HBKB Diperluas, PSI Makin Yakin Bakal Muncul 'Klaster CFD' Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) mengadakan rapid test di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day Jakarta, Ahad (21/6/2020). (ANTARA/ HO-Polri)

Merahputih.com - Pemerintan Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas titik Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di beberapa titik. Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Ahmad Idris menilai, kegiatan olahraga di 32 titik CFD alternatif berpotensi memicu kerumunan orang dan memantik munculnya klaster baru penularan COVID-19 di Ibu Kota.

"Sikap kami masih sama kaya CFD kemarin. Kami minta untuk ditolak dan ditiadakan, karena ini berpotensi menjadi klaster penyebaran baru," kata Idris saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6).

Baca Juga

Update COVID-19 Minggu (14/6): 38.277 Positif, 14.531 Sembuh

Idris menyebut, tidak ada urgensi untuk membuka area CFD di 32 titik ini. Sebab warga Jakarta bisa berolahraga di pekarangan rumah atau di lingkungan sekitarnya.

"Penyebaran di 32 titik itu tidak ada urgensinya. Malah kita memperkuat timbulnya klaster baru. Kalau olahraga lebih baik olahraga mandiri di rumah kantor dan lainnya," tegasnya.

TheDigitalArtist
Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay/TheDigitalArtist

Selain itu lanjut Idris pembukaan area CFD alternatif ini juga hanya buang-buang tenaga petugas keamanan yang melakukan pengawasan.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Minggu (14/6): 8.863 Positif, 4.091 Sembuh

"Malah menambah personil untuk pengawasan kita. Harusnya kita fokus saja pengawasan ke tempat yang prioritas seperti pasar, jadi menurut saya lebih banyak tempat yang lebih penting kita awasi dibanding CFD,"jelas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Imbau Semua Pihak Hindari Kerumunan Massa
Indonesia
Kapolri Imbau Semua Pihak Hindari Kerumunan Massa

Harus dilakukan bersama-sama bagi setiap komponen masyarakat tanpa terkecuali

[HOAKS atau FAKTA]: SBY Siap Kembalikan Dana Bank Century Rp6,7 Triliun untuk Bantu COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Siap Kembalikan Dana Bank Century Rp6,7 Triliun untuk Bantu COVID-19

Foto SBY yang diunggah akun Facebook @stefanus.sih sudah muncul jauh sebelum wabah COVID-19.

 Amerika dan Iran Berperang, Fadli Zon Desak Pemerintah Lindungi WNI di Timur Tengah
Indonesia
Amerika dan Iran Berperang, Fadli Zon Desak Pemerintah Lindungi WNI di Timur Tengah

"Warga Indonesia harus ada langkah evakuasi ke wilayah yang lebih aman. Saya kira ini terjadi di Libya, ada evakuasi dan sebagainya," ujarnya.

DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal

Pemerintah harus juga melibatkan akademisi dan ahli dalam kebijakan new normal.

KPK Bantah Sembunyikan Harun Masiku
Indonesia
KPK Bantah Sembunyikan Harun Masiku

"Jadi jelas ya KPK tdak mungkin dan tidak akan menyembunyikan tersangka yang menjadi buron kami," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

 Dituding Manipulasi Surat Rekomendasi Formula E, Sekda DKI Bela Anies
Indonesia
Dituding Manipulasi Surat Rekomendasi Formula E, Sekda DKI Bela Anies

“Kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja," ujar Saefullah

Tiga Hal Positif Kasus WNI Terjangkit Corona Versi Menkes Terawan
Indonesia
Tiga Hal Positif Kasus WNI Terjangkit Corona Versi Menkes Terawan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan hal positif dari kasus WNI yang terjangkit virus corona.

 KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19
Indonesia
KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19

"Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," sambung Firli.

Menkominfo Johny 'Balik Kanan' dari Ruteng, Tahbisan Uskup Tetap Jalan
Indonesia
Menkominfo Johny 'Balik Kanan' dari Ruteng, Tahbisan Uskup Tetap Jalan

Dia sudah sebagai carrier, sebagai pembawa COVID-19

Benarkan Aturan Tunjangan TGUPP Bebas Sunat, DPRD: Itu Hak Loe
Indonesia