HBKB Diperluas, PSI Makin Yakin Bakal Muncul 'Klaster CFD' Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) mengadakan rapid test di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day Jakarta, Ahad (21/6/2020). (ANTARA/ HO-Polri)

Merahputih.com - Pemerintan Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas titik Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di beberapa titik. Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Ahmad Idris menilai, kegiatan olahraga di 32 titik CFD alternatif berpotensi memicu kerumunan orang dan memantik munculnya klaster baru penularan COVID-19 di Ibu Kota.

"Sikap kami masih sama kaya CFD kemarin. Kami minta untuk ditolak dan ditiadakan, karena ini berpotensi menjadi klaster penyebaran baru," kata Idris saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6).

Baca Juga

Update COVID-19 Minggu (14/6): 38.277 Positif, 14.531 Sembuh

Idris menyebut, tidak ada urgensi untuk membuka area CFD di 32 titik ini. Sebab warga Jakarta bisa berolahraga di pekarangan rumah atau di lingkungan sekitarnya.

"Penyebaran di 32 titik itu tidak ada urgensinya. Malah kita memperkuat timbulnya klaster baru. Kalau olahraga lebih baik olahraga mandiri di rumah kantor dan lainnya," tegasnya.

TheDigitalArtist
Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay/TheDigitalArtist

Selain itu lanjut Idris pembukaan area CFD alternatif ini juga hanya buang-buang tenaga petugas keamanan yang melakukan pengawasan.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh

"Malah menambah personil untuk pengawasan kita. Harusnya kita fokus saja pengawasan ke tempat yang prioritas seperti pasar, jadi menurut saya lebih banyak tempat yang lebih penting kita awasi dibanding CFD,"jelas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap
Indonesia
Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap

Bobby mengatakan proses kelahiran dilakukan secara cesar

122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK
Indonesia
122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK

Ada 117 orang yang berhasil sembuh dari Corona. Pegawai yang sembuh ada 81 dan pihak terkait ada 36 orang.

Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda
Dunia
Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda

Warga Korea Selatan menyambut kelahiran pertama panda, hewan nasional Tiongkok, yang kemudian diberi nama Fu Bao berarti "harta karun".

Tak Lagi Yurianto, Pemerintah Ganti Jubir Penanganan COVID-19
Indonesia
Tak Lagi Yurianto, Pemerintah Ganti Jubir Penanganan COVID-19

Posisinya digantikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah kalangan memprediksi setahun Jokowi-Ma'ruf Amin akan diikuti oleh reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi

Beredar unggahan di Facebook yang menarasikan bahwa WHO menyatakan pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi.

Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19

Penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sudah semakin meluas. Kini, virus corona menyasar pada klaster Panti Asuhan dan Panti Werdha.

[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta

Banjir di Semarang disebabkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan.

Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan
Indonesia
Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Dokter Reisa mengatakan 3T akan menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas yang disebabkan virus COVID-19.

Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

KPK menindaklanjuti dengan memanggil politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan yang menjadi pihak pelapor.