tentara Nasional Indonesia AD membuat aturan baru atau petunjuk pemeriksaan kesehatan atau uji badan bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat.

Kapolri Minta Pengawasan Prokes di Bandara Soetta Diperketat
Indonesia
Kapolri Minta Pengawasan Prokes di Bandara Soetta Diperketat

Listyo meminta pengawasan protokol kesehatan di bandara diperketat. Yang melintas di bandara harus bisa ditekan seminimal mungkin agar mereka tidak menjadi carrier.

Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
Ganjar Jadikan Asrama Haji Donohudan Tempat Isolasi OTG COVID-19

Pemkot Solo tidak memberlakukan lockdown meskipun kasus corona terus naik. Hal ini sekaligus menepis kabar hoaks Solo lockdown Desember-Januari.

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan
Indonesia
Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari
Indonesia
DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Wilayah DKI Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat sepanjang hari Kamis (25/2).

Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop
Indonesia
Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop

Halte-halte yang mengalami kerusakan berat saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 8 Oktober 2020 lalu akan dilakukan redesign.

DPR Ingatkan Soal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan Soal Pengadaan Vaksin COVID-19

Kerjasama tersebut, dipertegas antara kepentingan bisnis ke bisnis, pemerintah ke pemerintah atau perpaduan dari keduanya .

16.060 Bilik Suara Pilkada Depok Masuk Gudang
Indonesia
16.060 Bilik Suara Pilkada Depok Masuk Gudang

Logistik dalam pemilihan merupakan salah satu instrumen penting tahapan dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang tidak boleh dianggap remeh.

Mayoritas Napi Pasien Kebakaran Lapas Tangerang Dalam Kondisi Kritis
Indonesia
Mayoritas Napi Pasien Kebakaran Lapas Tangerang Dalam Kondisi Kritis

Tujuh korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang masih dirawat di ICU RSUD Kabupaten Tangerang.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.